• id Indonesia
  • en English
Selasa, Januari 31, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home investment

Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO

Oktober 17, 2015
in investment, Kolom, news, News on Trade
Reading Time: 3 mins read
Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Rilis IGJ:

“Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO”

Jakarta, 15 Oktober 2015, Indonesia for Global Justice  (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia agar serius memperjuangkan kepentingan Sektor Pertanian Indonesia dalam Perundingan KTM ke-10 World Trade Organization (WTO) yang akan dilaksanakan pada 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya. Hal ini karena Kelompok Negara Maju di WTO akan kembali menghambat pencapaian kesepakatan Proposal Cadangan Pangan Publik yang didorong oleh negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok-33 (G33).

KTM ke-10 WTO akan membahas Program Kerja Pasca Bali untuk menyusun langkah implementasi Paket Bali yang dicapai pada saat KTM Ke-9 WTO di Bali pada 2013 yang lalu. Ada 3 agenda yang akan dirundingkan, yakni Pertama, penyelesaian Proposal Public Stockholding; kedua, pengadopsian Perjanjian Trade Facilitation ke dalam WTO Marakesh Agreement Annex 1; dan ketiga, Post-Bali Work Programe akan menyusun prioritas basis untuk menghasilkan Keputusan Bali Ministerial lainnya (LDCs package and development issues) yang mengikat secara hukum (legally binding).

IGJ memandang bahwa kesepakatan Paket Bali pada KTM ke-9 WTO merupakan kesepakatan terburuk yang pernah diambil oleh Indonesia. Hal ini karena Pemerintah telah menggadaikan kepentingan pertaniannya pada kepentingan negara maju yang mendorong Perjanjian Trade Facilitation.

“Paket Bali merupakan kesepakatan terburuk WTO dalam melindungi petani dan kedaulatan pangan negara berkembang dan kurang berkembang. Hal ini ditunjukan dengan tidak mampunya Pemerintah melindungi petani dari ambruknya harga komoditas pangan. Pelemahan Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami penguatan, hingga tahun 2015 turun sebesar 1,37%”, jelas Priska, Knowledge Management IGJ.

Keberadaan Proposal Cadangan Pangan Publik dalam perundingan WTO dianggap akan berpotensi menguatkan sektor pertanian Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Bahkan IGJ menilai dengan disepakatinya solusi permanen dari cadangan pangan public akan membuka kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan subsidi pangan tanpa harus takut digugat oleh anggota WTO yang lain.

Research Manager IGJ, Rachmi Hertanti, menyatakan bahwa proposal cadangan pangan public akan menjadi peluang bagi Pemerintahan Jokowi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, khususnya ditengah situasi krisis ekonomi.

Data IGJ menyebutkan bahwa sektor pertanian Indonesia masih menjadi sektor potensial bagi perekonomian Indonesia sebagai penyumbang PDB tertinggi kedua pasca krisis 2008, yakni mencapai 13,39% pada 2014. Pun kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerjanya, sektor pertanian menempati urutan pertama dimana sejak 2011-2014 rata-rata berada pada kisaran 33%-35%.

“Potensi ini akan dapat terkelola dengan baik jika Pemerintah Indonesia serius memperjuangkan amandemen Perjanjian Pertanian WTO, khususnya terkait dengan Proposal Cadangan Pangan Publik. Untuk itu, perjuangan kepentingan pertanian harus menjadi harga mati bagi Indonesia”, tambah Rachmi.

Untuk itu, dalam perundingan KTM ke-10 WTO nanti, IGJ mendorong beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu: Pertama, Kesepakatan Solusi Permanen cadangan pangan public harus tercapai di KTM ke-10 WTO; Kedua, Tidak meratifikasi Perjanjian Trade Facilitation jika solusi permanen proposal cadangan public tidak tercapai; Ketiga, tidak melakukan trade-off antara kepentingan pertanian dengan perjanjian trade facilitation.

Namun, IGJ juga mengingatkan jika kesepakatan solusi permanen tidak dicapai dalam KTM ke-10 WTO, maka Pemerintah Indonesia harus berani menolak KTM ke-10 WTO karena WTO sudah tidak relevan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia.***

 

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Priska Sabrina Luvita,

Knowledge Management Officer

Indonesia for Global Justice (IGJ)

priska@igj.or.id

RachmiHertanti

Research & Monitoring Manager

Indonesia for Global Justice (IGJ)

rachmihertanti@gmail.com / amie@igj.or.id

 

Sekretariat Indonesia for Global Justice (IGJ)

Jl. Duren Tiga Raya No. 9 Jakarta 12760

Tel: +62 21 7941655

Fax: +62 21 7941649

Email: igj@igj.or.id

 

PDF 📄
Previous Post

TPP: The Dirtiest Trade Deal You’ve Never Heard

Next Post

Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO

Related Posts

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)
Artikel

Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)

Desember 22, 2022
Load More
Next Post
Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO

Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2595 shares
    Share 1038 Tweet 649
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2581 shares
    Share 1032 Tweet 645
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1191 shares
    Share 476 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1103 shares
    Share 441 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.