• id Indonesia
  • en English
Kamis, Februari 9, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home IGJ On Media

Produksi Nasional Perlu Dipacu untuk Substitusi Impor

Maret 12, 2019
in IGJ On Media, news, Uncategorized
Reading Time: 3 mins read
Investasi Tambang dan Kebijakan Pasar Bebas

Photo : Time.com

1.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter


Foto : Sumber: World Bank, OECD, IMF – Litbang KJ/and

 

>>Konten impor tinggi, andalkan konsumsi untuk pertumbuhan akan sangat riskan.

>> Ekonomi Indonesia masih dalam posisi hati-hati, perkuat pembenahan ekspor.

JAKARTA – Sejumlah kalangan meng­ingatkan di tengah-tengah tren perlambatan ekonomi global, pemerintah semestinya ti­dak terlalu mengandalkan sektor konsum­si sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerin­tah justru perlu mendorong peningkatan produksi nasional untuk substitusi impor.

Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Suharto, menilai dalam situasi pelemahan perdagangan dan eko­nomi dunia, mengandalkan konsumsi seba­gai tumpuan pertumbuhan ekonomi akan sangat riskan. Sebab, konsumsi Indonesia banyak menggunakan impor.

Apabila, di saat yang sama ekspor terte­kan oleh perlambatan global maka defisit neraca perdagangan akan semakin melebar, sehingga hasil akhirnya akan mereduksi pertumbuhan.

“Maka secara teoritis, memacu kenaikan produksi nasional untuk substitusi impor adalah jawabannya. Namun, itu tidak semu­dah membalikkan telapak tangan, perlu upaya kuat dari pusat sampai daerah,” kata Suharto, ketika dihubungi, Senin (11/3).

Menurut dia, Indonesia bisa dikatakan baru membenahi paradigma ekonomi dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, ekonomi selalu didorong oleh konsumsi (sisi permin­taan) dan cenderung mengabaikan pemba­ngunan sektor produksi (sisi penawaran).

Artinya, ibarat memulai bisnis, Indone­sia belum bisa memetik hasil apalagi balik modal. “Jadi, ke depan menjaga stabilitas ekonomi saja akan menjadi pekerjaan su­lit, mengingat harga-harga komoditas juga akan tertekan karena penurunan permin­taan dari Tiongkok,” papar Suharto.

Terkait dengan perlambatan global, Organisasi Negara untuk Kerja sama Eko­nomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD) memangkas proyeksi pertumbuh­an ekonomi dunia 2019 menjadi 3,3 persen, dari sebelumnya 3,5 persen.

Lembaga itu menjelaskan ketidakpasti­an kebijakan yang tinggi, ketegangan per­dagangan yang sedang berlangsung, dan erosi lebih lanjut dari bisnis dan keperca­yaan konsumen semuanya berkontribusi terhadap perlambatan. Misalnya, di Eropa tetap dipengaruhi oleh ketidakpastian atas rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Sedangkan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih berkutat soal perang dagang. Selain OECD, Dana Moneter Inter­nasional (IMF) dan Bank Dunia juga telah menurunkan proyeksi pertumbuhan global.

Menanggapi hal itu, Menko Perekono­mian, Darmin Nasution, menilai Indonesia tidak akan banyak terpengaruh. “Ekonomi kita pertumbuhannya itu masih sangat di­pengaruhi oleh perkembangan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dimulai, yang akan jalan saja terus. Beda dengan ka­lau belum ada investaisnya, boleh jadi akan terpengaruh,” jelas dia, Senin.

Menurut dia, pemerintah masih mem­pertahankan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tahun ini, sekalipun proyeksi pertumbuhan ekonomi global dipangkas.

Darmin mengemukakan untuk memper­tahankan pertumbuhan ekonomi, daya do­rongnya adalah konsumsi dan investasi. Pe­merintah juga tengah membenahi ekspor. “Sebetulnya terutama konsumsi masyara­kat dan investasi. Investasi tentu ekspor kita sedang berupaya, saya belum berani me­ngatakan ekspornya,” kata dia.

Benahi Ekspor

Direktur Eksekutif Indonesia for Glo­bal Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, meminta pemerintah terus membenahi ekspor dan memperketat pengawasan. Menurut dia, pe­lemahan ekonomi global akan berpengaruh ke Indonesia, sehingga perlu diantisipasi se­jak dini. “Saya ragu jika hal itu dianggap tidak ada dampaknya. Perlambatan perekonomian dunia sebenarnya sudah diprediksi oleh Bank Indonesia (BI) dan tentu ada efeknya untuk ekonomi domestik,” ungkap dia.

Menurut Rachmi, kejadian tahun lalu ma­sih membayangi perekonomian Indonesia saat ini. Untuk itu, solusi atas defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) harus terus diupayakan guna memperkuat funda­mental ekonomi. “Ekonomi kita masih dalam posisi hati-hati. Percaya diri untuk perekono­mian stabil boleh saja, tapi hitungan dan stra­tegi yang disusun harus tepat. Pembenahan ekspor harus terus diawasi,” tegas dia.

Sebelumnya, Gubernur BI, Perry Warji­yo, mengatakan bank sentral memperkira­kan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen tahun ini, atau lebih rendah dari target pe­merintah 5,3 persen. Pasalnya, ekonomi Indonesia masih mendapatkan banyak tan­tangan di sepanjang 2019, terutama dari CAD, yang tahun lalu masih mencapai 31,1 miliar dollar AS atau 2,98 persen dari Pro­duk Domestik Bruto (PDB). YK/ers/WP

Sumber >>> http://www.koran-jakarta.com/produksi-nasional-perlu-dipacu-untuk-substitusi-impor/
PDF 📄
Tags: EkonomiFREETRADEPasar Bebas
Previous Post

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Tentang IA CEPA

Next Post

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

Related Posts

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945
Publikasi

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945

Juli 22, 2021
Rangkaian Pertemuan IGJ Dengan Anggota Parlemen dan Politisi Indonesia
Laporan

Rangkaian Pertemuan IGJ Dengan Anggota Parlemen dan Politisi Indonesia

Juni 11, 2021
Load More
Next Post
EKSPOR – IMPOR  DPR Didesak Tunda Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2607 shares
    Share 1043 Tweet 652
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2593 shares
    Share 1037 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.