Senin , 25 September 2017
iden

Recent Posts

Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport

*Jakarta, 27 Juli 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pertemuan Menteri ESDM …

Read More »

Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA – Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya, padahal dibuat gegara konflik dan negosiasi dengan Freeport,” katanya dalam Diskusi Seri Keadilan Ekonomi bertema “Menguji Kedaulatan …

Read More »

Monitoring Towards The Dispute Between Indonesia Government And Freeport In 2017

Indonesia Vs. Freeport : “Negotiations in the Shadow of the Arbitration Tribunal” Why is IGJ do monitoring? Freeport McMoran Inc. emphasized its rejection of the Work of Contract (WOC/KK) into a Special Mining Permit (IUPK) of Production Operations offered by the Indonesian Government since 10 February 2017. Freeport believes that the change is against the agreement in the WOC, then …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia

*Joint Press Release* Indonesia for Global Justice dan SOMO Netherlands “Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia” Amsterdam/Jakarta, September 5th 2017 – The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), adalah perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang dinegosiasikan antara Uni Eropa dan Indonesia, perjanjian tersebut memiliki ancaman yang serius bagi situasi hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan laporan terbaru …

Read More »

Workers call on Governments to Defend the Public Interest and Reject RCEP

10 September 2017, Manila We are trade union and civil society representatives from seven Asian countries who came together to discuss the impacts on labour rights and quality public services of the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) between 16 Asian nations. RCEP proposes to open markets and deregulate substantial sectors of the economies involved, including trade in goods and …

Read More »

Critical Analysis of Indonesia- EU CEPA Negotiations, Learning From Vietnam

Critical Analysis of Indonesia- EU CEPA Negotiations, Learning From Vietnam Foreign Private Monopoly Efforts To the Electricity Supply of New & Renewable Energy. Introduction Jokowi’s Government proclaimed for economic growth of 7% to 2019. An ambitious target in the midst of weakening world economy. Naturally, the economic growth is based on trading and investment activities. In order to increase the …

Read More »

Critical Analysis of Indonesian Negotiations – EU CEPA, Learning From Vietnam

Critical Analysis of Indonesian Negotiations – EU CEPA, Learning From Vietnam Risking of Indonesian Natural Resources Sovereignty on the Access of Raw Materials for the European Union Economic growth targets of 7% in 2019 which has been targeted by Jokowi’s Government inevitably participates in government efforts to encourage the increase activities of trade and investment, including through the trade or …

Read More »

HUMAN RIGHTS AS A KEY ISSUE IN THE INDONESIA- EU

HUMAN RIGHTS AS A KEY ISSUE IN THE INDONESIA-EU COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT 1. INTRODUCTION In April 2016, the European Union (EU) and Indonesia announced their intention to conclude an EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Negotiations were officially launched in September 2016. This paper explores the potential impacts of an Indonesia-EU CEPA on human rights in Indonesia and the …

Read More »

Izin Pertambangan I Freeport Inginkan Perjanjian Tertulis soal Stabilitas Fiskal dan Hukum

Pemerintah Tolak Tawaran Freeport Jaminan investasi bagi perusahaan tam­bang, termasuk Freeport, telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah (PP) JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine­ral (ESDM) menolak usulan PT Freeport terkait perjanjian tertulis soal stabilitas inves­tasi. Pemerintah menegaskan hal tersebut tidak termuat da­lam produk hukum RI, tetapi jaminan investasi itu telah dia­komodir dalam peraturan pe­merintah (PP). “Kami sampaikan ke Free­port …

Read More »

Tinjauan Kritis Atas UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional dan UU No 7/2014 tentang Perdagangan

Kegagalan Undang-Undang Dalam Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atas Pengikatan Kepada Perjanjian Perdagangan Bebas.   Ketika rakyat merasa dirugikan atas pengikatan negara kepada sebuah perjanjian internasioal dan menganggap bahwa perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945, apa yang harus dilakukan? Apakah system hukum nasional bisa menjawabnya ? Selengkapnya  Download disini  Atau Baca di Bawah ini

Read More »

Stakeholder Intervention at 19th RCEP negotiations round- Megawati, Indonesia for Global Justice

“Undermines Rule of Law and Democracy” Thank you Mr. Chair person, and all Trade Negotiating Committee for your time. My name is Megawati, I’m from Indonesia and working with Indonesia for Global Justice, an organization who have concerns on free trade agreements and investment treaty. We aware that RCEP is now negotiating on Investment chapter that will give maximum protection for investor, by including Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Referred …

Read More »

IGJ: Perpres TKDN Harus Jadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia dengan Uni Eropa

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menyatakan bahwa Perpres ini merupakan langkah tepat yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat …

Read More »

Implementasi TKDN Harus Tepat

SAAT ini pemerintah Indonesia sedang menyusun peraturan presiden tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang mesti dilaksanakan beragam bidang usaha di Tanah Air. Hal itu bertujuan mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah ini dinilai positif, tetapi implementasinya di lapangan harus tepat. “Aturan TKDN yang ada selama ini sudah cukup. Masalahnya di implementasinya. Misalnya, ada perusahan domestik …

Read More »

Rilis IGJ Tentang Rancangan Perpres terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

IGJ: Perpres TKDN Harus Menjadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia Dengan Uni Eropa Jakarta, 3 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Direktur …

Read More »

RCEP misses deadline, again

The Jakarta Post, 2 Aug 2017,  Stefani Ribka The world’s biggest economic pact, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), will not make its deadline this year as a result of unsettled disagreements on various topics involving 16 countries with different economic levels. Due to wrap up this year, RCEP’s duration has been extended until the first half of 2018. This …

Read More »