• id Indonesia
  • en English
Kamis, Februari 2, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Uncategorized

Daging Bulog masuk awal September

Agustus 14, 2015
in Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Sebanyak 50.000 ekor sapi siap potong yang didatangkan Perum Bulog dari Australia diperikarakan tiba di Indonesia dalam dua peka kedepan. Dengan perihitungan masa karantina, kemungkinan daging Bulog masuk pasar awal September

 

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan saat ini pihaknya tengah urus izin pelaksanaan impor di Kementrian perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Kementrian Pertanian

“Surat  izin pelaksanaan impor hari ini [kemarin] akan keluar. Kalau selesai izin pelaksanaan impor, maka paralel hari ini [kami] akan nego pemasok karena tidak tahu [prosesnya] tidak gampang” kata Djarot, Rabu (12/8).

Djarot mengatakan. Jika izin pelaksanaan impor selesai pada waktu yang ditargetkan tersebut, diperkirakan sapi impor siap potong asal Australia itu akan tiba di Indonesia dalam dua pecan ke depan, dan kemudian akan masuk karantina untuk penyegaran selama empat hingga lima hari.

Impor sapi siap potong sebanyak 50.000 tersebut bertujuan untuk segera mengisi kekosongan pasokan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Jika Bulog mengimpor sapi bukalan, menurut Djarot, waktu yang dibutuhkan hingga sapi-sapi tersebut siap dipotong cukup panjang, yaitu sekitar 120 hari.

“Kalau [impor]sapi bakalan , artinya akan ada kekosongan. Makanya, kami minta diberi izin sapi siap potong.”

Adapun, terkait dengan operasi pasar, saat ini Bulog telah menyediakan pasokan sebanyak 190 ton, yang terdiri  dari daging sapi sebanyak 90 ton dan dalam bentuk sapi siap potong setara 100 ton. Selain itu, bulog juga masih memiliki stok daging beku kurang lebih sebanyak 275 ton.

Jumlah terbsebut, menurutna, paling tidak bisa memenuhi permintaan sapi di sejumlah daerah di Jakarta dan sekitarnya, serta Jawa Barat.

Seperti dikethui, pedagang daging sapi di tiga provinsi a.l. DKI Jakart, Banten, dan Jawa Barat melakukan aksi mogok berjualan.

Manajer  Riset dan Pusat pengetahuan Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hartanti menilai persoalan lonjakan harga daging saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong akselerasi Perpres No.71 Tahun 2015 tentang penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting.

Rachmi mengatakan dua bulan setelah diberlakukannya Perpres tersebut, seharusnya strategi jitu pemerintah dalam menanggulangi  persoalan stabilisasi harga bahan pokok sudah bisa terlihat.

KONTROL PEMERINTAH

Dalam Perpres tersebut, pemerintah harus memastikan pengelolaan stok dan logistik, menentukan kebijakan harga, serta pengelolaan ekspor dan impor.

“Persoalan utama ketidakstabilan harga bahan pokok selama ini karena pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar.” kata Rachmi.

Untuk menunjukkan komtimennya, lanjut Rachmi, pemerintah harus dapat memastikan bahwa urusan stabilisasi harga bahan pokok tetap berada di bawah kontrol pemerintah.

Menurut dia. Ada dua hal yang mesti dikontrol. Pertama, pengelolaan data dan kontrol pasokan, baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Kedua, penentuan harga perdagangan resmi.

Dia menilai perlu ada transparansi data produksi dalam negeri dan transparansi  data pasokan yang dimiliki oleh importir, serta cadangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Selama ini, sambungnya, pemerintah tidak pernah memiliki acuan data resmi ketersediaan pasokan sehingga sering menjadi celah permainan bagi mafia impor  untuk mengklaim ketiadaan pasokan, sehingga berakibat pada meluasnya praktik kartel. Acuan ini juga menjadi dasar kontrol impor oleh pemerintah.

Disamping itu, Rachmi juga menilai perlu adanya sebuah acuan harga perdagangan resmi pemerintah dengan aturan main yang ketat.  Dengan acuan harga tersebut, perdagangan harus dilarang untuk menetapkan harga seenaknya.

“Kontrol harga semacam ini bisa lebih efektif dari operasi pasar” tegas Racmhi.

PDF 📄
Previous Post

Persoalan Daging Harus Mendorong Akselerasi Perpres 71/2015

Next Post

Indonesia’s Perspective on Investment Agreement Review

Related Posts

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)
Artikel

Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)

Desember 22, 2022
Load More
Next Post

Indonesia’s Perspective on Investment Agreement Review

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2596 shares
    Share 1038 Tweet 649
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2584 shares
    Share 1034 Tweet 646
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1191 shares
    Share 476 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1104 shares
    Share 442 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.