Selasa , 27 Juni 2017
iden

Recent Posts

NGO criticizes privileges enjoyed by Freeport Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia For Global Justice (IGJ) has criticized the privileges being enjoyed by the US-based gold and copper mining company PT Freeport Indonesia operating in Papua Province. The Indonesian government should not sign an agreement on investment stability being demanded by PT Freeport, Budi Afandi, an IGJ coordinator, noted here, Monday. The Special Mining Business Permit already …

Read More »

Ini keistimewaan Freeport pemberian pemerintah yang dikritik IGJ

Merdeka.com – Pemerintah diminta tak memberi keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia dengan membuat perjanjian stabilitasi investasi. Keistimewaan tersebut berupa izin ekspor konsentrat yang berlaku hingga Oktober 2017. “Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka operasi akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya, padahal Freeport sudah diuntungkan dengan izin ekspor …

Read More »

IGJ Kritik Keistimewaan Freeport

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia for Global Justice (IGJ) mengkritik keistimewaan yang diterima oleh perusahaan pertambangan Freeport dan menginginkan pemerintah tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. “Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka operasi akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya, padahal Freeport sudah …

Read More »

Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memperjuangkan keputusan panel Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO) melalui forum Appellate Body WTO terkait sengketa certain fatty alcohols asal Indonesia. “Indonesia mengajukan banding ke AB-WTO yang akan berfokus pada SEE karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan normal value untuk harga ekspor dan harga domestik bagi …

Read More »

Pemerintah Didesak Hentikan Pemberian Hak Istimewa Freeport

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. “Dan Perjanjian stabilitas investasi ini hanya akan menambah daftar perjanjian investasi yang memberikan hak investor untuk menggugat negara secara sepihak di Arbitrase Internasional,” ujar Koordinator …

Read More »

Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport “Perjanjian Stabilitas Investasi Agar Freeport Bisa Gugat Indonesia” Jakarta, 11 Juni 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. …

Read More »

Indonesia and Australia aim for trade pact by year-end

Indonesia and Australia hope to complete negotiations for a free trade agreement by the end of this year, following a successful seventh round of talks this month, which resulted in agreement on more “early outcomes” from the deal. The latest meeting on the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), as it’s formally known, reviewed nine early outcomes: exchange of skilled …

Read More »

Tetapkan Sistem Kuota Bawang

Gejolak Komoditas I Lonjakan Harga Bawang Putih Sumbang Inflasi 0,08 Persen Sekitar 97 persen pasokan bawang putih di Indonesia bersumber dari impor sehingga regulator semestinya lebih mudah mengaturnya. JAKARTA – Pemerintah diminta untuk kembali menetapkan sistem kuota pada kebijakan impor bawang putih guna mengantisipasi gejolak harga komoditas itu ke depannya. Selama ini, suplai bawang putih sebagian besar masih bersumber pada …

Read More »

Harus Ada Kontrol Rakyat Dalam Perundingan RCEP

MANILA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Negara-negara ASEAN agar membuka teks perundingan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kepada publik, sehingga rakyat bisa mengkritisi isi perjanjian yang berpotensi melanggar hak-hak dasar publik. Desakan ini disampaikan oleh Megawati, Knowledge & Campaign Manager IGJ, yang hadir dalam pertemuan Stakeholder Engagement antara CSOs dengan Komite Perunding RCEP di sela berjalannya putaran perundingan ke-18 …

Read More »

RCEP: “Harus Ada Kontrol Rakyat Dalam Perundingan RCEP”

Rilis Media Indonesia for Global Justice   RCEP: “Harus Ada Kontrol Rakyat Dalam Perundingan RCEP”   Manila, 11 Mei 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Negara-negara ASEAN agar membuka teks perundingan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kepada publik, sehingga rakyat bisa mengkritisi isi perjanjian yang berpotensi melanggar hak-hak dasar publik. Desakan ini disampaikan oleh Megawati, Knowledge & Campaign …

Read More »

Fellowship for Journalist on The ISDS Report by : Maria Yuniar Ardhiati

Fellowship for Journalist on The ISDS Report Eliminating Century Case Trauma through the New Models of Foreign Investment Agreement Report by: Maria Yuniar Ardhiati Until last year, Indonesia has terminated 22 bilateral investment treaty (BIT) with partner countries as it is considered detrimental and prone to disputes in international arbitration. Since the last four years, Indonesian government has been aggressively …

Read More »

Fellowship for Journalist on The ISDS Report

The Chaos on Foreign Mining Contract Report by: Armidis Fahmi Jakarta, 16 March 2017. As an oil and gas producing country, Indonesia is not automatically becoming a rich country. Instead of gaining benefit from its mining industry, Indonesia has been many time sued in the international arbitration under the scheme Investor State Dispute Settlement (ISDS). The potential lawsuit is also …

Read More »

Fokus Perundingan Dari Indonesia Menuju Manila, 2017 Menjadi Target Penyelesaian

Artikel Monitoring – Perundingan RCEP FOKUS PERUNDINGAN DARI INDONESIA MENUJU MANILA, 2017 MENJADI TARGET PENYELESAIAN Jakarta, 11 April 2017. Perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sudah berlangsung selama 17 putaran, dimana putaran perundingan ke-17 dilaksanakan di Kobe, Jepang pada 21 Februari-3 Maret 2017. Dari 17 putaran tersebut, perundingan baru menghasilkan dua kesepakatan,  yaitu bab tentang kerja sama ekonomi dan …

Read More »

Workshop Jurnalis untuk liputan ISDS

Investor Asing VS Negara Workshop Jurnalis untuk liputan ISDS Ditengah semakin kencangnya arus investasi asing yang masuk ke Indonesia, ISDS (Investor-state dispute settlement) sebagai sebuah instrumen penyelesaian sengketa investasi internasional yang memberikan investor asing hak menggugat terhadap Negara belum banyak diketahui oleh public secara umum. Instrumen ISDS sendiri memiliki syarat yang terkandung dalam berbagai perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaty), …

Read More »