September 2020
Negosiasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang subsidi perikanan dan kebutuhan bagi suara nelayan berskala kecil.
Tahun ini Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendorong akan tercapainya kesepakatan mengenai penggunaan subsidi untuk penangkapan ikan, kesepakatan yang akan berdampak luas pada nelayan berskala kecil dan artisanal di seluruh dunia.
Meskipun negosiasi subsidi perikanan dimulai lebih dari 18 tahun yang lalu, para nelayan menerima dorongan yang diperbarui dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDG14.6 bertujuan agar para anggotanya “pada tahun 2020, melarang beberapa bentuk subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, dan menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU), dan menahan diri untuk tidak memperkenalkan subsidi baru semacam itu, dengan mengakui bahwa Perlakuan Khusus dan Pembedaan (SDT) yang sesuai dan efektif untuk negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan WTO.”
Pertemuan Tingkat Kementerian WTO terakhir pada tahun 2017 membuat para Menteri memutuskan untuk menyelesaikan pembicaraan pada Pertemuan Tingkat Kementerian berikutnya yang dijadwalkan pada Juni 2020, akan tetapi sekarang telah ditunda disebabkan adanya pandemi COVID19. Saat ini terdapat banyak tekanan guna melihat WTO memutuskan larangan subsidi perikanan pada akhir tahun ini.
Negosiasi tersebut dilakukan di bawah tiga pilar dan bertujuan untuk menghilangkan atau membatasi subsidi di masing-masing kategori berikut:
a) Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU);
b) Ketersediaan yang ditangkap berlebihan; dan
c) Penangkapan Ikan Berlebihan dan Kelebihan Kapasitas.
Ringkasan pengarahan ini bertujuan untuk membantu komunitas nelayan terlibat lebih akan apa arti kesepakatan yang diusulkan bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka. Mengingat keragaman yang luas di antara komunitas nelayan, ringkasan ini berisi beberapa pertanyaan panduan untuk memungkinkan komunitas menghubungkan keadaan khusus mereka dengan dampak dari aturan WTO yang diusulkan.
Definisi
‘Cakupan’ dan ‘Definisi’ dari perjanjian mendefinisikan dengan tepat perjanjian apa yang akan berlaku terkait dengan subsidi perikanan. Ada juga pencantuman khusus larangan subsidi ‘bahan bakar’ yang jika tidak dilindungi dengan baik dapat melihat masyarakat pesisir yang bergantung pada pelarangan tersebut terkena dampak.
Saat ini ‘ruang lingkup’ dari perjanjian tersebut adalah untuk subsidi untuk “ikan tangkap laut liar dan aktivitas terkait penangkapan ikan di laut”. Hal ini berarti perikanan darat dan budidaya perairan saat ini tidak termasuk dalam negosiasi. Definisi penangkapan ikan mencakup “mencari, menarik, menemukan lokasi, menangkap, mengambil atau memanen ikan” atau aktivitas apa pun yang dapat diharapkan menghasilkan dari aktivitas terse- but dan tidak dianggap kontroversial.
Definisi “aktivitas yang berhubungan dengan penangkapan ikan” bagaimanapun juga termasuk “pendaratan, pengemasan, pengolahan, pemindahan atau pengangkutan ikan” dan “penyediaan personel, bahan bakar, peralatan dan perlengkapan lainnya di laut”. Penting adanya untuk memastikan bahwa hanya kegiatan di laut yang termasuk dalam negosiasi, dan hal tersebut harus ditegaskan kembali dalam definisi, artinya bahwa dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat pesisir yang ingin mendarat, mengemas atau memproses ikan yang dipanen tidak akan diizinkan. Selanjutnya, dimasukkannya dukungan apa pun untuk bahan bakar dan personel dapat berdampak pada dukungan finansial utama bagi masyarakat pesisir.
Pertanyaan Kunci untuk para Nelayan:
• Apakah Anda saat ini menerima dukungan pemerintah dalam penangkapan ikan atau
aktivitas yang terkait dengan penangkapan ikan?
• Berapa banyak dukungan yang Anda terima untuk aktivitas di tengah laut?
• Apakah ada dukungan yang digunakan untuk kegiatan yang semata-semata di laut saja?
