Special Drawing Rights (SDR) atau Hak Penarikan Khusus yang dialokasikan berdasarkan catatan penerbitan terbaru dari aset cadangan internasional ini harus disalurkan ke negara-negara yang paling membutuhkan. – Ditulis oleh Bhumika Muchhala
Pada 23 Agustus, IMFmenerbitkan Hak Penarikan Khsusu (SDR) yang mulai berlaku senilai $650 miliar. Ini digaungkan sebagai catatan bersejarah karena distribusi ini adalah cadangan moneter terbesar yang pernah ada dan menyediakan likuiditas tambahan yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi global, terutama untuk negara-negara berkembang dengan kebutuhan fiskal yang besar. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva mengumumkan kepada pers bahwa mereka akan memberikan ‘gebrakan yang signifikan’ bagi upaya global untuk memerangi pandemi COVID-19 dengan menambah cadangan devisa negara-negara anggota dan mengurangi ketergantungan mereka pada utang domestik atau eksternal yang lebih mahal.
Karena semua negara anggota IMF akan menerima SDR sesuai dengan kuotanya, atau kontribusi keuangannya kepada IMF, sebagian kecil negara kaya di Group of 8 atau anggota G8 akan menerima sebagian besar penerbitan SDR ini. Meskipun tidak membutuhkan cadangan tambahan, negara-negara berpenghasilan tinggi akan menerima sekitar $390 miliar, atau 60% dari total alokasi. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan rendah atau low-income countries (LICs) akan menerima $21 miliar, atau 3,23% dari total alokasi. Mengingat kenyataan ini, kebutuhan untuk mendistribusikan kembali SDR dari negara-negara kaya ke semua negara berkembang yang membutuhkan sangat mendesak, terutama bagi negara-negara berkembang yang menghadapi resesi ekonomi dan peningkatan kemiskinan.
Koalisi luas dari organisasi Internasional masyarakat sipil dan jaringan-jaringannya, aliansi dengan para ekonom dan akademisi, menyerukan negara-negara kaya untuk menyalurkan SDR mereka ke negara-negara berkembang yang membutuhkan melalui berbagai mekanisme yang mematuhi dari prinsip kerangka kerja inti (lihat kotak). Prinsip-prinsip ini mencakup perhatian dan prioritas sebagai berikut:
- Negara-negara berkembang harus dapat menggunakan SDR yang disalurkan ke cadangan mereka tanpa kebijakan bersyarat yang diberlakukan oleh IMF atau pemegang SDR yang berwenang lainnya.
- Mekanisme penyaluran SDR dari negara kaya ke negara berkembang seharusnya tidak mengakibatkan penambahan beban utang negara.
- SDR yang diredistribusi harus dapat diakses oleh semua negara berpenghasilan menengah.
- Strategi ini seharusnya menjadi mekanisme tambahan untuk Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dan komitmen pendanaan iklim yang ada, dalam arti bahwa mereka tidak boleh menggantikan atau dihitung ganda sebagai ODA atau pendanaan iklim. (*sepertinya harus dibedakan).
- SDR yang diredistribusi harus menggunakan pendekatan yang secara proaktif mempromosikan pemulihan yang adil dari pandemi COVID-19 melalui dukungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mengatasi ketimpangan ekonomi, gender dan sosial, termasuk beban pekerjaan perawatan tidak dibayar yang ditanggung perempuan, yang diperparah oleh penguncian dan krisis kesehatan COVID-19.
- Transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan SDR yang didistribusikan kembali harus dipastikan, serta inklusivitas dan partisipasi penuh oleh pemerintah dan warga negara penerima SDR.
- SDR yang disalurkan ke negara penerima tidak boleh mengakibatkan biaya keuangan apa pun di luar apa yang disyaratkan oleh aturan SDR saat ini. Yang penting, penyaluran SDR dari negara-negara kaya ke negara-negara berkembang tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk merestrukturisasi dan meringankan beban utang negara di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini penting untuk mencegah skenario dimana SDR digunakan untuk membayar kembali swasta eksternal dan kreditur lainnya, daripada diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan kebutuhan sosial.
Pada Juli 2021, sebuah surat dikirim oleh sekelompok organisasi masyarakat sipil internasional kepada Dewan Eksekutif IMF untuk mendorongnya menggunakan prinsip-prinsip ini dalam mekanisme penyaluran yang diusulkan dan digariskan IMF, sebagaimana diamanatkan oleh G20. Mekanisme penyaluran SDR juga tidak boleh dibatasi hanya pada fasilitas pinjaman IMF, seperti pinjaman Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan (PRGT), amanah utama yang digunakan oleh IMF untuk kepada negara-negara berpenghasilan rendah. Sementara, sebelumnya PRGT telah didukung oleh SDR, pinjaman biasanya datang dengan persyaratan berbahaya seperti pajak regresif dan pemotongan pengeluaran sosial yang vital dalam perawatan kesehatan, pendidikan dan sistem perlindungan sosial.
