ARSIP PRES RELEASE & STATEMENT

DateTitleContentTags
Juli 24, 2020Indonesia Dalam Pusaran Covid-19: Monopoli Pengetahuan Dan Akses pada Inovasi Kesehatan Serta Pemanfaatan Bersama yang BerkeadilanDisusun oleh: Agung Prakoso & Rachmi Hertanti Jakarta, 11 Juli 2020 – Hampir semua negara …, , ,
Juli 16, 2020Omnibus Law Memperkuat Monopoli Korporasi, DPR dan Pemerintah Harusnya Belajar Dari Covid19Rilis Media IGJ Indonesia for Global Justice (IGJ): Jakarta, 16 Juli 2020. Indonesia for Global …, ,
Juli 13, 2020Omnibus Law Bahayakan Investasi Berkelanjutan di  IndonesiaPress Release Koalisi   Masyarakat   Sipil   Indonesia   Jakarta,   13   Juli   2020   –   Koalisi   masyarakat   sipil   Indonesia   …, ,
Juni 11, 2020RCEP Justru akan Memperburuk Krisis Kesehatan dan Ekonomi di Tengah PandemiRilis RCEP Jakarta, 11 Juni 2020 – Wabah Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 7 juta …, , , ,
Mei 13, 2020Surat Terbuka Rakyat Indonesia Kepada Presiden dan DPRYth. Presiden Republik Indonesia Yth. Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Yth. Ketua dan …, ,
Mei 1, 2020Hari Buruh Internasional: “Sekali Lagi, Buruh Tolak Omnibus Law & Tindakan PHK Di Tengah Pandemi”Siaran Pers Bersama Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Jakarta, 1 …, ,
April 21, 2020Sidang DPR Cacat Hukum Rakyat Diblok dan Dikeluarkan dari Sidang Online DPR Bahas Omnibus CilakaSiaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia/FRI JAKARTA — Sidang DPR mengenai pembahasan Omnibus Law RUU Cipta …, ,
April 8, 2020Indonesia Dalam Pusaran Covid-19  Indonesia for Global Justice (IGJ)  7 April 2020 Catatan Monitoring Covid-19 IGJ Penulis: Olisias …,
April 6, 2020Framing Paper IGJ RUU Omnibus Cipta Lapangan KerjaPendahuluan Ditengah merebaknya wabah pandemic Corona Virus (Covid19), bukannya Pemerintah dan DPR fokus pada penangangan …, , ,
April 3, 2020Nelayan Indonesia Menolak Rencana Pencabutan Subsidi Perikanan di WTOPERNYATAAN SIKAP KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA) DAN INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ)   …, ,
April 3, 2020DPR Krisis Kemanusiaan, Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ditengah Krisis Covid-19Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 2 April 2020 – Koalisi Masyarakat …, ,
Maret 30, 2020Rakyat Indonesia mendesak DPR RI menghentikan fungsi legislasi, fokus laksanakan fungsi anggaran dan pengawasan!Rilis Fraksi Rakyat Indonesia 30 Maret 2020, DPR RI melalui Sidang Paripurna telah memutuskan untuk …, ,
Maret 12, 2020Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan PanganSiaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 – Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan …, , , , ,
Februari 26, 2020Menyoal Pencabutan Status Negara Berkembang, Tolak Proposal AS Untuk Reformasi WTOPers Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 26 Februari 2020. Indonesia for Global Justice …, , ,
Februari 18, 2020Omnibus Law: Payung Hukum Menarik Investasi atau Melegitimasi Eksploitasi?  Oleh: Rahmat Maulana Sidik Saat pelantikan  Jokowi-Ma’ruf  Amin  pada 20 Oktober 2019 lalu,  terdapat …, , ,
Januari 30, 2020Omnibus Law RUU CILAKA: Aturan Berawatak Kolonial  KERTAS  POSISI FRAKSI RAKYAT INDONESIA (FRI) JAKARTA — Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan …, , , ,
Desember 19, 2019Pemerintah dan DPR Didesak Demokratis & Transparan Dalam Pembahasan Omnibus LawJakarta, 19 Desember 2019- Indonesia for Global Justice menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab …, , ,
November 25, 2019Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM  Tim Penyusun: Rahmat Maulana Sidik Teguh Maulana Rachmi Hertanti Jakarta, 20 November 2019. Ramai …, , , ,
November 18, 2019Kalah Dari Gugatan Amerika dan Brazil di WTO, Pemerintah Akan Revisi Undang-undang Terkait Pangan  **Artikel ini merupakan ringkasan dari Seri Diskusi Keadilan Ekonomi yang diadakan IGJ pada 28 …, , , ,
Oktober 31, 2019Isu Kontroversial Tidak Diatur, Tapi Masih Terbuka Untuk Ditinjau UlangUpdate Perundingan RCEP: Jakarta, 28 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice melakukan audiensi pada 25 …, ,
Oktober 25, 2019Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat  Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 25 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice …, , , ,
Oktober 18, 2019Surat Terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 – 2024  Dengan hormat, Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (selanjutnya disebut Koalisi) mengucapkan …, , , ,
