Kamis , 16 Agustus 2018
iden

Recent Posts

Indonesia ajukan ‘panel kepatuhan’ bahas permintaan retaliasi AS

Muhammad Latief JAKARTA Indonesia mengajukan pembentukan compliance panel atau panel kepatuhan pada World Trade Organization (WTO) untuk menilai secara independen permintaan nilai retaliasi sebesar Rp5 triliun dari Amerika Serikat (AS) atas larangan kebijakan impor hortikultura yang diterapkan pemerintah. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan pada dasarnya Indonesia sudah mematuhi rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO untuk …

Read More »

Sanksi Dagang AS Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat (AS) dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO, akan dilematis bagi kepentingan petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif IGJ, …

Read More »

IGJ : Posisi Indonesia Dilematis, Menghadapi Ancaman “Perang Dagang” AS

Jakarta, Gatra.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO jadi dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif Indonesia …

Read More »

Fact Sheet IGJ : Memahami Kasus Sanksi Dagang Amerika Serikat US$350 Juta Terhadap Indonesia

“Sanksi Dagang: AS menyatakan akan melakukan countermeasure atau retaliation terhadap Indonesia dalam bentuk penangguhan konsesi tarif (baca: pengenaan tariff) dan kewajiban terkait lainnya (termasuk kewajiban mengenai MFN) di bawah GATT 1994 atas produk Indonesia senilai US$350 Juta” 8 Mei 2014, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan protes terhadap Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait dengan Kebijakan pembatasan impor …

Read More »

Rilis Media IGJ : Kedaulatan Pangan Indonesia Terancam Demi Lolos Dari Retaliasi AS

Jakarta, 9 Agustus 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikulturan dan produk daging di WTO akan dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. …

Read More »

Survey BPJS Kesehatan dan Obat Kanker

Sejak pertama kali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan dibuka di dalam fasilitas layanannya telah menjamin pengobatan pasien kanker. Jumlah pembiayaan untuk pengobatan kanker terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, beban biaya kanker pada 2014 mencapai Rp1,5 triliun, meningkat pada 2015 jadi Rp2,2 triliun. Pada 2016, biayanya bertambah jadi Rp2,3 triliun. Pada 2017, hingga September …

Read More »

Survey Tentang Peran DPR Dalam Melindungi Hak-Hak Rakyat Pada Perjanjian Perdagangan Bebas

Indonesia sedang merundingkan, Indonesia EU CEPA, ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan Indonesia European Free Trade Agreement (IEFTA). Bahwa, dari pengalaman Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), rakyat tidak pernah ditanya ataupun dilibatkan dalam diskusi mengenai liberalisasi ekonomi ini. Tahu-tahu MEA sudah disahkan dan berjalan tanpa adanya persiapan apa-apa. Padahal kita tahu, dampak liberalisasi perdagangan sangat luas bagi perekonomian rakyat. Bahkan …

Read More »

FTA’s Hightlight Juli, 2018

FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global. Selengkapnya >>>FTA Highlight, JULI 2018

Read More »

Investasi Tambang dan Kebijakan Pasar Bebas

  Rachmi Hertanti (Direktur Eksekutif IGJ) :tulisan ini adalah opini pribadi penulis * Kebijakan ekonomi pasar terbuka yang semakin massif dilakukan oleh Presiden Jokowi tentunya akan membawa dampak terhadap sektor ekonomi strategis Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dalam era liberalisasi saat ini, Presiden Jokowi mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi 1 hingga 11, yang hendak menjadikan Indonesia sebagai salah …

Read More »

IGJ Sampaikan Sejumlah Catatan Merah dalam Perundingan RCEP

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ), menyoroti sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-23 di Bangkok, Thailand. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menyampaikan bahwa ada beberapa catatan merah yang harus diperhatikan oleh negosiator terkait dengan perundingan bab investasi di dalam RCEP. “Tiga isu investasi yang menjadi garis merah untuk para negosiator, seperti aturan ISDS, performance requirements, dan Export …

Read More »

Isu Akses Terhadap Obat Murah Dalam People’s Forum Brussels

Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa mengadakan People’s Forum di Brussels, Belgia, pada 9-13 Juli 2018 dalam rangka memberikan respon dan intervensi dalam perundingan ke-5 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang berlangsung. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir dalam People’s Forum ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konfederasi Perjuangan Rakyat …

Read More »

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 Bangkok, 2018

  RCEP Hanya Muluskan Agenda Korporasi dan Investor Bukan Agenda Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Bangkok, 23 July 2018-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi merupakan gabungan dari Civil Society Organization(CSOs) Indonesia ikut menyoroti perundingan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ke-23 di Bangkok, Thailand. Beberapa perwakilan CSOs yang ikut ke Bangkok, Thailand diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan, …

Read More »

Kerahasiaan Kesepakatan Dagang RCEP Melanggar Standar Transparansi Internasional

23 Juli, 2018. Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) sedang dinegosiasikan di Bangkok, Thailand, minggu ini. Kesepakatan perdagangan mega regional yang melibatkan enam belas negara dari Asia-Pasifik akan berakibat terhadap kehidupan lebih dari tiga miliar orang, namun sebuah studi baru mengungkapkan bagaimana kesepakatan itu telah melanggar standar internasional mengenai transparansi dan keterlibatan publik. Para ahli menilai perundingan RCEP terhadap kriteria Transparansi …

Read More »

Perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia dilarang berikan batasan Investasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perundingan kelima Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dilakukan pada 9 Juli-13 Juli 2018 membuahkan kesepakatan penting. Salah satunya terkait aturan perlindungan investor asing termasuk pilihan mengenai mekanisme sengketanya. Direktur eksekutif dari Indonesia Global Justice (IGJ), Rahmi Hartanti mengatakan, dalam pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat sipil Indonesia dengan negosiator Indonesia di Brussels, terdapat beberapa poin yang disampaikan kepada …

Read More »

Gugatan Konstitusional Terhadap Hukum Perjanjian Internasional No.24 / 2000

  Pakar Pemerintah: “BIT Memiliki Konsekuensi Mendasar” Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjain di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih lagi, perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional ini disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR RI sehingga hilangnya fungsi kontrol rakyat/DPR atas kekuasaan Pemerintah. Selengkapnya >>>ARTIKEL …

Read More »