• id Indonesia
  • en English
Selasa, Januari 31, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Publikasi Rilis Media

Target Pangan di 2013 Terhambat Politik Anggaran

November 19, 2013
in Rilis Media
Reading Time: 2 mins read
Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Siaran Pers

Indonesia for Global Justice

www.igj.or.id

Target Pangan di 2013 Terhambat Politik Anggaran

“APBN lebih dukung IMF ketimbang Petani”

Jakarta, 2 Januari 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan bahwa kedaulatan pangan masih akan menjadi persoalan utama yang dihadapi Indonesia di 2013. Hal ini lebih disebabkan karena pemerintah salah memberikan prioritas anggaran pada APBN 2013.

Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, pemerintah hanya mampu mengalokasikan Rp 17,7 triliyun untuk subsidi pupuk dan benih.  Keduanya dimaksudkan untuk membantu petani dan mendukung ketahanan pangan.

Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional IGJ Rika Febriani menyebutkan, “Ditengah persoalan pangan kian membebani bangsa-bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia justru memberi prioritas untuk membantu IMF ketimbang petani dan nelayan Indonesia”.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia diketahui menyetorkan dana sebesar Rp 25,8 trilliun dalam bentuk promissory note kepada International Monetary Fund (IMF). Selain jumlahnya yang lebih besar dari subsidi yang diberikan kepada sektor pangan, dapat dipastikan kontribusi ke IMF hanya akan memperbesar agenda liberalisasi perdagangan di Indonesia.

Hal lain yang menjadi penghambat kedaulatan pangan di 2013 disebabkan  keterbatasan pemberian subsidi untuk komoditas tertentu, yakni padi dan palawija. Padahal, Indonesia memiliki potensi keberagaman pangan yang besar, seperti: jagung, gandum, sorgum jewawut dan hotong yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di bagian Timur.

“Jenis-jenis komoditas yang bersifat serealia ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah, setidaknya didalam APBN 2013” tutup Rika.

 =============================================

Informasi lebih jauh,silahkan menghubungi :

Rika Febriani, Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional IGJ

0856-7931811/ rika@igj.or.id

Indonesia for Global Justice

Jl. Tebet Barat Dalam 6L No.1A / Telp & Fax. 021-8300784 /Email: igj@igj.or.id

 

 

PDF 📄
Previous Post

IGJ: Waspadai Investasi Asing di Sektor Pangan

Next Post

KTT APEC: Diplomasi Curang Menuju KTM 9 WTO

Related Posts

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)
Artikel

Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)

Desember 22, 2022
Load More
Next Post
KTT APEC: Diplomasi Curang Menuju KTM 9 WTO

KTT APEC: Diplomasi Curang Menuju KTM 9 WTO

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2595 shares
    Share 1038 Tweet 649
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2581 shares
    Share 1032 Tweet 645
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1191 shares
    Share 476 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1103 shares
    Share 441 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.