Oktober 16, 2019Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan PanganSiaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 …, , , , , , ,
Oktober 12, 2019Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara  Kompilasi Kisah Kasus ISDS di Indonesia Untuk memfasilitasi investasi asing, kebijakan pro-investor sering diberlakukan …, , ,
Oktober 1, 2019Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi KetatRilis IGJ Soal Pelantikan Anggota DPR 2019-2024 Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat …, , ,
Oktober 1, 2019Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi MassaRilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa   …,
September 29, 2019UU Pertanian Lindungi KorporasiUndang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan …, , , ,
September 29, 2019Laporan Dari Acara ASEAN PEOPLE’S FORUM (APF) Bangkok,Thailand,17-19 September 2019Isu Perlindungan Masyarakat ASEAN Terhadap Dampak Investasi Jadi Fokus Utama APF Jakarta, 29 Agustus 2019, …, , , ,
September 26, 2019Rilis Indonesia for Global Justice Atas Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian BerkelanjutanPengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan,  Mengancam Kedaulatan Petani Jakarta, 26 September 2019- Indonesia for …, , ,
September 24, 2019Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat PetaniRILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT …, , , ,
September 24, 2019Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Pada penutupan periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo kita disuguhi …,
September 7, 2019Kalah dengan Brasil di WTO, Indonesia Korbankan Label HalalJAKARTA, KOMPAS — Kekalahan Indonesia dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO …, , , ,
September 5, 2019Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  Siaran Pers  Jakarta, 04 September 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  Iuran …,
Agustus 23, 2019Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak RakyatRilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat Jakarta, …, , ,
Agustus 19, 2019Workshop Kampanye Publik untuk Penguatan Isu Akses Obat-Obatan Murah Terdampak FTA   Jakarta, 14 Juli 2019. Begitu peliknya masalah akses obat murah belum didukung oleh gerakan yang …, , ,
Agustus 15, 2019GERAK LAWAN Gerakan Rakyat Melawan Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme“SEMBILAN RENUNGAN, MENJELANG PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI 16 AGUSTUS 2019” Pidato “Visi Indonesia” yang dibacakan …, , ,
Agustus 15, 2019Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak PetaniJakarta, 14 Agustus 2019. Pemerintah Indonesia semakin gencar merundingkan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur paten …, , , , ,
Agustus 9, 2019Kertas Kebijakan Indonesia for Global Justice Agustus 2019 Kerjasama Indonesia-Australia CEPAKertas Kebijakan Indonesia for Global Justice Agustus 2019 Analisis Kritis Kerjasama Indonesia-Australia CEPA: “Berpotensi Besar Meningkatkan Impor, …, , ,
Agustus 7, 2019Pers Rilis IGJ, KPR, FPBI Merespon Kerjasama Indonesia-Korea CEPA dan Pidato Presiden Jokowi  Investasi Ditingkatkan, Pemerintah Lupa Melindungi Buruh Jakarta, 7 Agustus 2019. Tidak ada agenda perlindungan hak …, , ,
Agustus 2, 2019Rilis Koalisi MKE Menyikapi Perundingan RCEP, Beijing, 2-3 Agustus 2019Mekanisme Sengketa Investasi Dalam RCEP Menghilangkan Perlindungan Hak Rakyat Dari Kesewenangan Investor Jakarta, 2 Agustus …, , ,
Agustus 1, 2019Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani  “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”  Kasus penangkapan 14 petani …, , ,
Juli 8, 2019Perjanjian Perdagangan Bebas Mendorong Privatisasi Benih dan Menghilangkan Hak PetaniRilis Bersama: Perlindungan Varietas Tanaman dan Pertanian Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Mendorong Privatisasi Benih dan …, , ,
Juni 18, 2019Tidak Hanya Meningkatkan Ekspor, Pemerintah Didesak Memperbaiki Kebijakan Perdagangan StrukturalJakarta, 18 Juni 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar …, ,
April 29, 2019Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor  Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor oleh: Rachmi Hertanti, SH., MH Direktur Eksekutif Indonesia for …,
Maret 22, 2019Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena SawitRilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas …, , , , ,
Maret 22, 2019Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPAPernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU …, , , , ,
Maret 17, 2019Harapan Jelang Debat Cawapres, Lindungi Akses Obat MurahJakarta – Koalisi Obat Murah menyuarakan harapan menjelang debat cawaprespada Minggu (17/3/2019) yang salah satu topiknya adalah …, ,
