Rabu , 13 Desember 2017
iden

Recent Posts

Di KTM Ke-11 WTO, KMSI Inginkan Isu Subsidi Perikanan Jadi Mandat Doha

Jakarta – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia (KMSI) menyampaikan beberapa pandangan untuk posisi runding Indonesia terkait dengan perundingan subsidi perikanan dalam perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 WTO yang akan berlangsung pada 10-15 Desember 2017, di Buenos Aires, Argentina. Pasca KTM ke-9 WTO di Bali memandatkan kembali pembahasan mengenai Doha Development Agenda (DDA). Juru Bicara Kelompok Masyarakat Sipil yang diwakili Direktur …

Read More »

Perundingan WTO: Penghapusan Subsidi Perikanan agar Tak Sasar Nelayan Kecil

JAKARTA — Sejumlah pihak mengusulkan agar agenda penghapusan subsidi perikanan dalam perundingan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Buenos Aires, Argentina, pekan ini, tidak ditujukan bagi nelayan kecil. Dalam pernyataan bersama, 13 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mendukung upaya global mengatasi overfishing, overcapacity, dan praktik IUU fishing yang disebabkan oleh pemberian subsidi di bidang …

Read More »

Data Lemah, Pertanian Indonesia Terus Mundur

Cegah permainan data produksi pertanian dengan tujuan meloloskan impor pangan. Kebijakan HET mematikan petani kecil yang kalah bersaing dengan importir pangan. JAKARTA – Sektor pertanian Indonesia dinilai susah berkembang, bahkan terus mundur, karena kebijakan pangan nasional tidak berdasar data yang kuat dan mengikat semua pemangku kepentingan (stakeholder). Sebab, tanpa data yang bisa dipercaya, kebijakan yang diambil akan cenderung bias pada …

Read More »

Selalu Rugikan Petani, SPI: Indonesia Harusnya Keluar dari WTO

Jakarta – Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terkait keanggotaannya di Organisasi Perdaganyan Duni (World Trade Organization/WTO) saat ini. Hal ini mengacu pada kekalahan Indonesia atas gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru dari WTO. Hal itu membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Menurut Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia …

Read More »

RI Diminta Cabut Komitmen ke WTO

JAKARTA – Sejumlah kelompok masyarakat sipil Indonesia meminta pemerintah segera mencabut komitmennya terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal itu merujuk pada kekalahan Indonesia atas Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru di WTO terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan, dan turunannya. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menilai kekalahan Indonesia tersebut membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema …

Read More »

Indonesia Kalah dari WTO, Musibah Besar Bagi Nasib Petani Kecil

Jakarta, Aktual.com – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menyayangkan kekalahan Indonesia di kancah World Trade Organozation (WTO). Kekalahan Indonesia dari Amerika Serikat dan Selandia Baru dari WTO itu membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. “Ini …

Read More »

Kalah di WTO Lawan AS Dan Selandia Baru Petani Indonesia Terancam Semakin Miskin

Jakarta, Villagerspost.com – Kekalahan Indonesia di sidang WTO melawan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya, berpotensi membuat petani Indonesia semakin miskin. Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI) Zainal Arifin Fuad menyatakan, petani di Indonesia sudah berada di garis kemiskinan, dengan salah satu indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah. “Bila masih …

Read More »

Pemerintah Diminta Cabut Komitmen Terhadap WTO

JAKARTA-Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Bahkan system perjanjian perdagangan bebas semakin memperkuat monopoli importir dan negara industri. …

Read More »

Pemerintah perlu segera atasi ketimpangan akses digital di Indonesia

Jakarta – Pemerintah perlu mengatasi permasalahan ketimpangan akses digital antara berbagai wilayah di Nusantara yang masih dihinggapi persoalan beragamnya kondisi geografis hingga besarnya populasi di negara ini. Anggota Komisi X DPR Irine Yusiana Roba Putri dalam rilis, Senin, mengingatkan infrastruktur digital saat ini belum merata dan menjangkau semua kalangan sehingga menjadikan promosi partisipasi kaum muda dalam politik saat ini lebih …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Bebas tidak Lindungi Petani

JAKARTA — Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut. “Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di WTO tidak dibuat untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia,” kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti dalam rilis di Jakarta, Selasa(21/11). Menurut Rachmi, indikasi …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Beri Perlindungan Petani

LEMBAGA Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut. “Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di WTO tidak dibuat untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia,” kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Selasa (21/11). Menurut Rachmi, indikasi hal itu dapat …

Read More »

Keputusan Appelate Body WTO Ancam Kedaulatan Pangan RI

JAKARTA — Keputusan Appelate Body World Trade Organization yang memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait pembatasan RI untuk impor produk hortikultura, produk hewan, dan turunannya dinilai bakal mengganggu kedaulatan pangan di dalam negeri. Appelate Body World Trade Organization (WTO) telah memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan General …

Read More »

Kalah di Kasus Pembatasan Impor Hortikultura, Indonesia Terancam Sanksi

Pada 9 November 2017, Pengadilan Banding WTO (Appelate Body World Trade Organization) memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1994 (The General Agreement on Tarrifs and Trade 1994). Kebijakan pembatasan impor Indonesia tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) GATT mengenai penghapusan terhadap pembatasan jumlah impor (General Elimination on …

Read More »

KETENTUAN BATASAN IMPOR SAPI RI: Pengamat Mulai Urai Kemungkinan Dampak Kemenangan Gugatan AS & Selandia Baru

JAKARTA —  Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Rachmi Hertanti mengungkapkan Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasional dengan aturan GATT, menyusul diterimanya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru atas beleid pembatasan impor hewan dan hortikultura.. Apabila tidak dilakukan maka Selandia Baru AS dapat meminta kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia. “Tentunya kekalahan …

Read More »

The Appealed Of Indonesia Failed, Civil Societies Urge Government To Withdraw The WTO Commitment

Jakarta, 20 November 2017. Indonesian Civil Society Group consisting of Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa and Indonesian Peasant Union (SPI) assessed that the failure of Indonesia’s appealed against United States and New Zealand in The Appellate Body WTO proved that WTO free trade agreements and its dispute resolution scheme were not made to provide protection and justice for …

Read More »