• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Kampanye Human Right

Laporan Agenda Indonesia Focal Point Selama 1st IGWG Meeting

Desember 23, 2016
in Human Right, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty Initiative
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Di Jenewa, 6-10 July 2015

Perwakilan Indonesia Focal Point: Rachmi Hertanti, Irhas Ahmady, dan Wensislaus Fatubun

IGWG Meeting Process

  • Proses dalam IGWG Meeting cukup menarik. Khususnya pada hari pertama sidang. Maria Spinoza, Ambassador of Ecuador terpilih sebagai Chairperson-Rapporteur. Hal ini menandai bahwa proses Treaty Binding akan tetap on track sebagaimana proposal yang diajukan oleh Ekuador.
  • Pada hari pertama, pada saat pembahasan work program, cukup terjadi perdebatan yang kuat ketika EU mengusulkan adanya perubahan work program untuk IGWG meeting. Ada 2 proposal yang diajukan EU yakni (1) meminta untuk menambah satu panel khusus untuk membahas mengenai The Guiding Principles: Renewed commitments by all states; (2) meminta untuk menambahkan kata ‘All’ didepan kata ‘business and enterprises’. Proposal EU ini hanya didukung oleh delegasi dari Swiss.  Namun, pada akhirnya hanya satu proposal yang dikabulkan terkait dengan penambahan panel. Dan proposal terkait dengan penambahan kata ditolak karena Resolusi 26/9 sudah sangat jelas dan tidak perlu lagi diintepretasikan. Perusahaan domestic tidak akan menjadi obyek diskusi.
  • Dengan tambahan panel ini, maka work program memiliki 8 hal yang akan didiskusikan, yakni: (1) Penerapan The GP on BHR; (2) Prinsip2 The TNCs legally binding treaty; (3) TNCs and other business enterprises: Konsep dan sifat hukum alami dalam hukum internasional; (4) Isu2 HAM yang akan dicakup dalam instrument binding treaty; (5) Tanggung jawab Negara untuk menjamin agar TNCs menghormati HAM, termasuk Extraterritorial Obligations; (6) Meningkatkan tanggungjawab TNCs and Other Business Enterprises untuk menghormati HAM termasuk Pencegahan, mitigasi, dan remediasi; (7) tanggung jawab hukum (Legal Liability) dari TNCs dan other business enterprises: Standard yang digunakan seperti apa dan untuk tindakan apa?; (8) Membentuk mekanisme nasional dan internasional untuk akses terhadap remedy, termasuk Kerjasama yudisial internasional, dan akuntabilitas The OHCHR dan remedy project.
  • Dalam diskusi panel, pendapat panelis cukup beragam dan mewakili berbagai kepentingan sehingga terbuka pendiskusian dalam isu-isu sensitive yang memuat kepentingan TNCs, seperti: menguatkan The GP dari pada proses binding treaty, actor non-state dapat menjadi subyek hukum HAM internasional, mendorong tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada TNCs tetapi mencakup domestic corporate, dan perlunya melibatkan pihak bisnis (tanpa ECOSOC Status) dalam perumusan binding treaty. (Point penting diskusi panel terlampir terpisah)
  • Kesimpulan dan Rekomendasi The First Session of IGWG Meeting on TNCs Binding Treaty:
  1. Second Session of IGWG Meeting akan diadakan pada tahun 2016.
  2. Chairperson akan mengadakan informal consultations baik dengan pemerintah ataupun CSOs, untuk meminta masukan dan pertimbangan terkait program kerja pada second session the IGWG Meeting.
  3. Program kerja disusun berdasarkan hasil first meeting of IGWG Meeting dan informal consultations, dan akan menginformasikan draftnya secara public untuk mendapat masukan dan mendiskusikannya sebelum diputuskan.

 

PDF 📄
Previous Post

Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty Initiative

Next Post

Laporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes Advocacy

Related Posts

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
IGJ On Media

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB

Februari 6, 2023
TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Load More
Next Post
Laporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes Advocacy

Laporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes Advocacy

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.