• id Indonesia
  • en English
Sabtu, Januari 23, 2021
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home IGJ On Media

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Indonesia Tolak RCEP

Februari 27, 2019
in IGJ On Media, news, Uncategorized
2 min read
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Indonesia Tolak RCEP

Koalisi Masyarakat Untuk Keadilan Ekonomi , Senin (25/2) / IGJ

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

DENPASAR, kanalbali.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak Pemerintah Indonesia tidak menyepakati perjanjian Regional Comprehensive Economic Pratnership (RCEP) . Tuntutan disampaikan saat RCEP putaran ke-25 sedang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.

Tuntutan itu karena RCEP cenderung bersifat rahasia dan membatasi akses publik mengenai materinya. Padahal publik ikut menanggung resiko dari perjanjian itu. “Seperti sekarang kami disini hanya diberi kesempatan 1,5 jam bertemu dengan perwakilan Indonesia, tapi kalau kalangan bisnis akan diberi kesempatan lebih lama,” kata aktivis koalisi, Kartini Samon.

Nyoman Mardika dari Manikaya Kauci menyebut, RCEP diduga akan memberi keleluasaan yang lebih besar bagi investor untuk merampas ruang kehidupan warga. “Padahal seperti di Bali, kami masih terus melawan upaya menjadikan teluk benoa sebagai kawasan investasi,” tegasnya.

Kecenderungan melakukan reklamasi juga menjadi trend untuk membuat apa yang disebut sebagai ‘Bali’ baru di sejumlah kawasan pesisir yang berpotensi menyingkirkan penduduk lokal yang hidup sebagai nelayan.

Masalah yang lain adalah soal kedaulatan benih dimana mekanisme perjanjian juga akan membuat suatu alasan untuk mengakui hak atas kekayaan intelektua dan merampas hak petani untuk mengembangkannya sendiri. Akibatnya, harga benih pun menjadi sangat mahal bagi petani.

Hal lain yang mengkhawatirkan adalah dalam hal penyediaan obat-obatan khususnya HIV. Ferry Norita dari menyebut, jumlah orang dengan HIV sudah mencapai sekitar 300 ribu orang dan saat ini obat-obatan yang tersedia masih sebatas obat lini 1.

“Bagaimana bila mereka nanti harus menggunakan obat-obatan lini 2 atau 3 yang harus diimport dan perdagangannya dikuasai oleh koorporasi,” katanya. (kanalbali/RFH)

Sumber >>> https://kumparan.com/kanalbali/koalisi-masyarakat-sipil-desak-indonesia-tolak-rcep-1551095869344840581

PDF 📄
Tags: EkonomiFREE TRADERCEP
Previous Post

Aktivitas Impor Pangan Rawan Terjadi Korupsi, Apa Strategi Calon Presiden?

Next Post

SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Related Posts

Ekonomi Rakyat Terdampak, DPR Harus Menjalankan Amanat Konstitusi Dalam Membahas Perjanjian RCEP
RCEP

Ekonomi Rakyat Terdampak, DPR Harus Menjalankan Amanat Konstitusi Dalam Membahas Perjanjian RCEP

November 18, 2020
RCEP Akan Memperburuk Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi
Artikel

RCEP Akan Memperburuk Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi

November 14, 2020
Load More
Next Post
SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM

    Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM

    697 shares
    Share 285 Tweet 172
  • Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Mengadopsi Pasar Tenagakerja Berbasis Revolusi Industri 4.0

    605 shares
    Share 242 Tweet 151
  • Menyoal Kebijakan Pemerintah Tentang Krisis Multidimensi & Omnibus Law ditengah Pandemi Covid19

    581 shares
    Share 232 Tweet 145
  • Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY

    523 shares
    Share 209 Tweet 131
  • Perlu Antisipasi 4 Tantangan Ekonomi Global

    520 shares
    Share 208 Tweet 130
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.