• id Indonesia
  • en English
Rabu, Januari 20, 2021
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Kampanye Bisnis & Ham

Omnibus Law: Payung Hukum Menarik Investasi atau Melegitimasi Eksploitasi?

Februari 18, 2020
in Bisnis & Ham, news, Publikasi, Uncategorized
1 min read
Omnibus Law: Payung Hukum Menarik Investasi atau Melegitimasi Eksploitasi?

Aksi Aliansi Buruh Tolak Omnibus Law di depan gedung DPR RI, 13 Januari 2020 (Doc.IGJ)

2.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

Oleh: Rahmat Maulana Sidik

Saat pelantikan  Jokowi-Ma’ruf  Amin  pada 20 Oktober 2019 lalu,  terdapat  5  (lima) program prioritas pemerintahan nya kedepan. Salah satu nya, penyederhanaan regulasi melalui omnibus law. Omnibus law dimaksudkan untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi investor/korporasi supaya tertarik menanamkan investasi nya di dalam negeri. Namun, apakah itu dapat menjamin investasi masuk atau malah memberikan legitimasi eksploitasi SDA dan SDM Indonesia?.

Memang, tercatat pada 2019 lalu  Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit hingga US$3,20 milliar dikarenakan dominasi impor ketimbang ekspor Indonesia. Angka impor mencapai US$170 miliar, sementara angka ekspor hanya sebesar US$167 miliar2. Ini menunjukkan kinerja  ekspor yang loyo dan rendah nilai tambah,  karena dominasi ekspor Indonesia masih berbasis raw materials (bahan mentah) seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batubara.

Baca selengkapnya >>> Omnibus Law-Payung Hukum Investasi atau Melegitimasi Eksploitasi

PDF 📄
Tags: BuruhEkonomiHukumInvestasi
Previous Post

Omnibus Law RUU CILAKA: Aturan Berawatak Kolonial

Next Post

Menyoal Pencabutan Status Negara Berkembang, Tolak Proposal AS Untuk Reformasi WTO

Related Posts

Perjanjian Perdagangan Ambisius antara UK dan Indonesia Telah Dimulai
Artikel

Perjanjian Perdagangan Ambisius antara UK dan Indonesia Telah Dimulai

Oktober 21, 2020
Kebijakan PSBB Diterapkan, Negara Abai Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat
Publikasi

Kebijakan PSBB Diterapkan, Negara Abai Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat

September 9, 2020
Load More
Next Post
Menyoal Pencabutan Status Negara Berkembang, Tolak Proposal AS Untuk Reformasi WTO

Menyoal Pencabutan Status Negara Berkembang, Tolak Proposal AS Untuk Reformasi WTO

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM

    Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM

    696 shares
    Share 285 Tweet 171
  • Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Mengadopsi Pasar Tenagakerja Berbasis Revolusi Industri 4.0

    603 shares
    Share 241 Tweet 151
  • Menyoal Kebijakan Pemerintah Tentang Krisis Multidimensi & Omnibus Law ditengah Pandemi Covid19

    575 shares
    Share 230 Tweet 144
  • Perlu Antisipasi 4 Tantangan Ekonomi Global

    519 shares
    Share 208 Tweet 130
  • Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY

    519 shares
    Share 208 Tweet 130
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.