Maret 17, 2019Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS  Kertas Posisi Indonesia for Global Justice[1]  Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS …, , ,
Maret 17, 2019RILIS BERSAMA KOALISI OBAT MURAH INDONESIARILIS BERSAMA KOALISI OBAT MURAH INDONESIA DEBAT CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN PRESIDEN 2019 INDONESIA KE-III …,
Maret 14, 2019Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019  Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI: …, ,
Maret 14, 2019Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI:  “Tunda …, ,
Maret 5, 2019Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Tentang IA CEPAKejar Target Finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat Jakarta, 4 Maret …, , ,
Februari 27, 2019Ancaman Kolonialisasi Data, Hentikan Perundingan E-Commerce Dalam RCEPBali, 26 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada para negosiator RCEP, khususnya …, ,
Februari 27, 2019Siaran Pers Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEPMasyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP Denpasar, 25 Februari 2019. Koalisi Masyarakat Sipil …,
Februari 27, 2019SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN …, , , , ,
Februari 13, 2019IGJ Menyoal Isu Pangan Dalam Debat PilPres 2019  Disusun oleh: Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ Jakarta, 13 Februari 2019. Indonesia for Global Justice …, ,
Januari 9, 2019Pemerintah Diminta Pastikan Data Jagung Sebelum ImporREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti meminta pemerintah memastikan …, , ,
Desember 20, 2018SIARAN PERS BERSAMA Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan IndonesiaJakarta, 20 Desember 2018. Dalam berbagai pemberitaan media diketahui Pemerintah Indonesia dan Norwegia telah bersepakat …, , , ,
Desember 18, 2018Rilis Kelompok Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-IndonesiaRilis bersama Kelompok Masyarakat Sipil mengenai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia Indonesia dan Asosiasi …, , ,
Desember 12, 2018Surat Terbuka Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia  Surat Terbuka Masyarakat Sipil Terhadap Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia   Jakarta, 11 …, , , , ,
November 25, 2018Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian InternasionalPernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional Jakarta, 25 November …, , ,
November 19, 2018Terlalu Ambisius, Indonesia Desak Selesaikan Banyak Perjanjian Perdagangan Bebas Tahun IniRilis Indonesia for Global Justice Jakarta, 16 November 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai …, , ,
November 14, 2018Rilis Bersama IGJ-IAC Perundingan CEPA Indonesia-EFTA, Bali 29–31 Oktober 2018TRIPS-PLUS CEPA INDONESIA-EFTA MENGANCAM AKSES OBAT-OBATAN MURAH DAN HAK ATAS KESEHATAN JUTAAN RAKYAT INDONESIA Perundingan …, , ,
November 14, 2018FTA’s Highlight Oktober 2018FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi …, , , ,
November 7, 2018Rilis dari Konferensi Pers IEFTA : Diplomasi Sawit VS Hak Atas KesehatanRilis dari Konferensi Pers Koalisi Masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi “Buka Teks Perjanjian IEFTA Sekarang …,
Oktober 19, 2018CIVIL SOCIETY UNITED ON NEXT STEPS FOR IGWG ON TRANSNATIONAL CORPORATIONSGLOBAL CAMPAIGN Civil society members of the Treaty Alliance, The Global Campaign to Reclaim Peoples …, ,
Oktober 16, 2018Komunike Musyawarah : “Dunia-Warga Yang Melampaui Kuasa Bank” (World Beyond Banks)Persahabatan yang jujur adalah alat politik utama dari pergerakan kita   Yang kami hormati, Saudara-saudara …, , , ,
September 24, 2018Peringatan Hari Tani Nasional 2018 Ancaman Kedaulatan Petani di Era Pasar BebasJakarta, 24 September 2018-Pasar bebas yang kini sudah berjalan, menjadi ancaman serius bagi pertanian Indonesia, …, , , ,
September 19, 2018Laporan Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives, Semarang, 1-4 September 2018.Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri …, , ,
Agustus 16, 2018Siaran Pers Gerak Lawan : “Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia”Siaran Pers Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme) “ Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia ” Jakarta, 16 Agustus …, , , , , ,
Agustus 9, 2018Rilis Media IGJ : Kedaulatan Pangan Indonesia Terancam Demi Lolos Dari Retaliasi ASJakarta, 9 Agustus 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah …, , , , ,
