Gerak Lawan Gagas Alternatif Dunia Tanpa Bank Dunia

Jakarta, Demokrasi Rakyat – Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menolak hutang dengan menggagas alternatif dunia tanpa Bank Dunia.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menuturkan, pada Oktober 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan International Monetery Fund (IMF).

Dia mengatakan, pertemuan tahunan itu dilakukan di tengah situasi meningkatnya ketimpangan, kemiskinan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang justru diakibatkan oleh kehadiran Bank Dunia maupun Institusi Keuangan Internasional sejenis.

“Hari ini Bank Dunia juga hadir di Indonesia dengan agenda berbahayanya untuk mengintervensi berbagai kebijakan dan program, seperti Reforma Agraria, Dana Desa, Kebijakan Buruh Migran, dan lain sebagainya,” tutur Merah Johansyah, dalam keterangan pers, Jumat (17/08/2018).

Sejak tahun 1967, IMF dan Bank Dunia, secara paralel dan berkolaborasi satu sama lain, melalui pinjaman maupun proyek yang didanai telah menghasilkan berbagai persoalan dan pelanggaran HAM.

Merah Johansyah menyatakan, pada kenyataannya, banyak bantuan dari Lembaga Keuangan Internasional justru membuat banyak Negara terjebak dalam utang berkepanjangan.

Bahkan, lanjutnya, sistem ekonomi keruk telah melapangkan jalan bagi pemilik kapital atas sumber-sumber kekayaan ekonomi di Negara-negara penghutang. Kondisi yang melahirkan situasi kemiskinan di Negara dunia ketiga dan kesejahteraan di Negara industri maju saat ini.

“Proyek dan program utang luar negeri atas sponsor lembaga kreditor seperti IMF, Bank Dunia, ADB, JBIC, dan lain sebagainya itu telah menumbuhkan biaya sosial yang sangat besar, mulai dari pengusiran paksa, penggusuran, kerusakan lingkungan dan korupsi,” urainya.

Hal senada disampaikan Dinda N Yura dari Solidaritas Perempuan. Dinda menyebut, meningkatnya ketimpangan, ketidakadilan dan pemiskinan,  tidak terlepas dari peran IMF dan Bank Dunia yang telah menjebak Indonesia dalam sistem ekonomi politik global, yang mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

Sistem ekonomi seperti itu telah mengabaikan kesejahteraan rakyat serta kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sebagai sumber kehidupan.

Dalam sistem ekonomi yang demikian, lanjut Dinda, perempuan tidak diperhitungkan sebagai kelompok yang produktif, sehingga kepentingan dan suaranya juga dianggap tidak perlu diperhitungkan.

“Lebih jauh lagi, sistem ekonomi yang demikian juga menghilangkan pengalaman, pengetahuan, kearifan lokal, dan kedaulatan rakyat, terutama perempuan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan,”  ujar Dinda.

Intervensi Bank Dunia juga mengakibatkan perubahan kebijakan negara untuk melancarkan investasi dan privatisasi sektor-sektor publik yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara.

Sigit Karyadi Budiono dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menyatakan, selama lebih dari satu dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan berbagai perubahan kebijakan sektor air  berdasarkan model keberlanjutan keuangan yang diajukan oleh lembaga-lembaga internasional berdasarkan prinsip-prinsip pasar seperti pemulihan biaya penuh (full cost recovery), rasionalisasi tarif air, privatisasi dan kemitraan publik swasta baik di perkotaan, pedesaan serta pertanian.

Langkah – langkah yang bermuara pada privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi air dan ditandai dengan beralihnya kendali air sistem pelayanan publik ketangan perusahaan dan mekanisme pasar.

“Warga masyarakat mengalami dampak buruk akibat berbagai persyaratan tersebut, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang terpinggirkan,” ujar Sigit.

Sementara, Zainal Arifin Fuad dari Serikat Petani Indonesia (SPI) memaparkan, world ban (WB)atau Bank Dunia sebagai lembaga pendanaan pembangunan dunia, menerapkan berbagai model mega proyek yang dilaksanakan untuk meningkat pertumbuhan ekonomi.

“Dimana hal ini berimbas kepada maraknya perampasan lahan dan penggusuran rumah-rumah petani di berbagai belahan dunia,” ujar Zainal.

Bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur, menurut Zainal, kini Bank Dunia telah masuk ke ranah agraria dengan konsep reforma agrarianya.

Konsep reforma agraria tersebut dapat disebut juga sebagai Reforma agraria berbasis pasar (Market-led Agrarian Reform).

“Konsep ini bukan menekankan kepada redistribusi lahan secara adil, kepenguasaan tanah para petani penggarap dan pengelolaan berbasis keluarga, akan tetapi hanya menekankan kepada masalah monetisasi lahan, yang dampaknya akan membentuk penguasaan oleh individu-individu dan memudahkan infiltrasi kapital,” tuturnya.

Zainal menekankan, Bank Dunia juga berperan dalam pembiayaan kebijakan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)/REDD+ yang melegalisasi perdagangan karbon dan menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam pencegahan perubahan iklim justru kontraproduktif. “Melihat korporasi merupakan penyumbang utama emisi karbon,” ujarnya.

IMF dalam kebijakan safeguard-nya bertumpu pada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang mengakibatkan pendegradasian kedaulatan negara.

Sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada masalah sektor swasta agar mekanisme ataupun waktu pembayaran hutang dapat berjalan lancar.

“Imbasnya, kesejahteraan petani menjadi terabaikan dan menjadi sasaran utama pemiskinan. Contohnya, seperti kebijakan pencabutan subsidi Badan Urusan Logistik (Bulog) ketika Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) IMF, yang menyebabkan terbukanya keran impor besar-besaran di Indonesia,” lanjut Zainal.

Ketua Harian KNTI Marthin Hadiwinata menyatakan, skema privatisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui UU No. 27/2007 telah membuka ruang kepada korporasi untuk melakukan perampasan pesisir laut yang setelah perlawanan rakyat menjadi skema perizinan.

Menurut dia, bank dunia juga mendorong proyek konservasi dengan berbasis hutang. Proyek seperti itu terbukti telah gagal dan tidak lepas dari praktek korupsi.

“Dan terpenting, tidak berbasiskan konservasi oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujar Marthin.

Kondisi terkini, lanjutnya, dalam revisi UU Perikanan, terdapat intervensi untuk memaksakan skema Rights-Based Fisheries (Perikanan Berbasis Hak). “Dimana memiliki semangat untuk mengekslusi pelaku nelayan skala kecil,” ujar Marthin.

Tidak hanya mengakibatkan berbagai persoalan pelanggaran HAM, Koorinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice, Rahmat Maulana Sidik juga menyebut kehadiran Bank Dunia dan IMF mengancam kedaulatan negara.

Menurut Rahmat,  WB-IMF mendorong kebijakan investasi yang melemahkan kedaulatan negara, dimana kedua institusi tersebut mengharuskan setiap negara membuat kebijakan investasi yang membuka akses pasar seluas-luasnya di negara berkembang bagi investor.

Bahkan, kata dia, dari kebijakan investasi tersebut negara-negara berkembang dilarang melakukan pembatasan-pembatasan terhadap mobilitas modal investor.