Sabtu , 22 Juli 2017
iden

Recent Posts

Margianta Surahman Juhanda Dinata

Testimoni Praktik Kerja Lapangan Margianta Surahman Juhanda Dinata Universitas Paramadina   Dengan segala niat yang terdapat dalam diri serta dukungan dari berbagai orang di sekitar saya, akhirnya masa Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis di Indonesia for Global Justice (IGJ) pada bulan September 2016 sampai dengan November 2016 berhasil terlaksana dengan lancar. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai motivasi, …

Read More »

Testimoni Praktik Kerja Lapangan

  Nama : Grace Shinta E Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 September 1996 Alamat : Jalan Rancho Indah dalam Nomor 20.D, RT 08/002, Tanjung Barat No Telp. : – Alamat E-mail : gracese@hotmail.co.id Asal Universitas : Universitas Indonesia Fakultas/Jurusan : Hukum Alasan magang di IGJ : Karena pernah melakukan penelitian dengan IGJ sebelumnya mengenai TPP dan tertarik kepada isu …

Read More »

MENGUJI KEDAULATAN NEGARA TERHADAP KESUCIAN KONTRAK KARYA FREEPORT

PENDAHULUAN Globalisasi ekonomi meniscayakan cepatnya pergerakan uang, barang dan jasa dalam melintasi batas-batas antar negara. Di saat bersamaan, anggapan bahwa sebuah negara tidak mungkin maju (sejahtera) jika lepas dari arus ekonomi global, makin menguat. Investasi asing dianggap keharusan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski nyatanya investasi asing tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, bersamaan dengannya muncul …

Read More »

Polemik Freeport, Pemerintah Diminta Tak Risau dengan Arbitrase Internasional?

AKURAT.CO, Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah seakan tak kunjung berakhir. Bahkan di sisa-sisa waktu negoisasi belum terdengar kabar membahagiakan preihal kesepakatan yang di capai oleh pemerintah dan Freeport. Menanggapi hal tersebut Koordinator Riset dan Advokasi ‎Indonesia for Global Justice (IGJ) Budi Afandi menegaskan bahwa pemerintah tak perlu risau dengan ancaman Freeport yang hendak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan Arbitrase internasional. Menurutnya pemerintah …

Read More »

Freeport Harus Memberi Manfaat Maksimal bagi Rakyat Indonesia

PEMERINTAH hingga kini masih berunding dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan izin perpanjangan kontrak. Menurut beberapa kalangan, kehadiran investasi dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu mesti memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua. Hal itu bisa dilakukan lewat aturan dan syarat baru seandainya nanti ada proses perpanjangan kontrak. “Indonesia harus memastikan kegiatan tambang PT Freeport memberikan keuntungan, apakah …

Read More »

Sistem Kontrak Karya Sudah Tidak Relevan

Kompas 14 Jul 2017 (APO) JAKARTA, KOMPAS — Di era saat ini, yang diwarnai kekuatan pengawasan publik, model kontrak karya dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pihak swasta sudah tidak relevan. Negara selaku pemilik sumber daya alam memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya alam. Negara tidak bisa disejajarkan dengan korporasi sebagai pihak ketiga yang mengelola sumber daya alam. Hal …

Read More »

Freeport Tetap Harus Bayar Tunggakan Pajak Rp 3,4 Triliun

Meskipun pemerintah menyiratkan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia telah mendekati sepakat, namun Freeport juga tidak boleh lupa dengan kewajibannya. Salah satunya adalah tunggakan pajak air tanah kepada pemerintah Papua yang mencapai Rp 3,4 triliun. Hal itu disampaikan Agung Budiono, Communication and Outreach Manager dari Publish What You Pay Indonesia. Menurutnya, pemerintah juga harus segera menagih tunggakan yang diputuskan Pengadilan Pajak …

Read More »

Tetap berpegang pada KK, Freeport dinilai tak mau rugi

Kamis, 13 Juli 2017 17:18 Reporter : Wilfridus Setu Embu Merdeka.com – Pemerintah Indonesia memiliki batas negosiasi dengan PT Freeport Indonesia hingga Juli 2017. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hasil terkait negosiasi tersebut. Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Irfan Hutagalung mengatakan pemerintah Indonesia sedang berhadapan dengan dua kemungkinan penyelesaian sengketa Freeport, yaitu melalui negosiasi maupun dengan …

Read More »

MONITORING TERHADAP SENGKETA PEMERINTAH INDONESIA DAN FREEPORT 2017

Indonesia Vs Freeport : “Negosiasi Dalam Bayangan Pengadilan Arbitrase” Mengapa IGJ Melakukan Monitoring? Sengketa Dalam Ringkasan Freeport McMoran Inc menegaskan penolakannya terhadap perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia sejak 10 Februari 2017. Freeport menilai, perubahan tersebut bertentangangan dengan kesepakatan yang tertuang dalam KK sehingga merupakan wanprestasi Pemerintah Indonesia terhadap KK. …

Read More »

Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP)   Perlu Kerja Ekstra-Keras! Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman   Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia telah hadir di dalam pertemuan puncak Civil20 di Hamburg, Jerman, tanggal 18-19 Juni 2017.  Pertemuan tersebut adalah forum yang dibuat secara khusus untuk merumuskan masukan organisasi …

Read More »

G20 Jangan Hambat Pencapaian Ekonomi RI

Jakarta, (Analisa). Dorongan dan hasil pertemuan kelom­pok ekonomi utama G20 yang saat ini se­dang berlangsung di Hamburg, Jerman, di­ha­rapkan tidak sampai menghambat pen­capaian kebijakan ekonomi nasional Indonesia. “Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk me­ningkatkan daya saing nasional,” kata Di­rek­tur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti di …

Read More »

Indonesia Harus Hati-hati Bahas Refomasi Kebijakan Perdagangan di G20

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk berhati-hati membahas terkait reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional dalam forum The Group of Twenty atau yang dikenal G20. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menilai isu perdagangan dan investasi akan menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam agenda G20. “Agenda G20 dalam memerangi proteksionisme meIaIui harus disikapi secara hati-hati oIeh pemerintah Indonesia, karena …

Read More »

Jelang KTT G20: Tekankan Isu Perubahan Iklim, Berikut Masukan Forum Masyarakat Sipil

Pada 7-8 Juli 2017, akan terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman. Forum terdiri dari 20 negara anggota ini akan membahas isu penting perekonomian dunia, antara lain soal perubahan iklim. Negara-negara G20, menghasilkan 85% produk domestic bruto (GDP) dunia bertanggungjawab terhadap 75% emisi global. Menjelang pertemuan ini, masyarakat sipil dunia tergabung dalam Civil20 (C20) merumuskan masukan yang kemudian diberikan …

Read More »

Kebijakan Perdagangan dan Investasi Indonesia Dalam Tren Proteksionisme Global

Tren Proteksionisme Global  Pasca terjadinya Brexit dan kebijakan ekonomi Donald Trump, tren proteksionisme hari ini semakin menjadi perhatian dunia dan menjadi isu yang tidak bisa dilepaskan dari analisis ekonomi politik global, khususnya terkait dengan isu international trade. Terhitung sejak 2012 hingga 2014 pertumbuhan nilai perdagangan barang dunia hanya tumbuh kurang dari 1%[i]. Ditambah situasi global yang semakin melakukan tindakan proteksionis …

Read More »