Juli 26, 2018Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 Bangkok, 2018  RCEP Hanya Muluskan Agenda Korporasi dan Investor Bukan Agenda Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Bangkok, 23 July …, , , , , ,
Juli 23, 2018Kerahasiaan Kesepakatan Dagang RCEP Melanggar Standar Transparansi Internasional23 Juli, 2018. Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) sedang dinegosiasikan di Bangkok, Thailand, minggu ini. …, , ,
Juli 20, 2018Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Perundingan Indonesia-EU CEPA ke-5 di Brussels, 9-13 Juli 2018Masyarakat Sipil Tuntut Keadilan Ekonomi Bagi Rakyat Jakarta, 19 Juli 2018. Dari Brussels, Belgia, beberapa …, ,
Juli 12, 2018Surat EU-Komisi tentang TRIPS Plus  Kepada: Ibu Cecilia Malmstrom, Komisioner, Perdagangan, Komisi Eropa CC: Direktur Jenderal Perdagangan, Jean-Luc Demarty …, , ,
Juni 6, 2018Diskusi Akses Terhadap Obat Dalam AEPFAsia-Europe People’s Forum on Trade Justice & Corporate Accountability Thematic Circle diselenggarakan pada 18-23 Februari …, , ,
Mei 28, 2018Menyoal Kebijakan Pangan di IndonesiaProblematik impor pangan di Indonesia sangat kompleks, tidak hanya disebabkan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia …, , ,
Mei 28, 2018Negara Berkembang Tuntut Implementasi Fleksibilitas TRIPSDalam sidang WTO yang dilakukan pada bulan Februari 2018, terdapat tarik-menarik kepentingan antara negara-negara berkembang …, ,
Mei 28, 2018Peran Parlemen Dalam Mengkontrol Isi FTA Yang Berdampak Terhadap Akses Publik Atas ObatTrade Agreement/FTA) yang sedang dirundingkan  oleh Pemerintah Indonesia telah menjadi target prioritas. Hal ini karena, …, ,
Mei 17, 2018Pernyataan Sikap IGJ: STOP Politisasi Aksi TerorismePeristiwa bom bunuh diri dan serangkaian aksi terorisme di Surabaya, Jawa Timur sangat mengiris rasa kemanusiaan. …
Mei 4, 2018Putaran Dagang RCEP : Singapura Memfasilitasi Keistimewaan Untuk Bisnis Diatas Kepentingan Rakyat3 Mei 2018, Singapura: Para pejabat perdagangan dari 16 negara yang sedang bernegosiasi dengan Kemitraan …,
Mei 4, 2018Pandangan IGJ: Kondisi Hak Atas Pangan di IndonesiaPada 9-18 April 2018 Hilal Elver selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan (Special …,
April 25, 2018CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa?Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) pada 2021. …, , , ,
April 25, 2018Investor Gugat Negara, Buruh Makin SengsaraPeraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 masih menyisakan persoalan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini …, , ,
April 6, 2018Pernyataan Masyarakat Sipil mengenai Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia (IEU CEPA)Jakarta, 21 Maret 2018 Kepada Yth: Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil …, ,
Maret 19, 2018Statement of Trade Justice PilipinasTrade Justice Pilipinas is alarmed over reports that the European Union is wavering on its …, , , ,
Maret 19, 2018Press Release – Global CampaignPRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE RELEASE A step closer to justice for those affected by …, ,
Februari 27, 2018Investasi Asing Meningkatkan Praktik Perbudakan di Atas Kapal?Trubus.id — Tanggal 22 Februari menjadi pertemuan keempat pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA di Solo, Jawa Tengah, …, , , , ,
Februari 23, 2018Put people and the planet first! say EU and Indonesian civil society representatives to trade agreement negotiatorsOn February 22, 2018 // Solo, Indonesia. Today, over 20 representatives from civil society organisations …
Februari 22, 2018Masyarakat Sipil Minta CPO Keluar dari Topik Negosiasi IEU-CEPAJAKARTA – Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa …, , ,
Februari 20, 2018Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPABisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni …, , ,
Februari 15, 2018“Jelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”JAKARTA, 14 Februari 2018. Menjelang perundingan Indonesia European Comprehenshive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada …
Januari 31, 2018IGJ: Kerja Sama Perdagangan Bebas Desak Produk Lokal IndonesiaSejumlah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia dinilai malah memberikan dampak buruk terhadap nasib produk-produk …, , ,
Januari 24, 2018Petisi IEU-CEPA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE)Kepada seluruh kawan-kawan Masyarakat Sipil, Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan liberalisasi dan akses …, , , , ,
November 24, 2017Perjanjian Perdagangan Bebas tidak Lindungi PetaniJAKARTA — Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan …
