Digital Rights???
Penggunaan massif internet oleh publik secara tidak sadar telah menyerahkan data-data pribadi yang dapat dimanfaatkan
oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan publik. Tentunya hal ini menjadi sangat rentan jika data ini digunakan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam perjanjian perdagangan bebas tentang E-commerce yang telah digagas baik
dalam Perjanjian TPP, maupun di dalam beberapa FTA yang sedang dirundingkan seperti RCEP dan EU CEPA, secara
spesifik akan mengatur kebebasan transfer data (cross border data flows). Indonesia sendiri belum punya undang-undang
perlindungan data pribadi. Lalu bagaimana keamanan data publik kita ditengah derasnya era digitalisasi ini???
Klik untuk membaca selengkapnya
ISU DIGITAL DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DALAM PERUNDINGAN FTA
Please login to join discussion
Popular Post
-
Indonesia Dalam Pusaran Covid-19: Monopoli Pengetahuan Dan Akses pada Inovasi Kesehatan Serta Pemanfaatan Bersama yang Berkeadilan
-
Omnibus Law Memperkuat Monopoli Korporasi, DPR dan Pemerintah Harusnya Belajar Dari Covid19
-
Menyoal Kebijakan Pemerintah Tentang Krisis Multidimensi & Omnibus Law ditengah Pandemi Covid19
-
Dialog: Gita Mundur atau Cuci Tangan
-
Kamus Omong Kosong Omnibus Law: Industrialisasi, Daya Saing, Peningkatan Ekspor-Impor, Global Value Chain, bla…bla…bla…”
