Kepada Yth.
Bapak Gita Irawan Wirjawan
Mentri Perdagangan Republik Indonesia
Di
tempat
Kami membaca pernyataan Bapak di dalam salah satu media online nasional (12/12/2013) tentang tantangan Bapak untuk berdebat mengenai hasil-hasil KTM 9 WTO dan menyebut Paket Bali sebagai prestasi yang akan memberi manfaat bagi Rakyat Indonesia. Pernyataan ini jelas tidak faktual dan bahkan menyesatkan publik.
Sebab terbukti, setelah 18 tahun menjadi anggota WTO, Indonesia tak beranjak dari negara pengekspor bahan mentah dan penyedia pasar raksasa bagi negara industri. Situasi yang justru melemahkan kedaulatan Indonesia.
Oleh karenanya, Kami yang tediri dari wakil organisasi Petani, organisasi Nelayan, Perempuan dan NGO’s yang tergabung dalam Gerak Lawan, menyatakan siap melakukan debat terbuka tentang Paket Bali, pada selang dua minggu sejak surat ini dikeluarkan.
Debat terbuka ini akan menjadi rujukan publik tentang resiko Paket Bali bagi perjalanan bangsa ke depan.
Hormat Kami,
16 Desember 2013
Gerak Lawan
IGJ (Indonesia for Global Justice), Bina Desa, SPI (Serikat Petani Indonesia), SP (Solidaritas Perempuan), API (Aliansi Petani Indonesia), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), CSF (Climate Society Forum), KAU (Koalisi Anti Utang), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), IHI (Institut Hijau Indonesia), LIMA (Lingkar Madani untuk Indonesia), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), AJI Jakarta (Aliansi Jurnalis Independen), FPPI (Front Perjuangan Pemuda untuk Indonesia), LS-ADI (Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia), SNI (Serikat Nelayan Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), SBI (Serikat Buruh Indonesia), FSPSI Reformasi, ASPPUK (Asosiasi Perempuan Pendamping Pengusaha kecil), PBHI Jakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), Universitas Al-Azhar Indonesia ( Dosen jurusan Hubungan Internasional), AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia), KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), APPI (Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia), Migrant Care, Institut Perempuan.
[wpdm_file id=5]