Senin , 29 Mei 2017
iden

Menteri Susi: Tanpa TPP, indonesia sudah inisiasi dialog

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, tanpa mengikuti Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP), Indonesia sudah menginisiasi sejumlah dialog dengan sejumlah negara di berbagai kawasan Pasifik.

“Tanpa TPP, kami telah menginisiasi beberapa dialog dan diskusi bersama negara-negara Fiji, Papua Nugini, dan Timor Leste,” katanya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Menurut Susi, bila penekanan di TPP adalah dalam pemberantasan pencurian ikan, maka hal tersebut dinilai sangat membantu sehingga pelaku pencuri ikan tidak memiliki lagi tempat untuk melarikan hasil tangkapannya.

Selain itu, menurut dia, TPP bermanfaat bagi satuan tugas (satga)s pemberantasan penangkapan ikan ilegal karena negara-negara di kawasan Pasifik biasanya telah memiliki satu sistem monitoring tersendiri.

Siaran pers Indonesia for Global Justice (IGJ) menyarankan Indonesia jangan mau diajak masuk ke dalam perjanjian kemitraan transpasifik (TPP) yang memiliki lebih banyak dampak kerugian dibandingkan dengan kebermanfaatan bagi Indonesia.

Menurut LSM tersebut, TPP merupakan suatu mega trading blok yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, IGJ menilai implementasi perjanjian perdagangan bebas menjadikan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dan menjadi pasar impor bagi produk barang dan jasa negara lain.

Jika Indonesia bergabung dengan TPP maka dinilai tidak banyak peluang yang bisa diraih Indonesia dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya di tengah situasi pelemahan ekonomi global saat ini.

Hal itu, papar IGJ, didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80 persen diantaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan.

Sebagaimana diketahui, neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan defisit dengan sejumlah negara seperti dengan Australia, Brunei, Cile, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam.

Check Also

Harus Ada Kontrol Rakyat Dalam Perundingan RCEP

MANILA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Negara-negara ASEAN agar membuka teks perundingan perjanjian Regional Comprehensive …

Tinggalkan Balasan