• id Indonesia
  • en English
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Media
  • Publikasi
  • Geni Indonesia
  • Sekolah Globalisasi
  • Tentang Kami
  • Beranda
  • Media
  • Publikasi
  • Geni Indonesia
  • Sekolah Globalisasi
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result

Siaran Pers Digital Economy Framework Agreement (DEFA) “Mengancam Kedaulatan Digital, Keadilan Gender, dan Ekonomi Digital yang Berkeadilan di ASEAN”

November 14, 2026
in Uncategorized @id
Home Uncategorized @id
939
SHARES
2.3k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pemimpin ASEAN akan menandatangani Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada ASEAN Summit 16 – 18 November 2026. Sebuah perjanjian perdagangan yang bersifat mengikat (legally binding) seluruh negara anggota tentang ekonomi digital. Perjanjian ini akan menentukan masa depan ASEAN dalam beberapa tahun ke depan.

DEFA berbasis pada studi dari Boston Consulting Group (BCG), yang menyatakan DEFA akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan hingga mencapai nilai USD 2 triliun pada tahun 2030. Akan tetapi, studi lengkap, metodologi, maupun asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi tersebut tidak pernah dibuka untuk publik. Sehingga tidak ada pihak di luar ruang negosiasi yang dapat memverifikasi keakuratan angka-angka tersebut.

Berdasarkan dokumen presentasi hasil studi BCG terkait DEFA, terdapat 9 pilar utama yang diatur dalam DEFA, yakni: perdagangan digital, aliran data lintas batas (cross-border data flows), e-commerce dan pembayaran lintas batas, sistem identitas digital, mobilitas dan kerja sama talenta, kerja sama mengenai emerging technology, kebijakan persaingan usaha, keamanan daring dan keamanan siber.

Inisiatif DEFA pertama kali disampaikan saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tahun 2023. Sejak saat itu, negosiasi terus berlangsung dan selesai di Juni 2026. Dalam keseluruhan proses tersebut, pemerintah maupun ASEAN tidak melibatkan masyarakat sipil dalam proses konsultasi, tidak ada naskah negosiasi yang dipublikasikan, serta tidak ada perdebatan parlemen atau dewan perwakilan rakyat di sebagian besar negara terkait.

Berdasarkan ringkasan dari studi BCG, DEFA berpotensi membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan air, energi, lahan, dan mineral kritis yang merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar; memperburuk beban kerja perawatan yang tidak berbayar terutama bagi perempuan; meningkatkan risiko kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di ruang digital; serta memperluas praktik pengawasan terhadap warga negara dan pekerja. Di sisi lain, pengaturan arus data lintas batas, larangan lokalisasi data, dan pembatasan kewajiban transfer teknologi berpotensi mempersempit ruang kebijakan negara dalam melindungi data, mengembangkan industri digital nasional, dan memastikan akuntabilitas korporasi. Tanpa tata kelola yang kuat, ekonomi digital justru berisiko memperdalam ketimpangan, menggerus penerimaan negara, dan memusatkan akumulasi keuntungan pada segelintir perusahaan teknologi global.

Keberadaan DEFA menutup ruang diskusi kebijakan di tingkat nasional, sehingga berbagai aturannya terkait data, privasi, dan tata kelola AI akan berdampak terhadap kehidupan
sehari-hari dan pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh Asia Tenggara selama bertahun-tahun ke depan. DEFA juga berisiko memperlebar ketimpangan manfaat antarnegara
anggota jika kapasitas penegakan dan perlindungan konsumen tidak diperkuat, serta menekan UMKM Indonesia yang harus bersaing dengan pelaku usaha negara dari ASEAN lain yang jauh lebih unggul dalam teknologi, logistik, dan modal. Oleh karena itu, aturan-aturan ini memerlukan pengawasan terbuka dan keterlibatan bermakna dari masyarakat terdampak.

Berangkat dari pertimbangan di atas, kami mendorong beberapa poin berikut:

  1. Menunda pemberlakuan DEFA setelah penandatanganan berlangsung. Bagi sebagian besar perjanjian ASEAN, terdapat setidaknya 180 hari bagi negara-negara
    anggota untuk melakukan proses internal (dalam konteks Indonesia misalnya, ratifikasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan memberikan notifikasi kepada sekretariat
    ASEAN untuk DEFA benar-benar berlaku secara hukum.
  2. Mendorong DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan agar berhati-hati dalam meratifikasi DEFA dan membuat kajian komprehensif terlebih dahulu sebelum
    sebelum proses ratifikasi DEFA.
  3. Memastikan terjadinya konsultasi bermakna dengan masyarakat sipil dan masyarakat terdampak dalam proses ratifikasi serta penyusunan peraturan
    turunan untuk pelaksanaan DEFA.
  4. Mempublikasikan teks resmi DEFA dan studi BCG secara utuh kepada publik agar metodologinya dapat diverifikasi oleh publik dan diuji oleh DPR secara
    independen.
  5. Memastikan DEFA berpijak pada prinsip kedaulatan digital, hak asasi manusia, keadilan gender, dan keadilan ekologis kawasan. Hal ini harus diwujudkan melalui
    perlindungan hak negara untuk mengatur penyimpanan dan pemanfaatan data, kebijakan industri digital nasional yang demokratis dan responsif gender, penguatan
    akuntabilitas korporasi melalui kerangka Human Rights Due Diligence (HRDD), mekanisme pengaduan dan pemulihan korban, serta sistem perpajakan digital yang adil.
    Kami juga menuntut perlindungan hak warga untuk menolak penggunaan data dan menghapus konten yang merugikan, penguatan teknologi terbuka (open source), serta
    regulasi yang memastikan penggunaan AI dan infrastruktur digital tidak mengorbankan sumber daya alam dan lingkungan.

Jika DEFA tidak bisa menjadi instrumen untuk mewujudkan ekonomi digital yang berdaulat, demokratis, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat ASEAN, bukan sekadar
memperluas pasar dan melayani kepentingan korporasi global, maka kami menyatakan menolak DEFA.

Jakarta, 14 November 2026
Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

Rahmat Maulana Sidik
rahmat.maulana@igj.or.id
Executive Director – Indonesia for Global Justice (IGJ)

Debora Irene Christine
debora@tifafoundation.id
Program Manager – Data Policy and Governance, Tifa Foundation

Siti Khoirun Ni’mah
Snimah@infid.org
Executive Director – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Alia Yofira
aliayofira@proton.me
Peneliti, Indonesia – Tech, Trade, and Geopolitics (TTG) Forum

Unduh File PDF
Previous Post

IGJ Ajukan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi, Dukung Penuh Solidaritas Perempuan dalam Uji Materiil UU Cipta Kerja

Indonesia for Global Justice

Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu,
Jakarta Selatan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telepon: (021) 7941655

© 2023  - Indonesia for Global Justice


Berlangganan Sekarang!

Ikuti berita terbaru dari Indonesia for global justice, berlangganan sekarang!

Terimakasih telah berlangganan di Indonesia for global justice


  • id Indonesia
  • en English
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Media
  • Publikasi
  • Geni Indonesia
  • Sekolah Globalisasi
  • Tentang Kami

Indonesia for Global Justice
Jl.Rengas Besar No.35 C, RT.14/RW.2, Jati Padang, Ps. Minggu Jakarta Selatan - 12540
Telephone: (021) 7941655

  • Indonesia