Kamis , 22 Februari 2018
iden

Recent Posts

Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Aktivis Ingin Rakyat Berdaulat

Jakarta, Gatra.com – Menjelang Perundingan Indonesia-EU CEPA tanggal 19-23 Februari 2018 di Solo Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi. Sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »

Masyarakat Sipil Gugat UU Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA – Jelang perundingan Indonesia-EU CEPA pada19-23 Februari 2018 di Solo, Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang a quo. Pendaftaran uji materi Undang-Undang Perjanjian Internasional oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi telah …

Read More »

Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan

Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP) dan …

Read More »

UU Perjanjian Internasional Inkonstitusional

Jakarta, 14 Februari 2018 – Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan …

Read More »

“Jelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”

JAKARTA, 14 Februari 2018. Menjelang perundingan Indonesia European Comprehenshive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah, Sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD …

Read More »

IGJ: Kerja Sama Perdagangan Bebas Desak Produk Lokal Indonesia

Sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia dinilai malah memberikan dampak buruk terhadap nasib produk-produk lokal. tirto.id – Indonesia for Global Justice (IGJ), lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu perdagangan bebas, mengkritik sejumlah kerja sama internasional untuk perdagangan bebas, yang diteken oleh pemerintah Indonesia, justru meningkatkan ketergantungan pasar dalam negeri terhadap produk-produk impor. Direktur IGJ Rachmi Hertanti menilai kerja sama perdagangan …

Read More »

CATATAN AWAL TAHUN 2018 INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

Daya Saing Indonesia Dalam Perdagangan Global Mengandalkan ekspor bahan mentah tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kopetitif lainnya.   Sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berjalan cenderung stagnan tanpa adanya akeselerasi, dibandingkan tahun 2016. Struktur perekonomian masih didominasi oleh kekuatan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,1 %. Secara umum perkembangan Indonesia mengalami kenaikan …

Read More »

Hapus Non Violation and Situation Complain Dalam TRIPS

Bertepatan dengan KTM (konferensi tingkat menteri) ke 11 WTO yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina, Indonesia for Global Justice mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia tentang permintaan untuk moratorium  pemberlakuan Non Violation and Situation Complaints (NVSC) pada tanggal 13 Desember 2017. IGJ menilai pemberlakuan NVSC secara permanen akan menimbulkan tantangan hukum bagi peraturan dan langkah-langkah kebijakan publik  dalam implementasi aturan TRIPS. Dengan kata lain, pemberlakuan aturan …

Read More »

Serikat Buruh Harus Tahu Dampak Perdagangan Bebas

JAKARTA 20 Desember 2017 – Indonesia for Global Justice (IGJ) bekerja sama dengan CNV International dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengadakan pelatihan dasar mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas untuk pengurus pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada 9 Desember 2017. Pelatihan dasar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada serikat buruh mengenai dampak perdagangan bebas terhadap kehidupan buruh. Pelatihan dasar …

Read More »

Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat

“Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat” Jakarta, 6 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag …

Read More »

Petani Berdaulat Tanpa WTO

“Petani Berdaulat Tanpa WTO” Jakarta, 11 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag RI Bapak Adi Dzulfuat, Kasubdit Penanganan Sengketa Perdagangan …

Read More »

Keanggotaan di WTO Malah Menyandera Kedaulatan Indonesia

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (KMSKE) menilai sangat tidak relevan Pemerintah Indonesia masih menjadi anggota WTO hingga hari ini. Mengingat keanggotaan Indonesia di WTO tidak mampu memberi keuntungan bagi masyarakat, khusus bagi petani, nelayan dan buruh. Koalisi menegaskan Jika pemerintah tidak mampu mendesakkan kepentingan masyarakat Indonesia, sebaiknya Pemerintah Indonesia menarik diri dari keanggotaannya di WTO. Hal itu disampaikan …

Read More »

NELAYAN KECIL : Indonesia Pertahankan Subsidi

JAKARTA – Kompak dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia di Buenos Aires, Argentina, pekan ini, bertahan pada posisi memperjuangkan agar subsidi perikanan tetap dapat diberikan kepada nelayan kecil. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan Indonesia bahkan mendorong supaya subsidi perikanan dikaitkan dengan upaya setiap negara menghentikan praktik illegal, unreported, and unregulated …

Read More »

Di KTM Ke-11 WTO, KMSI Inginkan Isu Subsidi Perikanan Jadi Mandat Doha

Jakarta – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia (KMSI) menyampaikan beberapa pandangan untuk posisi runding Indonesia terkait dengan perundingan subsidi perikanan dalam perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 WTO yang akan berlangsung pada 10-15 Desember 2017, di Buenos Aires, Argentina. Pasca KTM ke-9 WTO di Bali memandatkan kembali pembahasan mengenai Doha Development Agenda (DDA). Juru Bicara Kelompok Masyarakat Sipil yang diwakili Direktur …

Read More »