Kamis , 23 November 2017
iden

Publikasi

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan Jakarta, 30 Oktober 2017. Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dikarenakan perundingan perdagangan bebas RCEP ini hanya akan merugikan Indonesia ditengah berbagai negara mitra ekonomi ASEAN masih menerapkan tindakan proteksi terhadap pasarnya. Perundingan Putaran ke-20 RCEP telah …

Read More »

“Liberalisasi E-commerce Di RCEP Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar”

Rilis Indonesia for Global Justice ( IGJ ) Tentang Posisi Runding E-commerce Indonesia Dalam Perundingan RCEP   Jakarta, 27 Oktober 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia agar tidak terlalu gegabah dalam membuka sektor ekonomi digital, khususnya e-commerce, dalam perundingan ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnerhsip (RCEP) yang dilakukan minggu ini di Incheon, Korea Selatan. Hal ini karena …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya …

Read More »

Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport

*Jakarta, 27 Juli 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pertemuan Menteri ESDM …

Read More »

Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA – Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya, padahal dibuat gegara konflik dan negosiasi dengan Freeport,” katanya dalam Diskusi Seri Keadilan Ekonomi bertema “Menguji Kedaulatan …

Read More »

Monitoring Towards The Dispute Between Indonesia Government And Freeport In 2017

Indonesia Vs. Freeport : “Negotiations in the Shadow of the Arbitration Tribunal” Why is IGJ do monitoring? Freeport McMoran Inc. emphasized its rejection of the Work of Contract (WOC/KK) into a Special Mining Permit (IUPK) of Production Operations offered by the Indonesian Government since 10 February 2017. Freeport believes that the change is against the agreement in the WOC, then …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia

*Joint Press Release* Indonesia for Global Justice dan SOMO Netherlands “Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia” Amsterdam/Jakarta, September 5th 2017 – The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), adalah perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang dinegosiasikan antara Uni Eropa dan Indonesia, perjanjian tersebut memiliki ancaman yang serius bagi situasi hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan laporan terbaru …

Read More »