• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Artikel

IGJ sebut hak dan kedaulatan nelayan kecil harus dijaga

Juli 1, 2022
in Artikel
Reading Time: 2 mins read
IGJ sebut hak dan kedaulatan nelayan kecil harus dijaga
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik mengatakan hak dan kedaulatan nelayan kecil dan tradisional harus dijaga dari ancaman korporasi besar.

“Pemeran utama yang harus dijaga hak dan kedaulatannya adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional,” kata Maulana dalam konferensi pers di platform Zoom Meeting yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Saat ini Konferensi Kelautan Dunia PBB yang dihadiri oleh para peneliti dan pejabat senior dari 100 lebih negara sedang berlangsung di Lisbon, Portugal sejak 27 Juni 2022.

IGJ menilai pembahasan dalam pertemuan Konferensi Kelautan Dunia PBB tersebut semakin memperkuat kontrol korporasi pada penguasaan sumber daya laut global dan nasional.

Menurut dia, hal ini sejalan dengan kegagalan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menghasilkan keputusan tentang penghapusan subsidi perikanan, khususnya yang diberikan oleh negara-negara industri maju pada pertemuan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-13 di Jenewa pada 13-17 Juni lalu.
Sementara itu, peneliti senior dari Transnational Institute Carsten Pedersen mengatakan ruang kemudi politik ekonomi kelautan global saat ini dikendalikan kuat oleh 100 perusahaan transnasional (TNCs) yang menyumbang 60 persen dari modal yang terakumulasi dalam ekonomi laut.

Sebanyak 86 persennya di antaranya berasal dari perusahaan minyak dan gas lepas pantai serta industri perkapalan. “Kooptasi kuat perusahaan multinasional dalam pengambilan keputusan dalam sistem PBB memperparah praktek perampasan laut,” kata Carsten.

Carsten menuturkan bahwa perusahaan multinasional banyak berbicara soal investasi dan pembiayaan ekonomi biru dan bahkan membentuk Blue Action Fund sebesar 1 miliar dolar AS, yang sebenarnya hanya akan menjadi Blue-Washing.

Menurut dia, kondisi itu semakin melegitimasi lepasnya tanggung jawab korporasi terhadap hak-hak masyarakat korban yang terlanggar dan kerusakan lingkungan serta kepunahan ekosistem laut.

Sumber : Antaranews.com

PDF 📄
Previous Post

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai UNOC 2022 Kuat Dipengaruhi Agenda Korporasi

Next Post

Masyarakat sipil meminta UE dan Indonesia untuk menghormati hak-hak petani Indonesia

Related Posts

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
IGJ On Media

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB

Februari 6, 2023
TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Load More
Next Post

Masyarakat sipil meminta UE dan Indonesia untuk menghormati hak-hak petani Indonesia

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.