JAKARTA (HN) -Manajer Advokasi dan Kampanye Indonesia for Global Justice (IGJ) Niko Amrullah meminta Presiden Jokowi untuk tidak memanfaatkan kunjungan ke AS pada 24-26 Oktober 2015, untuk membahas keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP).
“TPP yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan pengalaman, implementasi perjanjian perdagangan bebas menjadikan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dan menjadi pasar impor bagi produk barang dan jasa negara lain,” tuturnya di Jakarta, Rabu (21/10).
TPP telah menyatukan Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, AS, Korea Selatan, dan Vietnam