• Apa yang akan terjadi jika subsidi ini dihentikan secara bertahap atau dihentikan
Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU)
Penghapusan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan IUU merupakan komponen kunci dalam negosiasi SDG dan WTO. Proposal saat ini menyatakan bahwa tidak ada anggota yang boleh memberikan subsidi kepada kapal atau operator yang terlibat dalam penangkapan ikan IUU seperti yang ditentukan oleh negara berpesisir, Organisasi Manajemen Perikanan Regional (RFMO) atau flag state, di antara yang lainnya. Ada juga persyaratan bahwa pemerintah memiliki undang-undang, peraturan, dan prosedur untuk memastikan bahwa subsidi tidak diberikan kepada penangkapan ikan IUU.
Bagi nelayan berskala kecil dan artisanal, hal ini dapat menimbulkan beragam masalah kepatuhan dan prosedur yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang tidak disengaja. Terkadang sulit juga untuk membedakan penangkapan ikan IUU yang sebenarnya dari penangkapan ikan berskala kecil, informal, tradisional yang sering terjadi di negara berkembang. Dampak dari hal ini dapat mengakibatkan rusaknya jalur kehidupan yang diandalkan oleh nelayan dan masyarakat.
Dalam negosiasi ini ada proposal untuk ‘Perlakuan Khusus dan Pembedaan’ sesuai SDG, akan tetapi saat ini mengecewakan bagi nelayan skala kecil. Pengecualian yang diusulkan saat ini hanya berlaku untuk penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur di perairan teritorial (20 mil laut) negara berkembang asalkan bukan untuk “kapal penangkap ikan industri berskala besar” (belum ada definisi yang pasti untuk ini) dan hanya untuk masa transisi yang belum ditentukan.
Hal ini sangat bermasalah bagi banyak masyarakat pesisir yang bergantung pada dukungan pemerintah dan yang tidak selalu dapat mematuhi peraturan meskipun ada niat baik. Masa transisi yang diusulkan untuk subsidi agar tetap diizinkan di perairan teritorial mungkin dapat dikelola untuk beberapa negara berkembang dalam menyelesaikan dan mendukung masyarakat dengan cara lain, tetapi untuk sebagian besar negara berkembang hal ini tidak mungkin terjadi sehingga masyarakat harus berurusan dengan keputusan apa pun yang mengakibatkan terputusnya dukungan pemerintah. Masyarakat subsisten seharusnya tidak menanggung beban dari larangan ini dan sebaliknya dukungan harus diberikan kepada mereka untuk mendorong dan memastikan kepatuhan mereka, bukan tindakan hukuman seperti menghentikan dukungan.
Ketersediaan penangkapan ikan berlebihan
Proposal tentang ketersediaan tangkapan berlebih berupaya untuk melarang subsidi penangkapan ikan terkait ketersediaan yang telah dinyatakan sebagai tangkapan berlebih.
Ada kebutuhan untuk kejelasan yang lebih terang ten- tang apa artinya subsidi bagi penangkapan ikan dalam hal “berkenaan dengan” suatu ketersediaan. Tidak jelas apakah subsidi harus dikhususkan untuk menangkap ikan atau tidak atau apakah hal tersebut diterima secara umum dan penerima telah menangkap ikan yang berlebihan. Hal ini merupakan masalah yang juga berlaku di bawah ini terkait dengan “Penangkapan Ikan Berlebihan & Kapasitas Berlebih”.
Proposal tersebut juga memungkinkan untuk beberapa subsidi asalkan ada “langkah-langkah yang tepat” untuk memastikan pembangunan kembali ketersediaan. Hal ini mengundang masalah karena hal tersebut mengundang WTO, sebuah badan yang tidak memiliki keahlian di bidang pengelolaan perikanan, untuk menentukan
tepat atau tidaknya pengelolaan perikanan nasional yang berkelanjutan. Hal ini dapat berdampak pada nelayan berskala kecil karena selanjutnya akan menghilangkan proses pengambilan keputusan tentang bagaimana ketersediaan dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah serta otoritas manajemen. Hal ini akan merusak kemampuan masyarakat untuk bekerja dengan pemerintah mereka dalam mengelola sumber daya mereka.
