• id Indonesia
  • en English
Jumat, Januari 27, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Artikel

Isu Akses Terhadap Obat Murah Dalam People’s Forum Brussels

Juli 26, 2018
in Artikel, Asean-EU Campaign Network, EU Indonesia Cepa, news, Publikasi, Uncategorized
Reading Time: 3 mins read
Isu Akses Terhadap Obat Murah Dalam People’s Forum Brussels

Koalisi Masyarakat Sipil dalam acara People's Forum, Brussels 2018/Bart-Jap Verbeek

1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa mengadakan People’s Forum di Brussels, Belgia, pada 9-13 Juli 2018 dalam rangka memberikan respon dan intervensi dalam perundingan ke-5 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang berlangsung. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir dalam People’s Forum ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konfederasi Perjuangan Rakyat Indonesia (KPRI), dan KSBSI.

Beberapa agenda dan kegiatan intervensi kelompok masyarakat sipil Indonesia dan Eropa seperti: People’s Forum, Pertemuan dengan Negosiator Indonesia, dan Komisi Uni Eropa. Beberapa isu penting yang diangkat seperti: Investasi, HAKI dan akses terhadap obat murah, dan pembangunan berkelanjutan secara khusus di sektor Sawit, Perikanan, dan buruh.

Dalam isu akses terhadap obat murah, CSO Mengkritisi aturan TRIPS Plus yang akan mengatur banyak hal terkait dengan aturan perlindungan Paten, dan akan memberikan perpanjangan waktu bagi perusahaan farmasi asing untuk memonopoli paten obat dan menghilangkan kesempatan untuk memproduksi obat generic untuk masyarakat, khususnya terkait dengan penyakit kritis baik yang communicable maupun yang non-communicable seperti HIV, Kanker, Jantung, dsb. Untuk itu CSO menolak adanya aturan TRIPS plus didalam IEU CEPA.

Penolakan tersebut disampaikan oleh IGJ dan CSO-CSO melalui surat kepada Cecilia Malmström, Komisioner Perdagangan Komisi Uni Eropa. Melalui surat tersebut IGJ dan CSO-CSO mengkritisi proposal Uni Eropa dalam bab Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam bagian hak Paten, menawarkan banyak pengaturan yang meminta komitmen HKI yang lebih tinggi daripada TRIPS (perjanjian HKI dalam WTO). Proposal TRIPs plus yang dibuat oleh UE dalam negosiasi FTA dengan Indonesia mencakup:

  1. Ekstensi istilah paten untuk obat-obatan untuk keterlambatan di dalam persetujuan pemasaran dengan masa esktensi paten kedua apabila penelitian pediatric dilakukan.
  2. Eksklusivitas data dan pasar dalam obat-obatan dengan ditambah periode eksklusivitas untuk penggunaan baru dari obat lama yang dinilai secara signifikan bernilai klinis jika dibandingkan dengan terapi yang ada.

Monopoli tambahan terhadap obat-obatan yang diusulkan oleh UE akan menjadikan obat-obatan ini tetap tak terjangkau di Indonesia. Hal ini dikarenakan obat-obatan yang dipatenkan memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan versi generiknya. Sebagai contoh, versi paten dari obat-obatan untuk mengobati penyakit AIDS berharga US$ 15,000/pasien/tahun, tetapi versi generiknya hanya berharga US$ 67/pasien/tahun.

PNB perkapita Indonesia adalah US$ 3,540 dibandingkan dengan EU US$ 32,778 (9 kali lipat lebih besar dari pada Indonesia).  Bahkan pada tingkat keseimbangan daya beli, 62% populasi Indonesia hidup dengan biaya kurang dari US$ 5.50/hari, maka, mereka memiliki masalah dalam memenuhi obat-obatan ditambah dengan level TRIPS dari perlindungan kekayaan intelektual (paten selama 20 tahun dan tidak ada ekslusivitas data/pasar untuk obat-obatan). US$ 15,000/pasien/tahun untuk obat-obatan paten untuk HIV/AIDS, dibutuhkan setidaknya 62% rakyat Indonesia dan dalam waktu 7 tahun untuk membayar obat selama 1 tahun, apabila mereka menghabiskan semua uang mereka untuk obat-obatan ini. Apabila Indonesia dipaksa untuk menyetujui proposal RTRIPS+ UE di atas, maka akan banyak masyarakat Indonesia yang hidup dengan HIV akan meninggal oleh penyakit yang sebenarnya dapat diobati,  dikarenakan oleh obat-obatan yang terlampau mahal.

“Perjanjian ini akan menetapkan perlindungan paten lebih lama, dan itu akan mempengaruhi  akses masyarakat pada obat-obatan,” demikian kata Lutfiyah Hanim, yang melakukan penelitian mengenai proposal Uni Eropa pada bab HKI. Selain dengan perpanjangan paten, Hanim juga menyebutkan UE juga mengusulkan penerapan eksklusifitas data, dimana obat-obatan yang tidak dilindungi paten tidak bisa dibuat versi generiknya karena perusahaan generik dilarang menggunakan data untuk menjual atau membuat versi generiknya.

Karena itu, Hanim mengatakan, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menolak proposal UE dalam bab HKI yang meminta penerapan TRIPs Plus. “Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di Indonesia untuk menerapkan TRIPS plus, itu hanya akan mempersulit akses, dan menaikan harga obat, “ demikian Hanim menjelaskan.

Download >>> Artikel Monitoring Isu Akses Obat Murah Dalam People’s Forum, Brussels 2018

 

 

PDF 📄
Tags: AEPFCOMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTIEU-CEPATRIPS
Previous Post

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 Bangkok, 2018

Next Post

IGJ Sampaikan Sejumlah Catatan Merah dalam Perundingan RCEP

Related Posts

Babak Baru Perundingan TRIPS Waiver, dimulainya Negosiasi Berbasis Teks
Publikasi

Babak Baru Perundingan TRIPS Waiver, dimulainya Negosiasi Berbasis Teks

Juli 22, 2021
The Summit for Vaccines Internationalism, 18-19 Juni 2021: Akses Vaksin Berkeadilan Untuk Mengakhiri Pandemi
Publikasi

The Summit for Vaccines Internationalism, 18-19 Juni 2021: Akses Vaksin Berkeadilan Untuk Mengakhiri Pandemi

Juni 19, 2021
Load More
Next Post
Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 Bangkok, 2018

IGJ Sampaikan Sejumlah Catatan Merah dalam Perundingan RCEP

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2577 shares
    Share 1031 Tweet 644
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1191 shares
    Share 476 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1103 shares
    Share 441 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.