• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Publikasi Rilis Media

RPP Harus Selaras Dengan Review Perjanjian Investasi Internasional

Juni 22, 2016
in Rilis Media
Reading Time: 3 mins read
HR Standard and Investor Liability  in the New Model of Indonesian BITs
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Siaran Pers Indonesia for Global Justice (IGJ)

Tentang RPP Penyelesaian Sengketa Investasi:

“RPP Harus Selaras Dengan Review Perjanjian Investasi Internasional”

Jakarta, 21 Juni 2016. Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta agar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelesaian Sengketa Investasi harus bisa secara efektif menjawab persoalan Indonesia atas gugatan Investor asing yang didasari atas Perjanjian Investasi Internasional yang ditandatangani oleh Indonesia.

Dalam penyusunan RPP, Pemerintah Indonesia akan mendorong penggunaan mekanisme mediasi sebelum sengketa dibawa ke lembaga peradilan. Pemerintah juga memastikan bahwa langkah yang dapat ditempuh investor juga melalui arbitrase dalam negeri bagi investor dalam negeri, atau arbitrase luar negeri bagi investor asing. Dalam hal sengketa dibawa ke arbitrase, diperlukan adanya persetujuan dari Pemerintah terlebih dahulu.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa apa yang hendak diatur dalam RPP seharusnya dapat sejalan dengan proses review Perjanjian Investasi Internasional, dalam hal ini Bilateral Investment Treaties (BIT), yang saat ini sedang dilakukan oleh Indonesia.

Sejak 2013, Pemerintah Indonesia menghentikan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dengan 20 negara dengan alasan hendak melakukan review terhadap isi perjanjian investasi tersebut. Review ini didasari atas kekhawatiran Pemerintah atas mekanisme gugatan investor terhadap negara yang diatur didalamnya. Mekanisme ini tidak hanya diatur di dalam BIT, tetapi juga telah menjadi standar umum isi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) seperti dalam Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) maupun dalam ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA).

“Perlu diingat bahwa Gugatan Churcill Mining dan Newmont ke ICSID waktu itu dasar hukumnya adalah Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) antara Indonesia dengan Belanda dan Indonesia dengan Inggris. Bukan Undang-undang Penanaman Modal. Sifat sengketanya juga ada diranah publik dan bukan diranah perdata”, terang Rachmi.

Terkait dengan penggunaan arbitrase oleh investor disyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah (Concent Letter), IGJ menilai bahwa hal itupun sebenarnya sudah secara tegas diatur di dalam Undang-undang Nasional. Syarat tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 UU No 5/1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal dan Pasal 32 Ayat 4 UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal.

“Hukum nasional kita sudah pasti, investor pun tak perlu khawatir dengan kepastian hukum Indonesia. Tapi, persoalan sebenarnya adalah pelaksanaan Perjanjian Investasi Internasional yang ditandatangani Indonesia, yang didalamnya memberikan akses langsung bagi investor asing untuk menggugat negara tanpa perlu ada persetujuan Pemerintah (Consent Letter)”, terangnya.

Rachmi pun menambahkan, ketentuan “consent letter” itulah yang hendak dimasukan oleh Pemerintah Indonesia dalam proses review Perjanjian Investasi Internasional untuk menghindarkan Indonesia dari Gugatan investor di lembaga arbitrase Internasional, khususnya ICSID.

“keberadaan RPP belum efektif jika tidak diselaraskan dengan amanat review Perjanjian Investasi Internasional Indonesia. Bahkan, Pemerintah Indonesia harusnya lebih khawatir jika Indonesia bergabung ke TPP, karena potensi Indonesia digugat di ICSID akan lebih tinggi. di ICSID UUPM kita tidak laku, apa lagi PP. Karena dasar hukum investor menggugat pakai Perjanjian TPP-nya”, terang Rachmi kembali.

Maka oleh karena itu, dalam setiap perundingan BIT atau FTA yang sedang atau akan dilakukan Indonesia, pemerintah harus mempertahankan persyaratan “consent letter” dari pemerintah bagi investor asing untuk mengajukan gugatan ke arbitrase internasional.

Proses review BIT yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2013, selain telah menghentikan BIT dengan 20 negara dari total 66 BIT, juga telah menghasilkan sebuah draft template perjanjian investasi internasional yang disebut Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M). Draft template ini nantinya akan digunakan Pemerintah Indonesia sebagai pedoman dalam berbagai perundingan Perjanjian Investasi yang dilakukan oleh Indonesia.***

Informasi selanjutnya:

Rachmi Hertanti

Direktur Eksekutif IGJ

Email: rachmihertanti@gmail.com / amie@igj.or.id

Telp: 0817-4985180

Sekretariat IGJ

Jl.Duren Tiga Raya No.9, Jakarta Selatan

Telp: 021-7941655

Email: igj@igj.or.id

Website: www.igj.or.id

Twitter: @IGJ2012

FB Fanpage: Indonesia for Global Justice

PDF 📄
Previous Post

3 Langkah cepat mengenal TPP

Next Post

RPP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI: Ini Komentar Indonesia For Global Justice

Related Posts

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
IGJ On Media

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB

Februari 6, 2023
TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Load More
Next Post
Catatan Kritis Terhadap “Bab Investasi Teks Perjanjian TPP” IGJ, 20 November 2015

RPP PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI: Ini Komentar Indonesia For Global Justice

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.