Bisnis.com, BEIJING—Indonesia menyuarakan desakan kepada anggota APEC untuk bertanggung jawab menyelesaikan krisis di tubuh WTO yang sampai saat ini masih belum mencapai titik terang, setelah implementasi protokol Paket Bali gagal tercapai sesuai tenggat Juli 2014.
Seperti diketahui, Paket Bali adalah produk dari Ninth Ministerial Conference (MC-9) World Trade Organization di Pulau Dewata pada 3-7 Desember 2013. Kesepakatan tersebut antara lain menyoal fasilitasi perdagangan, agrikultur, dan isu pembangunan negara kurang berkembang.
Terkait hal itu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan posisi Indonesia mendukung peran APEC dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan transparan, serta adil dalam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda utama.
“Indonesia prihatin dengan tidak adanya kemajuan atas hasil Bali Conference 2013, dan mendesak seluruh anggota WTO untuk bergerak maju menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah melewati batas waktu,” ujarnya di sela-sela rapat pleno KTM APEC, Sabtu (8/11).
Untuk itu, kata Rachmat, RI meminta anggota WTO yang tergabung dalam APEC menyetujui program post-Bali world dan paket Doha Development Agenda (DDA). “Kita seharusnya tidak berpaling dari kewajiban moral menuju penyelesaian akhir negosiasi DDA.”
Kebuntuan di tubuh WTO—yang terjadi karena kesepakatan poin trade facilitation agreement (TFA) gagal dicapai—dibawa ke permukaan oleh Dirjen WTO Roberto Azevedo di sela-sela kunjungannya ke APEC Beijing akhir pekan lalu.
Dia menggambarkan kondisi negosiasi WTO di Jenewa saat ini tengah mengalami jalan mati karena belum tercapainya satu suara mengenai sistem perdagangan multilateral. Beberapa negara—termasuk AS dan India—tidak sepaham soal klausul TFA.
“Saya minta kepada semua anggota WTO untuk menggandakan upaya mereka dalam mencari solusi di tengah kondisi yang sangat serius yang sedang dihadapi organisasi ini sekarang. Tenggat waktu tidak tercapai, sekarang mau kita apakan Paket Bali ini,” tegasnya.
Isu kebuntuan WTO akan menjadi salah satu masukan penting bagi KTT APEC pada 10-11 November. Pasalnya, isu impasse perundingan itu telah memecah tubuh WTO menjadi dua kubu.
Anggota-anggota yang pro implementasi TFA menolak untuk melanjutkan putaran implementasi isu-isu lain dari Paket Bali, termasuk protokol agrikultur dan pembangunan negara kurang berkembang (least-developed country/LDC).
Sumber :
http://semarang.bisnis.com/read/20141110/32/74635/apec-beijing-2014-indonesia-desak-penyelesaian-krisis-wto-sesuai-paket-bali-?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=1252155