Seperti larangan IUU, ketentuan Perlakuan Khusus dan Pembedaan dalam teks untuk ketersediaan tangka pan berlebih tidak memadai dan menimbulkan banyak skenario terkait yang berkaitan. Hal tersebut termasuk pembatasan bentukan di wilayah perairan teritorial serta sifat sementara bentukan itu karena tidak memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk nelayan berskala kecil.
Pertanyaan Kunci untuk Nelayan:
• Tingkat informasi terkini apa yang diberikan tentang penilaian ketersediaan dan
ketersediaan yang mana yang dapat dan tidak dapat ditangkap?
• Seberapa sering beberapa spesies menjadi sasaran saat penangkapan ikan?
• Seberapa sering nelayan kecil benar-benar menangkap ikan tanpa mengetahui
apakah ketersediaannya ditangkap secara berlebihan?
Penangkapan Ikan Berlebihan dan Kelebihan Kapasitas
Proposal Penangkapan Ikan Berlebihan dan Kelebihan Kapasitas terkait dengan subsidi apa pun yang menurunkan modal atau biaya operasional untuk penangkapan ikan mengenai ketersediaan yang sedang ditangkap pada tingkat yang tidak memungkinkan pemulihan ketersediaan.
Penting untuk melihat apa yang termasuk dalam subsidi terlarang ini. Berdasarkan proposal tersebut:
• Biaya modal meliputi konstruksi, pembelian, modernisasi, renovasi atau perbaikan kapal, dan pembelian mesin dan peralatan untuk kapal penangkap ikan (termasuk alat dan mesin penangkapan ikan, mesin pengolahan ikan, teknologi pencarian ikan, lemari es, atau mesin untuk menyortir atau membersihkan ikan).
• Biaya operasional meliputi biaya bahan bakar, es, umpan, personel, biaya sosial, asuransi, dan perlengkapan; subsidi yang mengurangi biaya operasi termasuk, antara lain, dukungan pendapatan kapal atau operator atau pekerja yang mereka pekerjakan, pembayaran berdasarkan harga ikan yang ditangkap, subsidi untuk dukungan di tengah laut, dan subsidi untuk menutupi kerugian operasional kapal atau penangkapan ikan atau aktivitas terkait penangkapan ikan.
Terdapat banyak, jika tidak semua, akan berlaku untuk nelayan berskala kecil dan potensi hilangnya dukungan pemerintah terhadap mata pencaharian nelayan dan masyarakat akan berdampak signifikan. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa ada pemisahan yang efektif untuk seluruh zona ekonomi eksklusif bagi banyak negara, sesuatu yang tidak disepakati saat ini.
Kami juga melihat proposal di bagian ini untuk mengiz- inkan subsidi asalkan suatu negara dapat menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kebijakan untuk memastikan ketersediaan tetap pada tingkat yang berkelanjutan. Hal ini kembali mengangkat masalah seputar pengambilan keputusan WTO tentang tindakan pengelolaan banyak negara tanpa keahlian apapun. Hal tersebut akan mengakibatkan keputusan tentang pengelolaan perikanan semakin jauh dari mereka yang mata pencahariannya bergantung pada perikanan.
Teks saat ini berisi opsi untuk memiliki daftar subsidi yang diizinkan berdasarkan perjanjian. Hal ini menimbulkan masalah karena berisiko mengabadikan dominasi pasar bagi negara-negara maju yang, setelah awalnya mensubsidi kapasitas armada, kini telah menghapus subsidi peningkatan kapasitas secara bertahap tetapi terus mensubsidi armada mereka dengan cara lain. Hasil seperti itu akan mengulangi kesalahan Perjanjian WTO tentang Pertanian, sebuah perjanjian yang masih memungkinkan negara-negara terkaya untuk terus mensubsidi petani mereka di tingkat yang lebih tinggi daripada negara berkembang, merusak ketahanan pangan dan mata pencaharian petani.
Proposal Perlakuan Khusus dan Pembedaan memungkinkan Negara-Negara Berkembang untuk terus mensubsidi di zona ekonomi eksklusif mereka. Negara Berkembang diizinkan untuk memberikan subsidi didalam perairan teritorial mereka tetapi ini meluas ke zona pengecualian ekonomi penuh jika mereka termasuk dalam kriteria tertentu. Sementara banyak negara berkembang akan memperluasnya ke zona ekonomi eksklusi, proposal tersebut tidak cukup untuk mendukung hak-hak yang sudah ada yang sudah dimiliki negara-negara untuk mengelola dan menangkap ikan di daerah tersebut.
