C20 – Pernyataan Sikap Working Group Akses Vaksin dan Kesehatan Global Merespon Pembahasan TRIPS Waiver dalam KTM WTO ke-12
Jakarta, 29 November 2021. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam anggota Civil-20 (C20) Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk dapat mendesak Negara Anggota G20, khususnya Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Jepang untuk segera menyepakati TRIPS Waiver dan memintanya untuk tidak menghambat pencapaian kesepakatan TRIPS Waiver di WTO guna mewujudkan akses berkeadilan atas vaksin, obat, dan alat kesehatan terkait Covid19.
Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO (WTO MC12th) yang tadinya akan dilaksanakan pada 30 November hingga 3 Desember 2021 di Jenewa, telah diumumkan untuk ditunda sebagai akibat dari adanya mutasi virus baru yang sedang merebak di beberapa negara. Penundaan ini disambut baik oleh Kelompok Masyarakat Sipil karena sejumlah kebijakan pembatasan yang dilakukan Swiss sebagai tuan rumah akan berdampak pada kesempatan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif di dalam MC 12th. Penundaan juga akan memberikan kesempatan untuk menyepakati TRIPS Waiver secara lebih leluasa di dalam proses General Council tanpa harus melalui Konferensi Tingkat Menteri.
Kelompok Masyarakat Sipil terus mendorong agar TRIPS Waiver dapat segera disepakati oleh seluruh anggota WTO. Namun, hingga hari ini para pemimpin negara kaya, khususnya yang tergabung dalam G20, masih belum mau memberikan komitmen mengikat terhadap TRIPS Waiver untuk memastikan adanya akses dan distribusi yang adil atas vaksin, obat, dan peralatan medis terkait Covid-19 bagi negara-negara miskin, sehingga pemulihan global dari pandemi bisa tercapai secara inklusif. Padahal, di tengah ancaman mutasi virus yang terus terjadi, penting bagi dunia untuk mempercepat vaksinasi dan memberikan pengobatan yang cepat dan merata.
Faktanya, hingga saat ini Inggris, Uni Eropa, Swiss, dan Norwegia masih terus menghambat pencapaian kesepakatan proposal pengabaian TRIPS (TRIPS Waiver) yang dibahas dalam WTO. Negara kaya dengan sengaja tetap mempertahankan dan mendukung perusahaan farmasi besar untuk memonopoli pengetahuan, produksi, dan harga vaksin dan obat-obatan covid19 melalui aturan perlindungan Hak kekayaan intelektual. Terbaru, Duta Besar Walker dari Selandia Baru secara sepihak juga mengajukan usulan teks yang jelas-jelas tidak dirancang untuk pandemi dan lebih dekat dengan tuntutan liberalisasi bahkan secara khusus mengecualikan diskusi tentang topik TRIPS Waiver. Upaya “Proses Walker” ini hampir sama dengan upaya-upaya sebelumnya seperti Proposal Uni Eropa yang dapat menghalangi kemajuan pembahasan TRIPS Waiver.
Deklarasi Roma telah menegaskan tentang pentingnya imunisasi COVID-19 sebagai barang publik global, serta memastikan adanya akses yang tepat waktu, adil, dan universal ke vaksin yang aman, terjangkau, berkualitas, dan efektif, terapi dan diagnostik, dengan perhatian khusus pada kebutuhan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Namun, pasca deklarasi ini, tidak ada keseriusan dari negara anggota G20, khususnya EU dan UK untuk melaksanakan komitmennya tersebut.
Dengan beralihnya Presidensi G20 tahun 2020 di bawah kepemimpinan Indonesia, seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi dalam menjamin terwujudnya solidaritas global yang solid dengan mendorong terlaksananya komitmen negara anggota G20 untuk menjadikan vaksin dan obat-obatan covid19 sebagai barang publik. Dan itu hanya bisa dicapai dengan menyepakati TRIPS Waiver sehingga tidak ada lagi monopoli pengetahuan yang dapat memberikan kontrol kuat bagi perusahaan farmasi besar terkait dengan produksi, harga, dan distribusi. Untuk itu, seluruh negara anggota G20 harus bertanggung jawab secara serius mengatasi ketimpangan akses kesehatan global dalam mengatasi pandemi Covid19 yang disebabkan oleh negara anggota G20 itu sendiri.
Parahnya ketimpangan akses kesehatan dalam mengatasi pandemi telah menutup peluang pemulihan ekonomi yang dibutuhkan oleh negara-negara berpendapatan menengah dan rendah di dunia. Angka vaksinasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia masih berada di bawah 50%, sementara negara-negara Afrika bahkan masih di bawah 5% seperti Nigeria yang berada di angka 2,7% dan Tanzania 1,4%. Sementara sejumlah negara maju di Eropa telah mencapai angka di atas 80%. International Chamber of Commerce memprediksi dunia akan menghadapi kerugian hingga USD 9,2 triliun jika gagal memastikan akses vaksin Covid-19 ke negara-negara berkembang dan miskin. Selama pandemi Covid-19 negara-negara berkembang berjuang keras untuk melakukan pengadaan kebutuhan terkait penanganan Covid-19 dengan pendanaan terbatas. Hal ini juga telah mengganggu sistem kesehatan dan pengentasan beberapa masalah kesehatan lain yang serius seperti pada HIV, TB, dan Malaria.
TRIPS Waiver sangat penting untuk memastikan akses vaksin, obat, dan peralatan medis yang dibutuhkan terkait Covid-19. Dengan menyepakati TRIPS Waiver maka akan membuka pemaksimalan kapasitas manufaktur yang tersedia di berbagai negara di dunia, memastikan harga yang terjangkau, dan mendukung transfer teknologi ke negara berkembang. Proposal TRIPS Waiver yang diajukan oleh India dan Afrika Selatan telah didukung oleh mayoritas anggota WTO termasuk Indonesia, organisasi internasional seperti WHO, UNAIDS, dan UNCTAD, hingga akademisi dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia.
Civil20 melalui Vaccines Access and Global Health Working Group mendesak kepada Negara-negara maju khususnya negara-negara G20 untuk segera mendukung TRIPS Waiver dan menghentikan segala upaya yang menghambat kemajuan pembahasan proposal. Komitmen untuk pemulihan global yang terus digaungkan oleh pemimpin dunia akan sia-sia jika akses vaksin tidak segera terwujud, terlebih dunia terus berlomba dengan mutasi virus yang akan terus terjadi jika masih ada negara-negara yang tertinggal dalam vaksinasi Covid-19.
C20 – Vaccine Access and Global Health Working Group:
Indonesia for Global Justice – Agung Prakoso – agung.prakoso@igj.or.id
Oxfam Indonesia – Tatat – ttatat@oxfam.org.uk
Yayasan Spirita – Daniel Marguari – danielmarguari@gmail.com
The Prakarsa – Eka Afrina – eafrina@theprakarsa.org
AIDS Healthcare Foundation – Asep Eka Nur Hidayat – asep.nurhidayat@ahf.org
Human Initiative – Kaimuddin – kaimuddin@human-initiative.org
Indonesia AIDS Coalition – Ferry Norila – fnorila@iac.or.id
Jaringan Indonesia Positif – Meirinda Sebayang – meirindas@gmail.com
Yappika Actionaid – Indira Hapsari – indira.hapsari@yappika-actionaid.or.id
Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum – Arshinta – arshinta.arshinta@gmail.com
Yayasan Penabulu – Dini – Dini.andria@penabulu.id
