Kamis , 24 Mei 2018
iden

Recent Posts

MK lanjutkan sidang UU Perjanjian Internasional

Elshinta.com – Mahkamah konstitusi pada Selasa (22/5) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mahkamah kembali menggelar sidang perkara pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR,” ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan …

Read More »

Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

Peran DPR seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian internasional sesuai maksud Pasal 11 UUD 1945. Setiap perjanjian internasional seharusnya membutuhkan persetujuan DPR terutama ketika substansi perjanjiannya berdampak terhadap masyarakat luas. Hal ini wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimanatkan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945 agar tercipta partisipasi, transparansi dan akutanbilitas dalam alam demokrasi. …

Read More »

Pernyataan Sikap IGJ: STOP Politisasi Aksi Terorisme

Peristiwa bom bunuh diri dan serangkaian aksi terorisme di Surabaya, Jawa Timur sangat mengiris rasa kemanusiaan. Betapa tidak, teror dilakukan secara beruntun pada tiga gereja (Gereja Kristen Indonesia, Gereja Pentakosta, Gereja Santa Maria Tak Bercela) bahkan dilakukan di rusunawa Sidoarjo dan Mapolrestabes Surabaya, yang hingga kini mengakibatkan 17 korban meninggal dunia, 9 di antaranya terduga teroris, dan 45 orang mengalami luka-luka.1 Aksi teror dalam bentuk …

Read More »

Putaran Dagang RCEP : Singapura Memfasilitasi Keistimewaan Untuk Bisnis Diatas Kepentingan Rakyat

3 Mei 2018, Singapura: Para pejabat perdagangan dari 16 negara yang sedang bernegosiasi dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) bertemu di Singapura pekan ini untuk memajukan Perjanjian Perdagangan Bebas Mega (FTA) yang ambisius ini, namun masyarakat sipil telah ditutup. Masyarakat sipil telah bekerja keras untuk mendapatkan akses dan suara di putaran sebelumnya, meskipun tidak cukup. Pada putaran negosiasi di Filipina, …

Read More »

Pandangan IGJ: Kondisi Hak Atas Pangan di Indonesia

Pada 9-18 April 2018 Hilal Elver selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan (Special Raporteur United Nations on The Right to Food) melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat kondisi hak atas pangan di Indonesia. Dalam misi kunjungan nya ke Indonesia, Hilal Elver bermaksud mendengar dan melihat langsung kebijakan pangan di Indonesia dari stakeholder terkait Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Masyarakat …

Read More »

FTA’s Highlight

FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global. Selengkapnya >>>APRIL 2018

Read More »

CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa?

Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) pada 2021. Keputusan itu diambil setelah Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan renewable energy yang ramah lingkungan, tertuang dalam “Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources”. Parlemen juga …

Read More »

Investor Gugat Negara, Buruh Makin Sengsara

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 masih menyisakan persoalan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebuah kebijakan yang tidak adil dan semakin mengekang hak upah bagi buruh. Selama ini peninjauan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten dilakukan satu tahun sekali walaupun kenaikan upah tidak begitu signifikan dengan harga kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Sebaliknya PP ini mengatur peninjauan kenaikan …

Read More »

Perang Dagang AS vs China: “Bagaimana Dengan Indonesia?”

Genderang perang dagang yang ditabuh oleh Amerika Serikat (AS) meresahkan banyak pihak. Hal ini akibat kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang membatasi akses perdagangan terhadap China, khususnya untuk komoditas besi dan baja. Muncul banyak pertanyaan terhadap isu ini, apa latarbelakang sesungguhnya dari Perang Dagang AS VS China?. Apakah hanya sebatas membanjirnya produk komoditas besi dan baja asal China, ataukah ini …

Read More »

Update Perundingan KTM ke-11 WTO, RCEP dan IEU CEPA

JAKARTA, 19 Januari 2018 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) melakukan audiensi dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI (Bapak Iman Pambagiyo).Dalam audiensi ini Koalisi MKE bermaksud untuk meminta perkembangan informasi atas 3 hal : Pertama, perkembangan hasil perundingan KTM ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina; Kedua, perkembangan perundingan RCEP ; dan Ketiga, perkembangan perundingan IEU – …

Read More »

Pernyataan Masyarakat Sipil mengenai Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia (IEU CEPA)

Jakarta, 21 Maret 2018 Kepada Yth: Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Bapak Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan RI Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI …

Read More »

Sidang MK Mendengarkan Keterangan Pihak Presiden dan DPR

JAKARTA, iNews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional. Pasal tersebut digugat oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM tersebut, Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), …

Read More »

Peran DPR Tereduksi, Sejumlah LSM Uji UU Perjanjian Internasional

Peran DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah LSM dan perseorangan tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 tersebut. Pemohon, yakni Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), …

Read More »