• id Indonesia
  • en English
Kamis, Februari 2, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home news

Surat Terbuka Serikat Buruh Untuk Menghukum Pengusaha Korea Selatan

September 9, 2019
in news, Publikasi, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
Surat Terbuka Serikat Buruh Untuk Menghukum Pengusaha Korea Selatan

Aksi Buruh di depan Kedubes Korea Selatan 20 Maret 2019 (IGJ)

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

Investasi Ditingkatkan, Pemerintah Lupa Melindungi Buruh

Jakarta, 7 Agustus 2019. Tidak ada agenda perlindungan hak buruh dalam visi Indonesia Presiden Jokowi. Rencana pemerintah mengundang banyak investasi telah melupakan perlindungan buruh dari praktek pelanggaran hukum yang dilakukan investor asing.

Faktanya, dalam rangka mengundang investasi Korea Selatan, Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penyelesaian kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea CEPA). Namun, kerjasama ini tidak dibarengi komitmen kedua negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak buruh yang melibatkan investor asal Korea Selatan.

“Sejak 2012 angka pelanggaran hak-hak buruh oleh investor Korea Selatan semakin meningkat dan mengakibatkan ribuan buruh menjadi korban. Namun tidak ada penegakan hukum yang tegas oleh negara terhadap investor yang melanggar hak buruh”, jelas Herman Abdulrohman, Ketua KPR.

Sebanyak 500 pekerja PT.SS Print & Package ditinggal kabur oleh pengusahanya sejak tahun 2015 tanpa membayarkan hak-haknya. Hingga saat ini belum ada titik terang atas penyelesaian kasus tersebut. Kasus ini adalah salah satu dari puluhan kasus pelanggaran hak buruh yang dilakukan oleh investor asal Korea Selatan, dan mayoritas di sektor garmen.

“Pemerintah akan memberikan banyak kemudahan fasilitas dan perlindungan untuk investor, tetapi sebaliknya telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan hukum yang dihadapi oleh buruh di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pengusaha korea yang melanggar hak buruh tidak pernah dilakukan secara tegas oleh negara”, tegas Dwi Eksan, Buruh PT.SS Print.

Agenda Presiden Joko Widodo yang ingin mengundang banyak investasi asing untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia dilakukan tanpa menyusun agenda perlindungan hak buruh dan penegakan hukum bagi investor yang melanggar hukum di Indonesia.

Kerjasama Indonesia-Korea CEPA (IK CEPA) yang sedang dirundingkan oleh Pemerintah Indonesia akan membuat aturan yang lebih banyak memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi bagi investor asing. Banyaknya kasus pelanggaran hak buruh oleh investor Korea Selatan harusnya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah dalam perundingan IK CEPA.

“perlindungan buruh harus diutamakan. Maka, kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan Jajaran Menteri Kabinetnya untuk tidak merundingkan Indonesia Korea CEPA sebelum adanya penegakan hukum yang tegas kepada investor Korea Selatan yang melanggar hak buruh di Indonesia”, tegas Teguh Muhammad, Koordinator Advokasi IGJ.

Pada Februari 2019, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan kembali memulai perundingan kerjasama IK CEPA untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Pada 2-3 Agustus 2019, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan membahas kerjasama ini disela-sela perundingan RCEP, di Beijing, China.

Pandangan ini disampaikan oleh gabungan koalisi dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), melalui rilis media pada Rabu (6/8). Koalisi ini juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan beberapa Menteri Kabinet untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak buruh PT.SS Print & Package, termasuk kasus serupa lainnya, oleh investornya asal Korea Selatan.

**

Kontak Narasumber:

Muhammad Teguh Maulana, IGJ, +62812-1971-3647

Herman Abdulrohman, KPR, +62 822-1342-6109

Dwi Eksan, FPBI (Korban Investor Korea), +62 822-1355-6769

 

Download >>>

1.  Surat Kepada Presiden Kasus Buruh Perusahaan Korea

2. Kompilasi Kasus Buruh Perusahaan Korea

 

PDF 📄
Tags: COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTEkonomiPerburuhanPerdagangan Bebas
Previous Post

Kalah dengan Brasil di WTO, Indonesia Korbankan Label Halal

Next Post

Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Related Posts

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945
Publikasi

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945

Juli 22, 2021
UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Artikel

UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Juni 18, 2021
Load More
Next Post
Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2597 shares
    Share 1039 Tweet 649
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2585 shares
    Share 1034 Tweet 646
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1104 shares
    Share 442 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.