• id Indonesia
  • en English
Kamis, Februari 9, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Kampanye Bisnis & Ham

Laporan Dari Acara ASEAN PEOPLE’S FORUM (APF) Bangkok,Thailand,17-19 September 2019

September 29, 2019
in Bisnis & Ham, Kampanye, news, Publikasi, RCEP, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
Laporan Dari Acara ASEAN PEOPLE’S FORUM (APF) Bangkok,Thailand,17-19 September 2019
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Isu Perlindungan Masyarakat ASEAN Terhadap Dampak Investasi Jadi Fokus Utama APF

Jakarta, 29 Agustus 2019, Derasnya arus investasi ke kawasan ASEAN, baik yang dihasilkan dari berbagai perjanjian perdagangan bebas maupun pembiayaan proyek infrastruktur kenyataannya lebih berdampak negatif bagi masyarakatnya. Bahwa isu-isu seperti impunitas korporasi, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan selalu menyertai ketika investasi masuk. Oleh karena itu muncul desakan agar negara-negara ASEAN lebih menjamin perlindungan terhadap masyarakatnya terhadap dampak negatif dari investasi. Hal itu mengemuka pada acara ASEAN PEOPLE’S FORUM (APF) 2019 yang digelar pada tanggal 17-19 September 2019 di Bangkok, Thailand.

Pada presentasi dalam sesi konvergensi mengenai perdagangan dan keadilan, Muhammad Teguh Maulana staff penelitian dan advoksi isu kesehatan, menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak negatif investasi. “Hal ini selalu luput untuk dimasukkan sebagai muatan pada berbagai perjanjian perdagangan bebas dan investasi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN” Sebutnya. Hal ini juga termasuk dalam perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (RCEP) antara ASEAN dengan lima mitra dagang utamanya yang akan diselesaikan jelang akhir tahun ini.

Teguh menjelaskan, “Ini berbanding terbalik dengan lebih banyaknya jaminan perlindungan terhadap investor. Bukan hanya investasinya saja yang dilindungi, bahkan investor bisa menggugat pemerintah jika merasa investasinya dirugikan oleh tindakan pemerintah.” Hal ini menurutnya akan menyulitkan pemerintah negara-negara ASEAN untuk menyusun kebijakan atau regulasi yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakatnya. “Sebab dalam banyak kasus, negara digugat oleh investor karena membuat kebijakan yang merugikan investasinya. Padahal tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakatnya. Contohnya dalam kasus Eli Lilly vs Pemerintah Kanada atau Phillip Morris vs Pemerintah Australia. Kedua negara tersebut digugat karena mengeluarkan kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakatnya dari monopoli paten obat dan tembakau” tambahnya.

Lebih jauh lagi negara asal investor, misalnya seperti AS dapat melakukan balasan terhadap negara yang merugikan investornya. Teguh mencontohkan, “Bukan hanya menggugat melalui WTO, AS dapat menempatkan negara yang dianggap merugikan investornya dalam daftar pengawasan prioritas. Hal ini akan berdampak negara tersebut tidak dapat menerima preferensi sebagai mitra dagang  atau lebih buruk mendapat sanksi perdagangan dari  AS.” Hal ini menurutnya pernah dialami oleh Indonesia ketika mengeluarkan lisensi wajib bagi beberapa paten obat ARV yang dimiliki oleh perusahaan farmasi AS. Indonesia kemudian dimasukkan ke dalam daftar tersebut dan dipertimbangkan untuk tidak lagi mendapat preferensi bagi ekspor komoditinya ke AS.

Oleh karena itu di akhir presentasinya, Teguh kembali menegaskan jika negara-negara ASEAN tidak mampu memberikan komitmennya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya dari dampak negatif investasi, lebih baik RCEP tidak disahkan. “Banyak pasal-pasal dalam RCEP akan lebih banyak merugikan kepentingan masyarakat. Contohnya pasal-pasal pada bab perlindungan HKI yang akan memberikan monopoli paten obat-obatan lebih lama bagi perusahaan farmasi. Hal ini akan mengancam akses obat-obatan terjangkau bagi masyarakat” pungkasnya.

 

PDF 📄
Tags: AEPFASEANEkonomiPerdagangan BebasRCEP
Previous Post

Rilis Indonesia for Global Justice Atas Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Next Post

UU Pertanian Lindungi Korporasi

Related Posts

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945
Publikasi

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945

Juli 22, 2021
UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Artikel

UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Juni 18, 2021
Load More
Next Post
UU Pertanian Lindungi Korporasi

UU Pertanian Lindungi Korporasi

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2608 shares
    Share 1043 Tweet 652
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2594 shares
    Share 1038 Tweet 649
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2237 shares
    Share 895 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.