November 24, 2017Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Beri Perlindungan PetaniLEMBAGA Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada …
November 24, 2017Keputusan Appelate Body WTO Ancam Kedaulatan Pangan RIJAKARTA — Keputusan Appelate Body World Trade Organization yang memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia …, ,
November 24, 2017KETENTUAN BATASAN IMPOR SAPI RI: Pengamat Mulai Urai Kemungkinan Dampak Kemenangan Gugatan AS & Selandia BaruJAKARTA —  Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Rachmi Hertanti mengungkapkan Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian …
November 24, 2017The Appealed Of Indonesia Failed, Civil Societies Urge Government To Withdraw The WTO CommitmentJakarta, 20 November 2017. Indonesian Civil Society Group consisting of Indonesia for Global Justice (IGJ), …
November 24, 2017INDONESIA KALAH DI WTO, PEMERINTAH DIMINTA CABUT KOMITMEN TERHADAP WTOJakarta, 20 November 2017. Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice …
November 1, 2017Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan EkonomiPerundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan Jakarta, 30 Oktober 2017. Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan …, ,
Oktober 31, 2017“Liberalisasi E-commerce Di RCEP Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar”Rilis Indonesia for Global Justice ( IGJ ) Tentang Posisi Runding E-commerce Indonesia Dalam Perundingan …,
Oktober 24, 2017Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group JenewaBisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif dalam pertemuan ketiga Open-Ended Intergovernmental Working Group on …, , , ,
Oktober 23, 2017A Paper of IGJ for The Human Rights Treaty on TNCS and Other BusinessTHE TNCS CRIMES IN INDONESIA’S MINING INVESTMENT: “THE NEED OF BINDING TREATY” Indonesia’s economy has …, , ,
Oktober 12, 2017IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAMWarta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas …, , , , , , ,
Oktober 10, 2017Democratic Deficit on FTA NegotiationsDa Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, …, , , , ,
Oktober 6, 2017Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEPSIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 …, ,
September 19, 2017Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport*Jakarta, 27 Juli 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, …
September 19, 2017Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian KontrakJAKARTA – Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus …
September 12, 2017Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia*Joint Press Release* Indonesia for Global Justice dan SOMO Netherlands “Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam …
September 12, 2017Workers call on Governments to Defend the Public Interest and Reject RCEP10 September 2017, Manila We are trade union and civil society representatives from seven Asian …
Agustus 4, 2017Rilis IGJ Tentang Rancangan Perpres terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)IGJ: Perpres TKDN Harus Menjadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia Dengan Uni Eropa Jakarta, 3 Agustus …
Juli 7, 2017Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di JermanForum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP) …
Juni 12, 2017Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan FreeportSiaran Pers Indonesia for Global Justice Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport “Perjanjian Stabilitas …
Februari 22, 2017IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*Rilis Media Indonesia for Global Justice (IGJ) *IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS …
Januari 25, 2017Siaran Pers Indonesia for Global Justice Merespon perundingan IEU CEPA & Keluarnya AS dari TPPSiaran Pers Indonesia for Global Justice Merespon perundingan IEU CEPA & Keluarnya AS dari TPP …
Januari 20, 2017Pernyataan Sikap KOALISI MAYARAKAT SIPIL PENGAWAL KONSTITUSI SUMBER DAYA ALAMPernyataan Sikap KOALISI MAYARAKAT SIPIL PENGAWAL KONSTITUSI SUMBER DAYA ALAM Menggugat Kebijakan Menteri ESDM Tentang …
Desember 23, 2016Report on the first session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, with the mandate of elaborating an international legally binding instrumentSummary The Human Rights Council, in its resolution 26/9, decided to establish an open-ended intergovernmental …
Desember 23, 2016Point penting dari diskusi Panel Dalam First Session IGWG Meeting on Binding Treaty for TNCs (6-10 July 2015):Panel 1 Intinya tidak ada pertentangan antara The GP dengan legally binding treaty process, karena …
