Perjanjian Dagang dan Ilusi Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Seberapa berdaulat ekonomi Indonesia sebenarnya di bawah perjanjian perdagangan modern? Dalam artikel terbaru Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for...
Seberapa berdaulat ekonomi Indonesia sebenarnya di bawah perjanjian perdagangan modern? Dalam artikel terbaru Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for...
Jakarta, 24 Desember 2025 - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai kesepakatan substansi Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia...
Jakarta, 17 Desember 2025 – Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) bersama individu yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Hak Pasien untuk...
Jakarta, 17 Desember 2025 — Indonesia for Global Justice (IGJ) menyampaikan keprihatinan mendalam atas implikasi jangka panjang perjanjian Indonesia-European Union...
Selasa, 04 November 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Pengujian Materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu...
Jakarta, 19 September 2025. Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) sejak 2020 lalu konsisten melakukan serangkaian tindakan advokasi mengawal UU Cipta...
SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 7 Agustus 2025 Pemerintah Indonesia semakin menunjukkan wajah neoliberalisme fiskal yang sesungguhnya. Dalam situasi...
Jakarta, 23 Mei 2025 – Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru membuka babak penting dalam arah kebijakan...
Jakarta, 15 Januari 2024. Menurut Laporan Kementerian, utang pemerintah naik menjelang akhir 2024. Per November 2024, angkanya tembus Rp 8.680,13...
Artikel Terjemahan Baku, 26 November (Radhika Chatterjee dan Meena Raman): Keputusan untuk mengadopsi tujuan kolektif baru yang terukur mengenai keuangan...
Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655
© 2023 - Indonesia for Global Justice