Selasa , 25 April 2017
iden

Recent Posts

Fellowship for Journalist on The ISDS Report by : Maria Yuniar Ardhiati

Fellowship for Journalist on The ISDS Report Eliminating Century Case Trauma through the New Models of Foreign Investment Agreement Report by: Maria Yuniar Ardhiati Until last year, Indonesia has terminated 22 bilateral investment treaty (BIT) with partner countries as it is considered detrimental and prone to disputes in international arbitration. Since the last four years, Indonesian government has been aggressively …

Read More »

Fellowship for Journalist on The ISDS Report

The Chaos on Foreign Mining Contract Report by: Armidis Fahmi Jakarta, 16 March 2017. As an oil and gas producing country, Indonesia is not automatically becoming a rich country. Instead of gaining benefit from its mining industry, Indonesia has been many time sued in the international arbitration under the scheme Investor State Dispute Settlement (ISDS). The potential lawsuit is also …

Read More »

Fokus Perundingan Dari Indonesia Menuju Manila, 2017 Menjadi Target Penyelesaian

Artikel Monitoring – Perundingan RCEP FOKUS PERUNDINGAN DARI INDONESIA MENUJU MANILA, 2017 MENJADI TARGET PENYELESAIAN Jakarta, 11 April 2017. Perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sudah berlangsung selama 17 putaran, dimana putaran perundingan ke-17 dilaksanakan di Kobe, Jepang pada 21 Februari-3 Maret 2017. Dari 17 putaran tersebut, perundingan baru menghasilkan dua kesepakatan,  yaitu bab tentang kerja sama ekonomi dan …

Read More »

Workshop Jurnalis untuk liputan ISDS

Investor Asing VS Negara Workshop Jurnalis untuk liputan ISDS Ditengah semakin kencangnya arus investasi asing yang masuk ke Indonesia, ISDS (Investor-state dispute settlement) sebagai sebuah instrumen penyelesaian sengketa investasi internasional yang memberikan investor asing hak menggugat terhadap Negara belum banyak diketahui oleh public secara umum. Instrumen ISDS sendiri memiliki syarat yang terkandung dalam berbagai perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaty), …

Read More »

Asean RCEP Solusi Untuk Pembangunan Atau Penghancuran

Perubahan arah globalisasi ekonomi dunia yang berdampak pada perubahan paradigma yang memandang perlunya penguatan ekonomi tidak lagi hanya dilakukan secara bilateral tetapi melalui kerja sama kawasan membuat Indonesia menginisiasi kerjasama ASEAN RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) pada tahun 2011dengan 6 negara mitranya yang meliputi China, Australia, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan dan India. RCEP semakin menjadi pusat perhatian dunia, ketika Presiden …

Read More »

Kritik terhadap UU Perjanjian Internasional: Pengikatan Indonesia dalam perjanjian internasional

Diskusi pembahasan Undang-undang Perjanjian Internasional Pengikatan Indonesia dalam perjanjian Internasional 20 Januari 2017, Indonesia for Global Justice menyelenggarakan“Diskusi Kelompok Terfokus” (Focus Group Discussion) untuk mereview hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Perjanjian Internasional. Diskusi yang diselenggarakan di  bilangan Kalibata tersebut dihadiri peneliti IGJ Irfan Hutagalung sebagai narasumber serta penanggap dari Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dari  Kementerian Luar …

Read More »

Tantangan RCEP mendongkrak ekspor

Pembahasan kesepakatan kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya ASEAN mengharmonisasikan sejumlah aturan perdagangan dengan keenam mitra dagang ASEAN ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak. Terutama bagi Indonesia. Sebelumnya ASEAN telah menandatangani lima kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreements–FTA). Yakni ASEAN dengan China, ASEAN dengan Jepang, ASEAN …

Read More »

Churchill updates on $1.3bn claim against the Republic of Indonesia

Churchill updates on $1.3bn claim against the Republic of Indonesia Churchill Mining says it continues to pursue its $1.315bn claim against the Republic of Indonesia in relation to the revocation of its licenses at the East Kutai Coal Project (EKCP). At the time the EKCP licences were revoked, Churchill and its wholly owned subsidiary Planet Mining held a 75% interest …

Read More »

Pernyataan Sikap Indonesia for Global Justice (IGJ) Solidaritas Perjuangan untuk Petani Kendeng Lestari

Kasus Semen Kendeng: “Legalisasi Negara Atas Kejahatan Korporasi” Jakarta, 1 April 2017 Meninggalnya Ibu Patmi, pejuang petani perempuan Kendeng, telah menjadi penggerak perluasan perjuangan melawan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.Semen Indonesia yang mengancam keberlangsungan hidup yang dilegalisasi Negara. Indonesia for Global Justice (IGJ) mengucapkan belasungkawa yang dalam atas meninggalnya Ibu Patmi dan ikut mendukung perjuangan petani Kendeng Lestari. IGJ …

Read More »

Dinilai Berpihak ke Investor, IGJ Sebut Pengadilan Investasi Multilateral Tak Lindungi Negara

AKURAT.CO, Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan pengadilan investasi multilateral sebagai persyaratan perjanjian perdagangan bebas, dinilai tidak melindungi negara tetapi lebih berpihak kepentingan investor. “Pengadilan investasi multilateral tidak menyentuh substansi perlindungan dan malah memberikan banyak hak kepada investor, khususunya hak untuk menuntut negara,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/3). Menurut Rachmi Hertati, skema tersebut …

Read More »

Civil Society Say No to The EU Multilateral ISDS Proposal

Jakarta, 22nd March 2017. Civil society organizations from Indonesia, Philippines, and Europe criticized the European Union’s Multilateral Investment Court proposal as an attempt to multilateralise the investor-State dispute settlement (ISDS) mechanism and establish a global corporate court system. Indonesia for Global Justice (IGJ) together with Focus on the Global South, Transnational Institute, Friends of the Earth International, and Seattle to …

Read More »

Dokumen Bocoran RCEP

RCEP-Arts19-20 -Services RCEP-Competition RCEP-Invesment-TemporarySafeguardMeasures 03-rcep-wgi10-draftconsolidated-investmenttext Sumber: http://www.keionline.org/node/2747

Read More »

Report and Review of Discussion Series on Economic Justice 24th february 2017

“Freeport and ISDS Law Suit Threat” BACKGROUND AND CURRENT SITUATION Freeport-McMoRan Inc. has operated mining exploitation in Indonesia since the 67’s. Freeport investment is considered as the first foreign investment into Indonesia. Civil relations of the Government of Indonesia and Freeport is formed in Contact of Work (CoW) – which agreed upon before enactment of Mining Law (Law 11/1967). Freeport …

Read More »

Laporan dan Ulasan Seri Diskusi Keadilan Ekonomi 24 februari 2017

“Freeport dan ancaman gugatan isds” RIWAYAT DAN KONDISI TERKINI Freeport-McMoran Inc melakukan penambangan di Indonesia sejak tahun 67-an, investasi Freeport adalah investasi asing pertama yang masuk Indonesia. Hubungan perdata Pemerintah Indonesia dan Freeport dibentuk dalam Kontak Karya (KK) – Contract of Work yang disepakati sebelum adanya Undang-Undang Pokok Pertambangan (UU 11/1967). Freeport kemudian mendapat perpanjangan KK pertama pada Desember 1991 …

Read More »

IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*

Rilis Media Indonesia for Global Justice (IGJ) *IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*   *Jakarta, 20 Februari 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan Freeport dan terus konsisten dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi …

Read More »