Selasa , 21 November 2017
iden

Recent Posts

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan Jakarta, 30 Oktober 2017. Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dikarenakan perundingan perdagangan bebas RCEP ini hanya akan merugikan Indonesia ditengah berbagai negara mitra ekonomi ASEAN masih menerapkan tindakan proteksi terhadap pasarnya. Perundingan Putaran ke-20 RCEP telah …

Read More »

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan

JAKARTA-Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dikarenakan perundingan perdagangan bebas RCEP ini hanya akan merugikan Indonesia ditengah berbagai negara mitra ekonomi ASEAN yang masih menerapkan tindakan proteksi terhadap pasarnya. Desakan ini Direktur Eksekutif Indoesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti di Jakarta, Senin (30/10). …

Read More »

“Liberalisasi E-commerce Di RCEP Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar”

Rilis Indonesia for Global Justice ( IGJ ) Tentang Posisi Runding E-commerce Indonesia Dalam Perundingan RCEP   Jakarta, 27 Oktober 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia agar tidak terlalu gegabah dalam membuka sektor ekonomi digital, khususnya e-commerce, dalam perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnerhsip (RCEP) yang dilakukan minggu ini di Incheon, Korea Selatan. Hal ini karena …

Read More »

IGJ: Liberalisasi E-Commerce Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar

hariansuara.com, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak, kepada Pemerintah Indonesia agar tidak terlalu gegabah dalam membuka sektor ekonomi digital, khususnya e-commerce  dalam perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnerhsip (RCEP) yang dilakukan minggu ini di Incheon, Korea Selatan. Hal ini karena aturan RCEP hanya akan semakin mendorong monopoli korporasi multinasional dibalik agenda e-commerce global.   Desakan ini disampaikan oleh …

Read More »

Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group Jenewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif dalam pertemuan ketiga Open-Ended Intergovernmental Working Group on TNCs And Other Bussines Enterprises with Respect and Human Right di Jenewa yang digelar pada 23—27 Oktober 2017. “Pertemuan ini sangat penting bagi dunia, terlebih Indonesia, di mana aktivitas bisnis khususnya perusahaan transnasional menujukkan relasi yang sangat jelas dengan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Budi …

Read More »

A Paper of IGJ for The Human Rights Treaty on TNCS and Other Business

THE TNCS CRIMES IN INDONESIA’S MINING INVESTMENT: “THE NEED OF BINDING TREATY” Indonesia’s economy has been depending on its natural resources such as agriculture (food, fishery, forestry, and plantation) and mining (oil, natural gas, minerals and coal). These sectors have given significant contribution to Indonesia’s economy. Agriculture sector contributes 14.3% to the country’s Gross Domestic Product. Whereas, mining sector contributes …

Read More »

Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO

  Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market Accsess) Apa dan Mengapa Kelompok G-33 Sekilas tentang GATS (General Agreement Trade in Services) / Perjanjian Umum di Bidang Jasa Sekilas tentang WTO ( World Trade Organisation ) Sekilas tentang Perjanjian Perjanjian Pertanian WTO-AoA (Agreement on Agriculture) Read more : …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement: “Indonesian Law about Power Binding Towards International Agreement and International Trade Agreement” Key Points: • The use of word ‘ ratification by an act in UUPI has caused misunderstanding towards the process of binding to international agreement. • Regulation Article 10 and Article 11 Verse (1) has no avail to …

Read More »

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya …

Read More »

Terindikasi Mengancam HAM, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang CEPA

Negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa lewat Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) saat ini telah memasuki tahap ketiga. Negosiasi tahap ketiga tersebut berlangsung sejak 11-25 September 2017 di Brussel, Belgia. Berdasarkan laporan terbaru dari Indonesia for Global Justice (IGJ), The Transnational Institute (TNI),dan Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), substansi perjanjian tersebut memiliki …

Read More »

Isu Pembangunan Berkelanjutan Dan Sawit Indonesia Dalam Indonesia-EU FTA

Perundingan ke-3 Indonesia-EU CEPA Jakarta, 22 September 2017. Perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) telah memasuki putaran ke tiga, yang berlangsung di Brusels, Belgia, pada 10-15 September 2017. Rachmi Hertanti perwakilan dari IGJ dan Sulistri Afrileston perwakilan dari KSBSI memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Komisi Uni Eropa dan Tim negosiator Indonesia di Brusels untuk mendiskusikan beberapa isu yang muncul …

Read More »