• id Indonesia
  • en English
Minggu, Januari 29, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Fokus Pemantauan APEC

IGJ: APEC Membuka Impor

November 19, 2013
in APEC, Rilis Media
Reading Time: 2 mins read
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, 29 Januari 2012. Indonesia for Global Juctice (IGJ) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mendorong proyek infratruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) kedalam Forum APEC 2013. Hal ini akan berdampak pada semakin terbukanya Indonesia dengan rantai pasokan dunia sehingga memudahkan produk impor masuk ke Indonesia. Sebaliknya, memudahkan ekspor barang mentah dari Indonesia.

Dengan mengusung tema “Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth”, Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan skema konektivitas untuk membawa isu MP3EI masuk ke dalam APEC, di antara 2 isu prioritas APEC lainnya yaitu mewujudkan tujuan Bogor dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata.

Kepala Bidang Pemantauan IGJ, Rachmi Hertanti menjelaskan, “Konektivitas dalam kerangka APEC adalah untuk memperlancar perdagangan masuk dan keluar Indonesia. Dan MP3EI adalah pintu masuk bagi terbukanya kawasan Indonesia dengan membangun infrastruktur fasilitasi perdagangan yang akan memudahkan akses ekspor-impor dari dan ke wilayah Indonesia”.

Diketahui bahwa defisit perdagangan di sepanjang tahun 2012 sebesar US$ 48 Miliar, dimana transaksi impor ke Indonesia sebesar US$ 16,92 triliun. “Dengan fasilitasi perdagangan maka angka ini akan semakin besar” tegas Rachmi.

Oleh karena itu, IGJ mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menjadikan Forum APEC sebagai sarana untuk mengobral investasi yang pada akhirnya dapat menjadi bumerang terhadap kepentingan nasional Indonesia. Forum ini sepantasnya dapat digunakan untuk mengatasi praktik ketimpangan ekonomi global selama ini dengan mengintensifkan penuntasan praktik kejahatan lintas batas (trans-national crimes) semisal illegal fishing, mining, logging, human trafficking, dan sebagainya.

Sebagai informasi, Forum APEC akan merealisasikan tujuan Bogor (the Bogor Goals) yang dilakukan dengan integrasi ekonomi secara regional dan diharapkan terbangunnya konektivitas di antara negara-negara ekonomi APEC sehingga mampu memfasilitasi perdagangan dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkannya. Dalam menjalankan perannya sebagai tuan rumah pertemuan APEC tahun 2013, Indonesia mengawalinya dengan melaksanakan agenda APEC First Senior Officials Meeting di Jakarta tanggal 24 Januari–7 Februari 2013. SOM akan merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang akan dibawa pada pertemuan para pemimpin APEC di bulan Oktober 2013 nanti di Bali.**

Informasi lebih jauh, silahkan hubungi:
Rachmi Hertanti, Kepala Bidang Pemantauan IGJ
di 08174985180 / amie@igj.or.id

Sekretariat Indonesia for Global Justice
Jl. Tebet Barat Dalam 6L No.1 A / Telp & Fax. 021-8300784 /Email: igj@igj.or.id

PDF 📄
Tags: APEC
Previous Post

Pandangan dan Posisi Organisasi Masyarakat Sipil Terhadap RUU Perdagangan

Next Post

Pandangan IGJ terhadap Kerangka Ekonomi Makro 2014

Related Posts

No Content Available
Load More
Next Post
Defisit Perdagangan Bisa Bikin Bangkrut Industri

Pandangan IGJ terhadap Kerangka Ekonomi Makro 2014

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2577 shares
    Share 1031 Tweet 644
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1191 shares
    Share 476 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1103 shares
    Share 441 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.