IGJ : Keputusan Tepat Indonesia Menjadi Co-sponsor, Perundingan Harus Dikawal Ketat
IGJ Merespon Keputusan Pemerintah Indonesia Menjadi Co-Sponsor TRIPS Waiver Jakarta, 11 Mei 2021 - Indonesia for Global Justice (IGJ) mengapresiasi...
Read more
Related Posts
BRIEFING PAPER
Situasi Terkini pada TRIPS Waiver
Ditulis :Annie Zhu (Mahasiswa magang Program Praktikum Profesional Hukum ACICIS di IGJ periode Januari-Februari 2021, saat ini sedang menempuh pendidikan...
Hentikan Monopoli HAKI Terhadap Covid19, Laksanakan TRIPS Waiver
Briefing Paper IGJ – Februari 2021 Disusun oleh: Rachmi Hertanti, SH., MH. Agung Prakoso Pendahuluan: Monopoli HaKI & Komersialisasi Sektor...
Perubahan Tatanan Globalisasi: “Pengaturan Baru Standar Perdagangan Global”
Brief Paper IGJ 2020 Ditulis oleh: Rachmi Hertanti Direktur Eksekutif IGJ Pengantar Dunia sedang mengalami perubahan tatanan ekonomi global baru...
Indonesia Focal Point for LBI Kenapa Legally Binding Treaty on Business and Human Rights harus diperjuangkan???
Berikut adalah beberapa brief paper yang disusun oleh Indonesia Focal Point for LBI mengenai hal-hal umum terkait dengan Resolusi UNHRC...
IGJ Menyoal Isu Pangan Dalam Debat PilPres 2019
Disusun oleh: Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ Jakarta, 13 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa persoalan pangan...
Brief Position Catatan Awal Tahun IGJ 2019 : Agenda Keadilan Ekonomi Indonesia Dalam Pemilu 2019
“Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara structural bagi Indonesia dengan mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit politik, khususnya...
Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO
Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market...
Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat
Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus...
Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement
Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement: “Indonesian Law about Power Binding Towards International Agreement and International...