• id Indonesia
  • en English
Kamis, Maret 30, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Kampanye Bisnis & Ham

Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional

November 25, 2018
in Bisnis & Ham, news, Publikasi, Rilis Media, Uncategorized
Reading Time: 1 min read
Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional

Konferensi pers Tim Advokasi Keadilan Ekonomi (25/11) /IGJ

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional
Jakarta, 25 November 2018. Pada 22 November 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas perkara No.13/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-undang Dasar 1945. Perkara ini diajukan oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi pada 14 Februari 2018 ke Mahkamah Konstitusi.

Paling tidak ada 4 alasan sebagai latarbelakang mengapa UU Perjanjian Internasional ini digugat ke MK, yaitu: Pertama, perjanjian internasional (secara khusus perdagangan, investasi, dan utang) berdampak luas terhadap kehidupan rakyat; Kedua, hilangnya demokrasi; Ketiga, kekuasaan Pemerintah terlalu besar (absolute power); dan keempat, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

Selengkapnya >>>

Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomoi Pasca Putusan MK

Rilis Media Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi

PDF 📄
Tags: EkonomiFREETRADEKebijakan Luar NegeriPerdagangan Bebas
Previous Post

Grace Joanessa Kuncoro Putri

Next Post

Harapan Baru dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional

Related Posts

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945
Publikasi

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945

Juli 22, 2021
UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Artikel

UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Juni 18, 2021
Load More
Next Post
Harapan Baru dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional

Harapan Baru dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2698 shares
    Share 1079 Tweet 675
  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2682 shares
    Share 1073 Tweet 671
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2237 shares
    Share 895 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1195 shares
    Share 478 Tweet 299
  • Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang

    1153 shares
    Share 461 Tweet 288
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.