Selain IMF dan negara-negara anggotanya, terdapat 15 entitas yang merupakan pemegang sah SDR yang karenanya dapat terlibat dalam mendistribusikan kembali SDR dari negara-negara kaya ke negara-negara berkembang. Pemegang wewenang ini termasuk empat bank sentral supranasional, tiga otoritas moneter regional dan delapan lembaga pembangunan. Mereka harus didorong untuk secara aktif bekerja sama satu sama lain untuk menetapkan cara dan sarana untuk mendistribusikan SDR secara langsung ke negara-negara dengan kesenjangan fiskal yang aktif.
Meskipun penerbitan SDR tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah, komunitas internasional harus mengakui bahwa $650 miliar dalam SDR tidak memenuhi kebutuhan fiskal riil negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah. Disandingkan dengan arus besar-besaran Selatan-Utara, penerbitan SDR senilai $650 miliar tidak berarti apa-apa. Menurut Yilmaz Akyuz, mantan kepala ekonom Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dan penulis Playing with Fire: Deepened Financial Integration and Changing Vulnerabilities of the Global South: ‘Sembilan EME (emerging economy) G20 secara bersama-sama telah mendistribusikan sekitar 2,7 persen dari PDB gabungan mereka per tahun pada milenia baru (seribu tahun) terutama ke AE (advanced economies) sebagai akibat dari kesenjangan negative dari selisih pendapatan antara aset dan kewajiban asing mereka dan juga kerugian modal akibat perubahan harga aset dan nilai tukar.
“These resource costs are incurred in large part because EMEs favour a particular structure of external balance sheets (highly liquid low-yielding assets, less liquid high- yielding liabilities) that is believed to be more resilient to external financial shocks. ‘This means that, in effect, EMEs are transferring large sums of resources to AEs in order to protect themselves against the shocks created mainly by policies of the very same countries. This is underpinned by an international reserves system that allows a handful of reserve-issuing countries, notably the US, to constantly extract resources from the rest of the world’ (Akyuz, ‘Financial globalization, North-South wealth distribution and resource transfers’, Inter Press Service, 6 February 2019). PDB 2,7% di tahun 2016 tersebut berjumlah sekitar $570 miliar. Untuk memenuhi kesenjangan pendanaan, IMF harus setuju untuk menerbitkan SDR lebih lanjut setiap tahun, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Penerbitan selanjutnya ini harus didukung oleh mekanisme redistributif yang sejalan dengan tujuh prinsip di atas.
Kemauan atau semangat politik harus dibangkitkan untuk menyalurkan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh penerbitan SDR terkini. Sementara beberapa pejabat bank sentral negara maju secara kaku mematuhi aturan aset cadangan bank sentral yang secara teknis atau hukum memblokir penggunaan SDR untuk kebutuhan fiskal, SDR dapat, dalam praktiknya, didistribusikan kembali dalam banyak cara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip inti yang sudah disebutkan di atas. Penerbitan $650 miliar menyediakan jendela untuk menyatukan sumber daya SDR negara kaya dalam tindakan kerjasama internasional yang dapat mengurangi risiko ke satu negara atau sistem keuangan global.
Para pemimpin politik dunia dapat mengaktifkan sebagian dari SDR yang tidak aktif untuk digunakan dalam menghadapi krisis esehatan dan iklim global melalui pengambilan keputusan eksekutif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang serius yang diperburuk oleh pandemi. Peluang yang diciptakan oleh penerbitan SDR ini harus ditindaklanjuti untuk menyediakan aset cadangan yang dapat digunakan secara konstruktif untuk memenuhi biaya ekonomi, sosial dan kemanusiaan yang luar biasa dari pandemi di seluruh dunia berkembang. Ini akan menjadi langkah penting untuk mengoreksi penyaluran keuangan Selatan-Utara yang tidak merata.
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL MENYERUKAN
PRINSIP-PRINSIP PENYALURAN SDR SECARA ADIL
Berikut teks surat terbuka kepada para menteri keuangan G20, gubernur bank sentral dan IMF yang ditandatangani oleh 280 kelompok masyarakat sipil dan akademisi dari seluruh dunia menyusul adanya pengumuman alokasi SDR senilai $650 miliar.
Ketika pandemi memperburuk berbagai krisis di negara-negara berkembang, Hak Penarikan Khusus (SDR) adalah opsi penting untuk membantu membiayai respons COVID dan mempercepat pemulihan ekonomi yang adil dan inklusif. Dengan distribusi SDR yang proporsional dengan kuota negara-negara IMF, alokasi baru sebesar $650 miliar tidak menjamin SDR yang cukup masuk ke negara-negara berkembang. Inilah sebabnya mengapa banyak yang menyerukan alokasi sebesar $3 triliun. Selain itu, negara-negara maju kurang membutuhkan SDR karena akses mereka ke perangkat moneter dan keuangan yang lebih luas untuk respons dan pemulihan. Oleh karena itu, alokasi baru-baru ini harus segera diikuti dengan menyalurkan kembali sebagian besar SDR negara-negara maju ke negara-negara berkembang.
