Target Pangan di 2013 Terhambat Politik Anggaran

Related Articles

Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport

5 hari ago

Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

5 hari ago

Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia

2 minggu ago

Workers call on Governments to Defend the Public Interest and Reject RCEP

2 minggu ago

Rilis IGJ Tentang Rancangan Perpres terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Agustus 4, 2017

Siaran Pers

Indonesia for Global Justice

www.igj.or.id

Target Pangan di 2013 Terhambat Politik Anggaran

“APBN lebih dukung IMF ketimbang Petani”

Jakarta, 2 Januari 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan bahwa kedaulatan pangan masih akan menjadi persoalan utama yang dihadapi Indonesia di 2013. Hal ini lebih disebabkan karena pemerintah salah memberikan prioritas anggaran pada APBN 2013.

Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, pemerintah hanya mampu mengalokasikan Rp 17,7 triliyun untuk subsidi pupuk dan benih.  Keduanya dimaksudkan untuk membantu petani dan mendukung ketahanan pangan.

Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional IGJ Rika Febriani menyebutkan, “Ditengah persoalan pangan kian membebani bangsa-bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia justru memberi prioritas untuk membantu IMF ketimbang petani dan nelayan Indonesia”.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia diketahui menyetorkan dana sebesar Rp 25,8 trilliun dalam bentuk promissory note kepada International Monetary Fund (IMF). Selain jumlahnya yang lebih besar dari subsidi yang diberikan kepada sektor pangan, dapat dipastikan kontribusi ke IMF hanya akan memperbesar agenda liberalisasi perdagangan di Indonesia.

Hal lain yang menjadi penghambat kedaulatan pangan di 2013 disebabkan  keterbatasan pemberian subsidi untuk komoditas tertentu, yakni padi dan palawija. Padahal, Indonesia memiliki potensi keberagaman pangan yang besar, seperti: jagung, gandum, sorgum jewawut dan hotong yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di bagian Timur.

“Jenis-jenis komoditas yang bersifat serealia ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah, setidaknya didalam APBN 2013” tutup Rika.

 =============================================

Informasi lebih jauh,silahkan menghubungi :

Rika Febriani, Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional IGJ

0856-7931811/ rika@igj.or.id

Indonesia for Global Justice

Jl. Tebet Barat Dalam 6L No.1A / Telp & Fax. 021-8300784 /Email: igj@igj.or.id