MENGUPAS KRISIS UTANG DI NEGARA- NEGARA BERKEMBANG
Brief Seri - 1 : APA ITU UTANG NEGARA DAN POTENSI TEKANAN UTANG ? Menurut laporan Bank Dunia (2021), lebih...
Publikasi
KEPAL : DPR SAHKAN PERPPU CIPTA KERJA, INI MERUPAKAN PELANGGARAN KONSTITUSI
Siaran PersKomite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 26 Maret 2023 - Pada Selasa 21 Maret 2023 genap sudah pelanggaran terhadap...
AIIB Harus Bertindak Menghentikan Cara-Cara Represif dan Manipulatif dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Proyek Mandalika
Press ReleaseKoalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur IndonesiaPeningkatan Militerisasi dan Pertemuan Penyelesaian Sengketa Palsu selama Gelaran World Superbike Race Maret 2023 Anggota...
Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)
02 December 2022 Frans Timmermans,Executive Vice-President of the European Commission Virginijus Sinkevičius,European Commissioner for the Environment, Oceans and Fisheries Jaroslav...
Laporan Pemantauan Pelanggaran Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Terdapat beberapa hal yang...
Pengaduan Konstitusional Atas Adanya Pelanggaran Hak Konstitusional Pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Permohonan Fatwa Mahkamah Konstitusi
Pemerintah Republik Indonesia telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi RI dengan melakukan pembentukan berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020...
Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria
Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2022: Jakarta, 27 September 2022 TEGAKKAN KONSTITUSIONALISME AGRARIA UNTUK KEDAULATAN DAN KESELAMATAN RAKYAT, HENTIKAN PERAMPASAN...
Tanaman Transgenik Bukan Solusi!
Siaran Pers Bersama TERASI Pangan23 September 2022. Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan (TERASI Pangan) menolak kebijakan Pemerintah untuk mendorong...
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DIINDONESIA MENYIKAPI LIBERALISASI EKONOMI DIGITAL
Suka tidak suka, segala aspek kehidupan hari ini bergerak ke arah digital. Seluruh inovasi teknologi di masa depan diproyeksikan mengusung...
SIARAN PERS “Organisasi Masyarakat Sipil mendesak Negara G20 untuk Menempatkan Nyawa di atas Kepentingan Profit”
Jakarta, Jumat (12/8) - Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia bersama Peoples Vaccine Alliance (PVA) Asia dan Indonesia for Global Justice (IGJ)...
Popular Post
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
-
Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang
