Sabtu , 21 Oktober 2017
iden

Recent Posts

Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO

  Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market Accsess) Apa dan Mengapa Kelompok G-33 Sekilas tentang GATS (General Agreement Trade in Services) / Perjanjian Umum di Bidang Jasa Sekilas tentang WTO ( World Trade Organisation ) Sekilas tentang Perjanjian Perjanjian Pertanian WTO-AoA (Agreement on Agriculture) Read more : …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement: “Indonesian Law about Power Binding Towards International Agreement and International Trade Agreement” Key Points: • The use of word ‘ ratification by an act in UUPI has caused misunderstanding towards the process of binding to international agreement. • Regulation Article 10 and Article 11 Verse (1) has no avail to …

Read More »

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya …

Read More »

Terindikasi Mengancam HAM, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang CEPA

Negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa lewat Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) saat ini telah memasuki tahap ketiga. Negosiasi tahap ketiga tersebut berlangsung sejak 11-25 September 2017 di Brussel, Belgia. Berdasarkan laporan terbaru dari Indonesia for Global Justice (IGJ), The Transnational Institute (TNI),dan Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), substansi perjanjian tersebut memiliki …

Read More »

Isu Pembangunan Berkelanjutan Dan Sawit Indonesia Dalam Indonesia-EU FTA

Perundingan ke-3 Indonesia-EU CEPA Jakarta, 22 September 2017. Perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) telah memasuki putaran ke tiga, yang berlangsung di Brusels, Belgia, pada 10-15 September 2017. Rachmi Hertanti perwakilan dari IGJ dan Sulistri Afrileston perwakilan dari KSBSI memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Komisi Uni Eropa dan Tim negosiator Indonesia di Brusels untuk mendiskusikan beberapa isu yang muncul …

Read More »

Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport

*Jakarta, 27 Juli 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pertemuan Menteri ESDM …

Read More »

Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA – Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya, padahal dibuat gegara konflik dan negosiasi dengan Freeport,” katanya dalam Diskusi Seri Keadilan Ekonomi bertema “Menguji Kedaulatan …

Read More »

Monitoring Towards The Dispute Between Indonesia Government And Freeport In 2017

Indonesia Vs. Freeport : “Negotiations in the Shadow of the Arbitration Tribunal” Why is IGJ do monitoring? Freeport McMoran Inc. emphasized its rejection of the Work of Contract (WOC/KK) into a Special Mining Permit (IUPK) of Production Operations offered by the Indonesian Government since 10 February 2017. Freeport believes that the change is against the agreement in the WOC, then …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia

*Joint Press Release* Indonesia for Global Justice dan SOMO Netherlands “Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia” Amsterdam/Jakarta, September 5th 2017 – The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), adalah perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang dinegosiasikan antara Uni Eropa dan Indonesia, perjanjian tersebut memiliki ancaman yang serius bagi situasi hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan laporan terbaru …

Read More »

Workers call on Governments to Defend the Public Interest and Reject RCEP

10 September 2017, Manila We are trade union and civil society representatives from seven Asian countries who came together to discuss the impacts on labour rights and quality public services of the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) between 16 Asian nations. RCEP proposes to open markets and deregulate substantial sectors of the economies involved, including trade in goods and …

Read More »

Critical Analysis of Indonesia- EU CEPA Negotiations, Learning From Vietnam

Critical Analysis of Indonesia- EU CEPA Negotiations, Learning From Vietnam Foreign Private Monopoly Efforts To the Electricity Supply of New & Renewable Energy. Introduction Jokowi’s Government proclaimed for economic growth of 7% to 2019. An ambitious target in the midst of weakening world economy. Naturally, the economic growth is based on trading and investment activities. In order to increase the …

Read More »