• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home IGJ On Media

Pemerintah Diminta Pastikan Data Jagung Sebelum Impor

Januari 9, 2019
in IGJ On Media, news, Pangan, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
Pemerintah Diminta Pastikan Data Jagung Sebelum Impor

www.arah.com

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti meminta pemerintah memastikan data pangan benar-benar akurat terlebih dahulu sebelum mengimpor komoditas pangan seperti jagung.

“Bagi kami, soal kebijakan impor di sektor pertanian ini akan terus menjadi polemik jika persoalan mendasar mengenai data produksi dan konsumsi belum dapat diselesaikan. Padahal, itu yang menjadi dasar penetapan dari kebutuhan impor,” katanya di Jakarta, Selasa (8/1).

Rachmi mengharapkan pemerintah tidak berspekulasi dalam menetapkan kebutuhan impor. Ia juga mengingatkan esensi kebijakan impor, khususnya produk pertanian, hanya bisa dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus membuka data-data ketersedian produksi dalam negeri dulu kepada publik sebelum melakukan impor. “Indonesia mau mencapai swasembada pangan, tetapi selalu direcoki dengan nafsu impor,” ucapnya.

Rachmi juga mengingatkan hingga kini belum ada badan yang menyediakan data produksi dan kebutuhan konsumsi secara valid, sehingga berbagai lembaga bisa saling mengklaim.

Kementerian Pertanian menyebutkan keputusan pemerintah membuka impor jagung tambahan sebesar 30 ribu ton karena harga jagung pakan di tingkat peternak yang masih tinggi.

“Ini untuk mengantisipasi karena harganya masih tinggi. Kami mengatakan kurang atau lebih karena ‘supply’ terhadap ‘demand’. ‘Demand’ sudah tentu ada, tapi yang menjadi pertimbangan adalah di harga,” kata Direktur Pakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Sri Widayati di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa.

Sri mengatakan menurut laporan yang didapat, harga jagung di tingkat petani masih berkisar Rp 5.800 per kilogram. Ia pun belum bisa memastikan bahwa harga jagung akan segera turun, namun diperkirakan petani daerah Jawa Timur mulai melakukan panen pada pekan ketiga Januari 2019.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan tambahan impor jagung untuk pakan ternak sebanyak 30 ribu ton akan masuk pada pertengahan Februari 2019.

“Kita sudah menambah 30 ribu ton lagi untuk masuk pada pertengahan Februari,” kata Darmin di Jakarta, Jumat (4/1).

Darmin menjelaskan tambahan impor ini bertujuan untuk menekan harga jagung untuk pakan ternak.

Link >>>https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/01/08/pl0q8v382-pemerintah-diminta-pastikan-data-jagung-sebelum-impor
PDF 📄
Tags: EkonomiImporKedaulatan PanganPetani
Previous Post

SIARAN PERS BERSAMA Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia

Next Post

Kerja Sama Ekonomi Prioritas Kebijakan Luar Negeri

Related Posts

MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN MELALUI GERAKAN RAKYAT
Publikasi

MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN MELALUI GERAKAN RAKYAT

Juli 26, 2021
Mentransformasi Sistem Pangan Berorientasi Kedaulatan Pangan Melalui Gerakan Rakyat
Rilis Media

Mentransformasi Sistem Pangan Berorientasi Kedaulatan Pangan Melalui Gerakan Rakyat

Juli 26, 2021
Load More
Next Post
Kerja Sama Ekonomi Prioritas Kebijakan Luar Negeri

Kerja Sama Ekonomi Prioritas Kebijakan Luar Negeri

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.