Selasa , 21 Agustus 2018
iden

Publikasi

Siaran Pers Gerak Lawan : “Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia”

Siaran Pers Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme) “ Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia ” Jakarta, 16 Agustus 2018-Pada Oktober 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF. Pertemuan Tahunan itu dilakukan  di  tengah  situasi  meningkatnya  ketimpangan,  pemiskinan  dan pelanggaran HAM yang justru diakibatkan oleh kehadiran Bank Dunia maupun Institusi Keuangan Internasional sejenis. Hari ini Bank Dunia juga …

Read More »

Fact Sheet IGJ : Memahami Kasus Sanksi Dagang Amerika Serikat US$350 Juta Terhadap Indonesia

“Sanksi Dagang: AS menyatakan akan melakukan countermeasure atau retaliation terhadap Indonesia dalam bentuk penangguhan konsesi tarif (baca: pengenaan tariff) dan kewajiban terkait lainnya (termasuk kewajiban mengenai MFN) di bawah GATT 1994 atas produk Indonesia senilai US$350 Juta” 8 Mei 2014, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan protes terhadap Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait dengan Kebijakan pembatasan impor …

Read More »

Rilis Media IGJ : Kedaulatan Pangan Indonesia Terancam Demi Lolos Dari Retaliasi AS

Jakarta, 9 Agustus 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikulturan dan produk daging di WTO akan dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. …

Read More »

Survey BPJS Kesehatan dan Obat Kanker

Sejak pertama kali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan dibuka di dalam fasilitas layanannya telah menjamin pengobatan pasien kanker. Jumlah pembiayaan untuk pengobatan kanker terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, beban biaya kanker pada 2014 mencapai Rp1,5 triliun, meningkat pada 2015 jadi Rp2,2 triliun. Pada 2016, biayanya bertambah jadi Rp2,3 triliun. Pada 2017, hingga September …

Read More »

Survey Tentang Peran DPR Dalam Melindungi Hak-Hak Rakyat Pada Perjanjian Perdagangan Bebas

Indonesia sedang merundingkan, Indonesia EU CEPA, ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan Indonesia European Free Trade Agreement (IEFTA). Bahwa, dari pengalaman Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), rakyat tidak pernah ditanya ataupun dilibatkan dalam diskusi mengenai liberalisasi ekonomi ini. Tahu-tahu MEA sudah disahkan dan berjalan tanpa adanya persiapan apa-apa. Padahal kita tahu, dampak liberalisasi perdagangan sangat luas bagi perekonomian rakyat. Bahkan …

Read More »

FTA’s Hightlight Juli, 2018

FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global. Selengkapnya >>>FTA Highlight, JULI 2018

Read More »

Investasi Tambang dan Kebijakan Pasar Bebas

  Rachmi Hertanti (Direktur Eksekutif IGJ) :tulisan ini adalah opini pribadi penulis * Kebijakan ekonomi pasar terbuka yang semakin massif dilakukan oleh Presiden Jokowi tentunya akan membawa dampak terhadap sektor ekonomi strategis Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dalam era liberalisasi saat ini, Presiden Jokowi mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi 1 hingga 11, yang hendak menjadikan Indonesia sebagai salah …

Read More »

IGJ Sampaikan Sejumlah Catatan Merah dalam Perundingan RCEP

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ), menyoroti sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-23 di Bangkok, Thailand. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menyampaikan bahwa ada beberapa catatan merah yang harus diperhatikan oleh negosiator terkait dengan perundingan bab investasi di dalam RCEP. “Tiga isu investasi yang menjadi garis merah untuk para negosiator, seperti aturan ISDS, performance requirements, dan Export …

Read More »

Isu Akses Terhadap Obat Murah Dalam People’s Forum Brussels

Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa mengadakan People’s Forum di Brussels, Belgia, pada 9-13 Juli 2018 dalam rangka memberikan respon dan intervensi dalam perundingan ke-5 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang berlangsung. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir dalam People’s Forum ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konfederasi Perjuangan Rakyat …

Read More »

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 Bangkok, 2018

  RCEP Hanya Muluskan Agenda Korporasi dan Investor Bukan Agenda Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Bangkok, 23 July 2018-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi merupakan gabungan dari Civil Society Organization(CSOs) Indonesia ikut menyoroti perundingan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ke-23 di Bangkok, Thailand. Beberapa perwakilan CSOs yang ikut ke Bangkok, Thailand diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan, …

Read More »