Desember 23, 2016Laporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes AdvocacyLaporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes Advocacy Dalam 1st IGWG Meeting on The …
Desember 23, 2016Laporan Agenda Indonesia Focal Point Selama 1st IGWG MeetingDi Jenewa, 6-10 July 2015 Perwakilan Indonesia Focal Point: Rachmi Hertanti, Irhas Ahmady, dan Wensislaus …
Desember 23, 2016Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty InitiativeIndonesia Focal Point For Legally Binding Treaty Initiative Written contribution to the Second Session of …
Desember 23, 2016Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty InitiativeIndonesia Focal Point For Legally Binding Treaty Initiative Written contribution to the First Session of …
Desember 17, 2016Regional Become FundamentalRegional Become Fundamental Negotiations Economic Partnership Should be finished in 2017 December, 7th 2016 TANGERANG, …
Oktober 26, 2016Oral Intervention Indonesia Focal Point On The 2nd Session of The Open-ended Intergovernmental Working Group on TNCs and Other Business Enterprises With Respect To Human RightsOral Statement of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) The 2nd Session of The …
Oktober 26, 2016Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty InitiativeFactsheet Indonesia Focal Point The 2nd Session of The Open-ended Intergovernmental Working Group on TNCs …, , , ,
Oktober 18, 2016Siaran Pers Koalisi Masyarakat untuk Keadian Ekonomi Merespon Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2016 Persiapan Perundingan ASEAN-RCEP di Tianjin, China 17-21 Okt’16 “Pemerintah Harus Serius Melindungi Petani Dari Ancaman …
Oktober 17, 2016Masyarakat Sipil Menolak RCEP, Kedaulatan Benih Petani TerancamHari Pangan Sedunia: Masyarakat Sipil Menolak RCEP, Kedaulatan Benih Petani Terancam  Jakarta 16 Oktober 2016. Bertepatan …
Oktober 14, 2016Pak Jokowi: Buka Isi Perundingan Free Trade yang Libatkan Indonesia!Obat-obatan tiba-tiba menjadi mahal. Biaya pendidikan di universitas pun tiba-tiba melambung tinggi. Petani tiba-tiba kesulitan bertani …
Oktober 11, 2016MASYARAKAT SIPIL TOLAK KEBIJAKAN RELAKSASI EKSPOR MINERALSiaran Pers Bersama MASYARAKAT SIPIL TOLAK KEBIJAKAN RELAKSASI EKSPOR MINERAL Jakarta – Presiden Jokowi harus …
September 21, 2016Perlu Strategi Untuk Merumuskan Perlindungan Kepentingan RakyatRILIS MEDIA – Koalisi Masyarakat Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Tentang Perundingan Putaran Pertama  IEU CEPA …
September 21, 2016Surat Terbuka Rakyat Indonesia Kepada Presiden Joko WidodoSurat Terbuka Rakyat Indonesia Kepada Presiden Joko Widodo   Kerjasama Ekonomi Internasional Indonesia: “Buka Ruang …
September 6, 2016SIARAN PERS FORUM MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK KEBIJAKAN LUAR NEGERI MERESPOND PERTEMUAN G20“Kerjasama Perpajakan dan Reformasi Struktural dalam Perdagangan dan Investasi harus menjadi prioritas Indonesia di G20” …
Agustus 12, 2016Surat Pernyataan Bersama Indonesia Focal Point Untuk Advokasi Kejahatan KorporasiSurat Pernyataan Bersama Indonesia Focal Point Untuk Advokasi Kejahatan Korporasi  “Revolusi Sistem Penegakan Hukum Indonesia” …
Juni 22, 2016RPP Harus Selaras Dengan Review Perjanjian Investasi InternasionalSiaran Pers Indonesia for Global Justice (IGJ) Tentang RPP Penyelesaian Sengketa Investasi: “RPP Harus Selaras …
Juni 22, 2016Masukan Koalisi Obat Murah Untuk RUU PatenJakarta, 20 Juni 2016. Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Indonesia AIDS Coalition (IAC) yang …
Mei 13, 2016#Tolak Kriminalisasi BuruhPernyataan Sikap IGJ: “Demi Investasi, Negara Abaikan Penegakan HAM”   Matinya Demokrasi   Pada 30 …
Februari 18, 2016US-ASEAN Summit 15-16 Feb: “Jangan Ada Komitmen Tentang TPP”Statement – Pesan Rakyat Indonesia Untuk Jokowi US–ASEAN Summit 15–16 Feb: “Jangan Ada Komitmen Tentang …
November 12, 2015Presiden Jokowi, Selamatkan Rakyat Indonesia! Tolak Perjanjian Dagang TPPDi saat kunjungan kenegaran ke Amerika Serikat, di hadapan Barack Obama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) …
November 12, 2015People of Indoneisa’s Petition Letter To ‘Mr. Tom’People of Indoneisa’s Petition Letter To ‘Mr. Tom’ “Farmers Welfare Must Be the Priority of …
November 10, 2015Surat Petisi Rakyat Indonesia Untuk ‘Pak Tom’Surat Petisi Rakyat Indonesia Untuk ‘Pak Tom’ “Kesejahteraan Petani Harus Jadi Prioritas Indonesia Dalam Perundingan …
November 10, 2015Pak @jokowi : Resist Trans Pacific Partnership (TPP) Trade Agreement!In the current state visit to the United States, in the presence of Barack Obama, …