Kami sangat percaya bahwa pemulihan yang sukses dan adil bergantung pada transparansi dan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil di semua negara. Hal ini juga berlaku untuk ruang-ruang internasional yang mengambil keputusan tentang mekanisme penyaluran SDR, termasuk G20 dan IMF, di mana masyarakat sipil sejauh ini belum memiliki kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam masalah ini. Kami mendesak Anda untuk memastikan strategi saluran SDR agar selaras dengan kerangka dasar prinsip-prinsip yang digaungkan oleh banyak akademisi, pakar, dan rekan masyarakat sipil di seluruh dunia selama beberapa bulan terakhir. Penyaluran dana seharusnya:
- Menyediakan pembiayaan bebas utang, sehingga tidak menambah beban utang negara berkembang yang tidak berkelanjutan, yang pembayaran utang publik eksternal tahunannya diproyeksikan rata-rata $300 miliar selama tahun 2021 dan 2022. Pembiayaan berbasis hibah sangat ideal, tetapi jika pinjaman tambahan diperlukan ditawarkan, maka konsesi maksimum sangat penting (bunga nol dan jangka waktu pembayaran yang panjang dengan masa tenggang yang diperpanjang).
- Menahan diri dari persyaratan kebijakan yang mengikat (langsung atau tidak langsung). Persyaratan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merundingkan pembiayaan tersebut, dapat memaksa negara-negara untuk mengadopsi penyesuaian yang sulit atau langkah-langkah pengetatan (austerity), atau menempatkan pembiayaan di luar jangkauan bagi negara-negara yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.
- Dapat diakses oleh negara-negara berpenghasilan menengah. Negara-negara ini terus-menerus ditinggalkan dari inisiatif keringanan utang dan pendanaan lunak, dan tidak boleh dikecualikan dari opsi bantuan keuangan lain ketika banyak dari mereka menghadapi tekanan utang yang dalam dan kerentanan pandemi yang menantang.
- Memasukkan pengaman transparansi dan akuntabilitas baik pada penyedia dan penerima pembiayaan tersebut dalam semangat kepemilikan demokratis, memperkuat pengawasan independen, partisipasi dan akuntabilitas kepada warga negara.
- Pastikan bahwa kontribusi SDR merupakan mekanisme tambahan untuk Official Development Assistance (ODA) dan komitmen pendanaan iklim yang ada. Hanya SDR yang disalurkan ke negara berkembang sebagai hibah yang harus dihitung sebagai ODA, atau, jika sesuai, bertentangan dengan tujuan pendanaan iklim sebesar $100 miliar.
- Memprioritaskan penggunaan SDR yang memperluas pendanaan hibah internasional untuk memerangi pandemi melalui dukungan anggaran untuk layanan publik dan tenaga kerja sektor publik di bidang kesehatan dan pendidikan, untuk perlindungan sosial dan kebutuhan lainnya. Hibah juga dapat menargetkan promosi pemulihan yang adil yang mendukung keadilan iklim, dan mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan gender, termasuk beban perawatan yang tidak dibayar dan ditanggung perempuan, dan pandemi COVID-19 yang semakin parah.
Kami juga meminta persetujuan pada repositori global untuk melaporkan SDR yang disalurkan. Ini akan membantu membatasi fragmentasi dan menjadi ukuran penting untuk akuntabilitas komitmen dan melacak dampak keseluruhan SDR, termasuk untuk pembelajaran. Kami menyadari bahwa Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) sedang dipertimbangkan sebagai pilihan yang baik untuk penyaluran SDR; namun, penting untuk dicatat bahwa PRGT tidak mencerminkan prinsip bebas utang, bebas persyaratan, dan dapat diakses oleh semua negara berkembang. Kami mendorong Anda untuk mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan opsi PRGT, termasuk menyalurkan melalui kendaraan pembiayaan daruratnya (Fasilitas Kredit Cepat).
Kami juga mendorong Anda untuk mengidentifikasi mekanisme penyaluran SDR yang mendukung pembatalan utang, termasuk melalui Catastrophe Containment and Relief Trust, dan untuk mempertimbangkan opsi alternatif yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. Untuk menciptakan opsi untuk meningkatkan volume penyaluran SDR dan menjangkau lebih banyak negara berkembang, kami mendorong Anda untuk secara serius mendiskusikan opsi alternatif di luar PRGT dan di luar IMF secara lebih luas. Namun, sarana penyaluran kembali lainnya yang sedang dibahas, seperti RST dan Bank Pembangunan Multilateral, tampaknya masih jauh dari mewujudkan prinsip-prinsip ini. Baik alokasi SDR awal maupun penyaluran SDR tidak dapat menggantikan implementasi mendesak dari langkah-langkah keringanan utang yang menguntungkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, terutama untuk memastikan bahwa sumber daya tambahan tidak diarahkan untuk membayar kembali swasta eksternal dan kreditur lainnya.
)*Sumber : https://www.twn.my/title2/resurgence/2021/349/cover02.htm