Jakarta, 6 Mei – Solusi krisis utang tidak akan datang dari forum yang didominasi kreditur, disinilah peran perundingan UN Ffd yaitu Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD) yang diadakan empat hari dalam agenda tahunan di New York.
Proses negosiasi ini sangat penting di tengah berbagai krisis yang bersinggungan, meningkatnya masalah utang global, meningkatnya ketidaksetaraan, kekurangan miliaran dolar dalam pembiayaan untuk pembangunan dan aksi lingkungan, serta gelombang baru kebijakan austerity. PBB, IMF, dan Bank Dunia semuanya membunyikan lonceng peringatan tentang peningkatan besar dalam stok utang dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak negara sedang menghadapi biaya pelunasan utang yang tinggi dan meningkat pesat dimana hal ini mengancam sumber daya anggaran untuk membiayai pembangunan dan barang publik: “utang membunuh SDG” telah digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk meringkas masalah.
Organisasi masyarakat sipil yang hadir di forum tersebut menekankan 1) perlunya reformasi sistemik dari arsitektur keuangan internasional, 2) menyerukan pengembangan Konvensi PBB tentang Pajak yang baru dan 3) kerangka hukum multilateral untuk negara berdaulat untuk resolusi utang.
Sebagaimana dinyatakan oleh masyarakat sipil, “Utang membunuh SDG dan setiap peluang untuk menghadapi keadaan darurat iklim dan belum ada kerangka kerja yang berfungsi untuk memberikan solusi yang tepat waktu dan adil untuk krisis utang”
Sementara itu, negara-negara dari Global North dan perwakilan lembaga keuangan Internasional, seperti IMF, tetap bersikeras mereformasi Common Framework for Debt Treatments dan mengandalkan solusi G20 untuk mengatasi krisis utang. Akibatnya, meskipun mengakui perlunya “mekanisme utang internasional yang lebih baik”, namun proses tersebut tidak secara eksplisit menyerukan dimulainya proses di bawah naungan PBB untuk membahas reformasi arsitektur utang dan menunjuk ke G20, IMF dan Bank Dunia dan menciptakan Global Sovereign Debt Roundtable, sebagai forum di mana masalah utang harus ditangani.
Dengan demikian, perwakilan masyarakat sipil memperjelas bahwa solusi krisis utang tidak akan datang dari forum yang didominasi kreditur, dan perlu didiskusikan dan diputuskan melalui proses yang dipimpin oleh negara anggota, di bawah naungan PBB dengan semua keterlibatan peminjam dan kreditur.
Referensi :
- Bodo Ellmers. (2023). Financing Development Forum 2023. Global Policy Forum. Diakses pada 6 Mei 2023, melalui https://www.globalpolicy.org/sites/default/files/download/Briefing_0423_Financing_for_Development_EN%20version.pdf
- United Nations (2023). Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable Development Report 2023: Financing Sustainable Transformations. (New York: United Nations, 2023), diakses dari: https://developmentfinance.un.org/fsdr2023.
- UNDESA (2023). Zero draft of the Outcome Document of the 2023 ECOSOC Forum on Financing for Development. Diakses pada 6 Mei 2023, melalui https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2023-03/ECOSOC%202023%20FfD%20Forum%20outcome%20document%20zero%20draft.pdf
- EURODAD (2023). UN Financing for Development Forum 2023: The road towards global economic solutions. Diakses pada 6 Mei 2023, melalui https://www.eurodad.org/un_financing_for_development_forum_2023_the_road_towards_global_economic_solutions
Diterjemahkan oleh: Komang Audina Permana Putri