Oktober 28, 201510 Hal Kenapa Indonesia Harus Tolak TPPApa itu Perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP)? TPP merupakan suatu Blok Perdagangan Terbesar di Asia …
Oktober 27, 2015IGJ: PRESIDENT JOKO WIDODO, DON’T DISCUSS TPP IN THE US VISIT Jakarta, 21 Oktober 2015. President Joko Widodo will visit the US on 24 -26th October …
Oktober 23, 2015“Jokowi Tak Boleh Bahas TPP Di AS”Rilis IGJ: “Jokowi Tak Boleh Bahas TPP Di AS”  Jakarta, 21 Oktober 2015 – Terkait …
September 18, 2015Implementation of UNGP : RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTAMonitoring IGJ – Keadilan Ekonomi   Implementasi UNGP: “RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA” …
Juli 12, 2015IGJ: Setengah Tahun Kabinet Kerja, Perlu AkseleratifJakarta (30/06)– Indonesia for Global Justice memberikan catatan evaluasi enam bulan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di bidang sosial …
Mei 27, 2015Pemerintah Diminta Revisi 46 Perjanjian BilateralPasalnya, perjanjian seperti ini hanya merugikan negara dan menguntungkan korporasi ketika timbul gugatan atau sengketa …
Mei 27, 2015Penghentian BITs demi Kepentingan NasionalJAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lembaga swadaya masyarakat yang mengamati masalah liberalisasi perdagangan global mengapresiasi penghentian perjanjian perlindungan investasi …
Desember 18, 2014SOMO and IGJ cooperate to improve trade and investment agreementsRachmi Hertanti works for Indonesia for Global Justice (IGJ), an organisation that carries out research …
Desember 11, 2014IGJ: UU Pangan Menyulitkan Pemenuhan Hak atas PanganIndonesia for Global Justice (IGJ) bersama dengan 11 LSM lainnya menyesalkan putusan yang dijatuhkan oleh …,
November 25, 2014Letter from civil society regarding public food stockholding programsSurat dari 116 Organisasi Masyarakat Sipil sedunia yang tergabung dalam Aliansi “Our World is Not …,
November 20, 2014Media Release Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Global (Icfp) Merespond Pertemuan G20“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan”           …
Agustus 29, 2014Ledakan Profit yang MemiskinkanIVAN HADAR* Kolom TIMES magazine, 19-25 Mei 2014 Peraih Nobel Perdamaian Johan Galtung menyebut tiga …
Juli 7, 2014IGJ: Pengakhiran BIT Tidak Menghalangi Gugatan NewmontJakarta, 2 Juli 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai gugatan PT.Newmon Nusa Tenggara (PT.NNT) …
Maret 25, 2014Membangun Berbasis Ideology, oleh Ivan Hadar (Ketua Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice)Gegap gempita politik menjelang pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 dan pemilu presiden (pilpres) kian …
Maret 20, 2014Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan IndonesiaDEKRIT RAKYAT UNTUK KEDAULATAN INDONESIA KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
Maret 3, 2014IGJ: Kasus Churcil Mining Preseden BurukIGJ: Kasus Churcil Mining Preseden Buruk  Jakarta, 28 Februari 2014. Indonesia for Global Justice menilai …
Maret 3, 2014Pelanggaran Konstitusi Dalam UU PerdaganganPelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan Oleh: Indonesia for Global Justice & IKAPPI   Pengantar   …
Februari 26, 2014IGJ: WTO, Pelembagaan Penyadapan dan Serangan Terhadap Kedaulatan Ekonomi NasionalPenyadapan telah menjadi Instumen utama dewasa ini dalam memenangkan persaingan dalam globalisasi, seiring dengan disepakatinya …
Februari 14, 2014Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat AsingUndang-Undang Perdagangan Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) …
Februari 12, 2014IGJ: UU Perdagangan Masih Semangat KolonialJakarta, 11 Februari 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan RUU Perdagangan yang dilakukan …
Februari 5, 2014Pengesahan RUU Perdagangan Harus DitundaJakarta, 4 Februari 2014. Beberapa organisasi masyarakat sipil di Jakarta yakni Gerak Lawan dan IKAPPI, …
Februari 5, 2014Point Analisis Kritis RUU Perdagangan1. RUU Perdagangan merupakan kebijakan yang dibuat bukan untuk mengkoreksi kebijakan perdagangan bebas yang telah …
Januari 29, 2014IGJ: Perkembangan Davos Membahayakan Kinerja Ekonomi Pemerintahan Pasca PemiluJakarta, 28 Januari 2014. Indonesia for Global Justice menilai WTO Mini Ministerial Meeting yang berlangsung …
Januari 29, 2014IGJ: Davos Mendorong Keterpurukan Ekonomi IndonesiaJakarta, 28 Januari 2014. Indonesia for Global Justice menilai WTO Mini Ministerial Meeting yang berlangsung …
Januari 29, 2014Diskusi Menata Ekonomi IndonesiaLatar belakang Di penghujung kali kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya perbaikan kualitas hidup …