Penting untuk diingat bahwa aturan ini akan menentukan subsidi penangkapan ikan saat ini dan di masa depan. Untuk nelayan berskala kecil dan artisanal, penting untuk memastikan bahwa terdapat bentukan yang memadai agar mereka dapat menerima modal dan biaya operasional yang sedang dibutuhkan saat ini atau di masa depan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat nelayan. Mendapatkan perlindungan yang salah saat ini akan mengakibatkan komunitas nelayan kehilangan kemampuan untuk melakukan pilihan-pilihan pengembangan dan selanjutnya memungkinkan ketersediaan ikan untuk ditangkap oleh kapal-kapal yang telah menerima dukungan pemerintah.
Pertanyaan Kunci untuk Nelayan:
• Apa tingkat dukungan yang diterima nelayan saat ini untuk modal atau biaya operasional?
• Apa aspirasi atau tujuan pembangunan yang dimiliki nelayan dan apa peran subsidi pemerintah guna mencapai hal tersebut?
Perlu dibawa ke mana selanjutnya?
Terdapat dorongan yang semakin besar untuk menyelesaikan negosiasi subsidi perikanan pada akhir tahun. Desakan tersebut membuat kesimpulan akan dan di atas hasil yang memastikan bahwa isi dari setiap perjanjian akan bersinergi dalam mendukung perikanan serta pembangunan dan mata pencaharian jutaan nelayan di negara berkembang.
Terdapat masalah yang sedang berlangsung mengenai mandat WTO tentang manajemen perikanan global. Proposal saat ini berarti bahwa hal itu melanggar perjanjian internasional yang diterima dan disepakati tentang perikanan seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bang- sa tentang Hukum Laut dan lainnya terkait dengan hak negara-negara yang berdaulat untuk mengelola sumber daya mereka di ZEE. Selain itu, memenuhi standar inter- nasional yang dapat diputuskan di WTO akan memiliki efek spillover ke RFMO untuk memastikan konsistensi. Hal ini akan mengakibatkan non anggota WTO berpotensi mematuhi hasil yang belum mereka negosiasikan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, WTO bukanlah organisasi yang terkait dengan perikanan, juga tidak memiliki keahlian atau mandat untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan perikanan, baik di tingkat nasional, regional maupun global.
Jadwal negosiasi ke depan akan melihat upaya ambi- sius guna mencoba menyelesaikan pembicaraan pada bulan Desember. Tanggal yang diusulkan untuk putaran negosiasi berikutnya adalah: 14 September, 5 Oktober, 2 November, dan 30 November. Ketergesaan dalam menyimpulkan dengan terus mengabaikan pandemi COVID19 yang sedang berlangsung dan implikasi yang dimilikinya terutama pada pembangunan yang kekurangan sumber daya dan pada negara-negara berkembang.
Saat ini suara nelayan sebagian besar tidak ada dalam pembicaraan tentang seperti apa kesepakatan tersebut kelak. Masih ada waktu untuk memastikan bahwa kesepakatan mendukung hak-hak negara berkembang dan masyarakat yang bergantung pada penangkapan ikan untuk mata pencaharian dan rezeki mereka.
Pertanyaan Kunci untuk Nelayan:
• Bagaimana posisi negara Anda dalam negosiasi, terutama mengenai ‘Perlakuan Khusus dan
pembedaan’ bagi nelayan berskala kecil dan artisanal?
• Bagaimana Anda dapat memengaruhi negara Anda untuk memastikan bahwa nelayan
secara efektif dilindungi dari larangan baik untuk pembangunan saat ini maupun di masa depan?
Diterjemahkan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ) bekerjasama dengan Pacific Network on Globalization (PANG).
PANG merupakan jaringan regional Pasifik yang mempromosikan penentuan nasib sendiri dan keadilan ikonomik di Kepulauan Pasifik. PANG merupakan jaringan regional Pasifik yang mempromosikan penentuan nasib sendiri dan keadilan ikonomik di Kepulauan Pasifik.
Untuk informasi lebih lanjut:
www.pang.org.fj
email – campaigner@pang.org.fj
Facebook – tabupacerplus