• id Indonesia
  • en English
Senin, Januari 30, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Petisi

Pak Jokowi: Buka Isi Perundingan Free Trade yang Libatkan Indonesia!

Oktober 14, 2016
in Petisi
Reading Time: 3 mins read
Jokowi Sets to Start Indonesia-EU Negotiations
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Obat-obatan tiba-tiba menjadi mahal. Biaya pendidikan di universitas pun tiba-tiba melambung tinggi. Petani tiba-tiba kesulitan bertani karena susah mendapatkan binih. Kerusakan lingkungan hidup semakin meluas. Masyarakat adat lebih mudah kehilangan tanah leluhurnya. Upah buruh ditekan serendah-rendahnya. Blog dan website mudah sekali diblokir atas nama perlindungan hak cipta. Pelajar dan Mahasiswa pun kesulitan mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pengetahuannya. Itu masih sebagain kecil dari dampak buruk kesepakatan perdagangan bebas (free trade).

Ironisnya, hampir semua proses perundingan free trade yang melibatkan indonesia berlangsung secara tertutup. Publik tidak mengetahui bagaimana proses dan isi perundingan tersebut. Padahal, perundingan free trade membawa dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup di masyarakat.  Terkait dengan itulah Presiden Jokowi harus membuka isi perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia.

Pada 20-21 September 2016 lalu Indonesia telah melangsungkan putaran perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang pertama dengan Uni Eropa. Juga akan segera memulai perundingan CEPA dengan Australia dan New Zealand. Bahkan ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) akhir tahun ini akan segera disepakati. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi juga memberikan sinyal akan bergabung ke dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP).

Model kerjasama ekonomi tersebut diatas sejatinya bukan lagi hanya sekedar mengatur kerjasama perdagangan secara sempit (ekspor-impor), tetapi juga mengatur aspek ekonomi dan social secara luas dan berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat Indonesia, bahkan kedaulatan Negara ikut dipertaruhkan didalamnya.

Hal itu dikenal dengan istilah “WTO Plus”. Beberapa pengaturannya seperti: jaminan perlindungan investasi, Government Procurement, Kompetisi dan BUMN, TRIPS Plus, serta mendorong perluasan cakupan pengaturan perdagangan jasa seperti yang diatur dalam Plurilateral Trade in Services Agreement (TiSA).

Pengaturan perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi internasional yang lebih luas ini akan menimbulkan potensi dampak yang luas terhadap masyarakat. Tidak hanya terkait dengan potensi ancaman atas ketidak-adilan pembangunan ekonomi, tetapi juga terancamnya pemenuhan hak-hak social dan ekonomi masyarakat akibat penyempitan ruang kebijakan Negara yang tersandera oleh mekanisme penyelesaian sengketa investor dengan Negara. Indonesia sudah punya pengalaman banyak dengan mekanisme tersebut.

Untuk itu kita, masyarakat Indonesia, meminta Presiden Jokowi membuka isi semua perundingan perdagangan bebas yang melibatkan pemerintah Indonesia, termasuk CEPA, ASEAN RCEP dan TPP.

Info lebih lanjut mengenai CEPA, ASEAN RCEP dan TPP dapat dilihat di website Indonesia for Global Justice (IGJ)

Petisi ini akan dikirim ke:

  • Presiden Republik Indonesia
    Jokowi
  • Darmin Nasution
    Menteri Koordinator Perekonomian

Daus Cak telah mulai petisi ini dengan tanda tangan satu-satunya dan sekarang ada 20 pendukung. Mulai petisi sendiri untuk membuat perubahan yang berdua peduli.

https://www.change.org/p/pak-jokowi-buka-isi-perundingan-free-trade-yang-libatkan-indonesia
PDF 📄
Previous Post

Local NGOs Oppose Govt Plan to Extend Ore Export to 2021

Next Post

IGJ Desak Pemerintah Lindungi Petani Nasional dalan RCEP

Related Posts

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)
Artikel

Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)

Desember 22, 2022
Load More
Next Post
IGJ Desak Pemerintah Lindungi Petani Nasional dalan RCEP

IGJ Desak Pemerintah Lindungi Petani Nasional dalan RCEP

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2592 shares
    Share 1037 Tweet 648
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2579 shares
    Share 1032 Tweet 645
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1191 shares
    Share 476 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1103 shares
    Share 441 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.