Desember 4, 2013Respon terhadap pernyataan Presiden SBY saat membuka KTM IX WTO.Disampaikan saat Konferensi Pers Gerak Lawan – SMAA, 3 Desember, di NGO Center Bali Nusa …
Desember 4, 2013WTO Harus Diakhiri, Masyarakat Sipil Sedunia Dorong Sistem Perdagangan AlternatifIGJ UPDATE – KTM IX WTO, 3-6 Desember 2013 Nusa Dua, Bali Denpasar, 2 Desember …
Desember 3, 2013APNFS Demands An End To Trade And Investment Liberalization Pushed By The WTODenpasar, 2 December 2013. The Asia Pacific Network for Food Sovereignty (APNFS), on the eve …
November 30, 2013RI Will Back Agriculture Subsidies ProposalIndonesia vowed to uphold the interests of fellow developing nations on agriculture subsidies at the …
November 30, 2013Govt urged to protect agriculture sector in WTO talksWatchdog groups are calling on the government to protect Indonesia’s agriculture sector in the ongoing …
November 30, 2013IGJ: Paket WTO Mengancam Pangan di ASEANSiaran Pers Indonesia for Global Justice www.igj.or.id IGJ: Paket WTO Mengancam Pangan di ASEAN  Denpasar, …
November 27, 2013IGJ: Jenewa Gagal, Bali ‘Dipaksa’ Menghasilkan Konsensus WTOIGJ: Jenewa Gagal, Bali ‘Dipaksa’ Menghasilkan Konsensus WTO   Jakarta, 27 November 2013. Indonesia for …
November 27, 2013CALL TO ACTION!CALL TO ACTION! Deal a decisive blow to Neoliberalism End the WTO and the Stop …
November 27, 2013KTM WTO Ke-9: Perundingan Jenewa Gagal, Akhiri WTOGERAK LAWAN – Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme IGJ (Indonesia for Global Justice), Bina Desa, SPI …
November 23, 2013“IGJ: Perundingan di Jenewa Mengancam Pertanian Indonesia”Jakarta, 20 November 2013. Indonesia for Global Justice mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak ikut menyepakati …
November 19, 2013IGJ: WTO BALI, Buntu Atau Buntung ?Jakarta, 30 Oktober 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menukar …
November 19, 2013KTT APEC: Diplomasi Curang Menuju KTM 9 WTOGERAK LAWAN – Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme IGJ (Indonesia for Global Justice),  Bina Desa, SPI …
November 19, 2013Target Pangan di 2013 Terhambat Politik AnggaranSiaran Pers Indonesia for Global Justice www.igj.or.id Target Pangan di 2013 Terhambat Politik Anggaran “APBN …
November 19, 2013IGJ: Waspadai Investasi Asing di Sektor PanganSiaran Pers Indonesia for Global Justice www.igj.or.id IGJ: Waspadai Investasi Asing di Sektor Pangan  Jakarta, …
November 19, 2013Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015 (sebagai bahan pertimbangan terhadap perumusan APBN alternatif) …
November 19, 2013Pandangan IGJ terhadap Kerangka Ekonomi Makro 2014“Tantangan Pembangunan 2014 Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN 2015” Meski Indonesia tengah menghadapi ancaman besar …
November 19, 2013IGJ: APEC Membuka ImporJakarta, 29 Januari 2012. Indonesia for Global Juctice (IGJ) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk …
November 8, 2013Rapat Terbatas Bersama Jose Graziano Da Silva Direktur FAODi tengah rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanah Air, saya memutuskan masuk …
November 5, 2013Menggalang Solidaritas antar Masyarakat Sipil di Eropa-Asia untuk Keadilan EkonomiPernyataan Sikap Asia Europe People Forum (AEPF) Menggalang Solidaritas antar Masyarakat Sipil di Eropa-Asia untuk …
November 4, 2013Warteg Versus Perusahaan BesarPEMERINTAH SBY menampakkan dirinya sebagai pemerintahan yang anti rakyat. Ditengah tontonan korupsi pajak triliunan rupiah …
November 4, 2013Menteri Gita Wiryawan Perparah Impor PanganJakarta, 4 Juli 2013. Puluhan massa yang tergabung dalam GERAK LAWAN melakukan aksi protes di depan …
November 4, 2013Pelemahan Rupiah Perparah Persoalan PanganJakarta, 23 Agustus 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak berspekulasi dalam menyikapi …
November 4, 2013BUMN Jaminan SosialBenteng Terakhir Perlawanan Terhadap Privatisasi Polemik terkait UU BPJS semakin memanas. Hal ini terlihat dalam …
November 4, 2013Defisit Perdagangan Bisa Bikin Bangkrut IndustriDefisit Perdagangan Bisa Bikin Bangkrut Industri Defisit perdagangan Indonesia yang makin besar, dinilai bisa membuat …
November 4, 2013Mampukah Petani Melawan ?Perjuangan petani di berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan akses tanah/lahan, telah menjadi isue agraria …
Oktober 24, 2013Forum G-20 Summit Rusia: Pak SBY, Berhentilah Memperparah Krisis Ekonomi IndonesiaJakarta, 4 September 2013. Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak …
Oktober 24, 2013IGJ: Pelemahan Rupiah Perparah Persoalan PanganJakarta, 23 Agustus 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak berspekulasi dalam …