Senin , 29 Mei 2017
iden

Menggalang Solidaritas antar Masyarakat Sipil di Eropa-Asia untuk Keadilan Ekonomi

Pernyataan Sikap

Asia Europe People Forum (AEPF)

Menggalang Solidaritas antar Masyarakat Sipil di Eropa-Asia untuk Keadilan Ekonomi

Awal Bulan Oktober 2010, akan berlangsung Pertemuan Asia Europa Meeting (ASEM) di Brussel Belgia. Pertemuan diantara pemimpin / kepala Negara ASIA dan Uni Eropa ini bertujuan untuk membicarakan agenda pedagangan bebas antara kedua kawasan dimana ASEAN dan Indonesia terlibat di dalamnya.

Forum ASEM terbentuk pada tahun 1996 dalam pertemuan pertama di Bangkok. ASEM merupakan forum inter regional yang terdiri dari Komisi Eropa, 27 negara anggota Uni Eropa , 13 anggota ASEAN plus tiga dan pada 2008 ditambah dengan India, Mongolia dan Pakistan.

Penyelenggaraan pertemuan ASEM yang dilakukan secara paralel dengan ASIA Eropa People Forum (AEPF). Pertemuan antara kelompok masyarakat sipil Eropa dan ASIA ini tampaknya hendak memberi kesan bahwa keputusan yang diambil dalam pertemuan ASEM telah berlangsung demokratis karena telah mengakomodir suara dan kepentingan masyarakat civil. Padahal tidaklah demikian kenyataannya.

Pertemuan ASEM kali ini bertepatan dengan momentum krisis global yang disertai kepanikan yang melanda Uni Eropa (EU) serta negara industri maju lainnya seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang akibat krisis finansial yang melanda negara-negara tersebut sejak 2008 lalu.

Pertemuan ini di indikasikan sebagai agenda pemindahan beban krisis Uni Eropa ke ASIA melalui ekspansi Investasi, penjarahan sumberdaya alam, Perdagangan dan skema utang luar negeri.

Sejak awal Uni Eropa sangat bernafsu menguasai pasar di Asia khususnya Asia Tenggara. Dengan Indonesia mereka memaksakan skema Partnershif Cooperation Agreement (PCA) yang tidak lain hanyalah pelaksanaan strategi perdagangan EU yang termuat dalam Global Europe Strategy yang berisikan;

(1)  Adopsi dan implementasi kesepakatan WTO, perubahan undang-undang dan regulasi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, guna mengakomodir akses pasar perusahaan-perusahaan asal Uni Eropa,

(2)  Penetapan standar produk dan quality control bagi barang-barang yang diproduksi di negara-negara Asia yang hendak masuk ke pasar EROPA,

(3)  Pengakuan dan penegakkan hukum bagi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.

(4)  Mengamankan akses bagi sumber daya energi dan bahan mentah, tenaga kerja murah, pengurangan non-tarif trade barriers, perlindungan yang lebih jauh atas hak-hak kekayaan intelektual korporasi (paten dan lainnya),

(5) Pembukaan pasar pengadaan barang kepemerintahan, liberalisasi investasi, percepatan pembukaan akses sektor jasa.

Pelaksanaan seluruh rencana EU tersebut dapat dipastikan akan menciptakan ketidakadilan dan kesengsaraan rakyat di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan EU termasuk didalamnya memberi iming-iming bantuan keuangan dalam bentuk utang yang sangat besar bagi negara-negara di kawasan ASIA, untuk mempercepat tercapainya kesepakatan perdagangan bebas yang tidak adil tersebut. EU bahkan telah menyediakan dana sebesar 8 billion euro per tahun untuk Asia. EU berjanji akan menyumbangkan dan bahkan menambah sumbangan menjadi lebih dari 0,7 persen dari GDP sampai 2015. Sebelumnya EU telah mensupport ASEAN dalam bentuk dukungan untuk Asean Economic Community sebesar 40 juta euro, Support untuk ASEAN Political and Security Euro 4,7 juta, Support untuk ASEAN Sosio-Cultural Community 10 juta euro. Kesemua “gula-gula” tersebut jelas merupakan racun yang mencelakakan.

ASEM adalah suatu forum yang sangat ekslusive dan hanya merupakan kesepakatan diantara segelintir elite kekuasaan yang berkolaborasi dengan korporasi-korporasi besar. Tidak ada satupun mekanisme yang jelas bagi masyarakat sipil untuk berpendapat menyampaikan pandangan dan gagasannya serta terlibat aktif dalam pertemuan tersebut, menunjukkan betapa hipokritnya pertemuan ASEM.

Kami dari berbagai elemen social telah melakukan rangkaian kegiatan diantaranya adalah :

  1. Konsultasi Nasional di Hotel Acacia,
  2. Riset di bidang : investment and trade, climate change, social protection, food sovereignity.
  3. Konsepsi Nasional
  4. Position paper dan press conference tgl 30 September 2010
  5. Penulisan surat kepada Presiden SBY menyangkut AEPF.

Atas dasar hal tersebut kami menyatakan :

1. Menolak agenda pertemuan ASEM karena tidak legitimate dan manipulative. Pertemuan ini hendak meneruskan neokolonialisme atas negara-negara miskin yang bersembunyi dibalik topeng kerjasama kemitraan.

2. Mendesak pemerintahan Indonesia untuk mengentikan seluruh perjanjian internasional yang neoliberal kerana telah terbukti menjerumuskan rakyat dalam kubangan krisis dan kemiskinan yang semakin dalam serta melanggar konstitusi UUD 1945.

3.Menyerukan kepada segenap gerakan social untuk bersatu melawan segala bentuk manipulasi yang dilakukan oleh korporasi (TNC/MNC), negara-negara maju, dengan menunggangi isue-isue perubahan iklim, krisis pangan dan krisis jaminan social, krisis infrastuktur sebagai strategi untuk merampas kekayaan negara dan kedaulatan rakyat dunia ketiga.

 Jakarta, 30 September 2010

Institute for Global JUsice (IGJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),Kongres Aliansi Serikat Burug Indonesia (KASBI), Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Persatuan Rakyat Pekerja (PRP), Perempuan Mahardika, Koalisi Anti Utang (KAU), International NGO Forum on Indonesia Development (Infid).

Check Also

WEEK OF ACTIONS #NoRCEP, Indonesia

Terkait

Tinggalkan Balasan