• id Indonesia
  • en English
Jumat, Mei 26, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Fokus Pemantauan Asean-EU Campaign Network

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Februari 20, 2018
in Asean-EU Campaign Network, Bisnis & Ham, EU Indonesia Cepa, IGJ On Media, Isu Terkini, Rilis Media, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read

Konferensi pers Asia Europe People's Forum (AEPF), di Jakarta, Senin (19/2/2018). - .Bisnis/Agne Yasa

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum.

“Hal ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa perdagangan dan investasi berkontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan, prasyarat untuk mencakup lingkungan yang sehat, ekonomi yang ramah iklim, kepastian terhadap mata pencaharian dan pekerjaan yang layak untuk semua serta berkeadilan gender,” jelasnya, dalam konferensi pers Asia Europe People’s Forum (AEPF), di Jakarta, Senin (19/2/2018).

Paul mengatakan CEPA harus tidak membatasi ruang kebijakan pemerintah untuk mengatur ekonomi dan mengambil tindakan untuk memastikan hak warga negara terhadap kehidupan, pangan, air, dan sanitasi, energi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan pekerjaan yang layak.

“Kami melihat bahwa negosiasi saat ini sebagian besar didorong oleh kepentingan perusahaan transnasional besar,” katanya.

Dia menambahkan akses dan perlindungan pasar yang tidak terbatas untuk investasi asing akan menghasilkan konsentrasi pasar dan modal lebih lanjut. Hal tersebut berkontribusi terhadap perkembangan sosial ekonomi yang tidak adil di dalam dan di antara negara-negara dan bukan cara yang berkenaljutan untuk masa mendatang.

Untuk itu terdapat beberapa kondisi yang dirasa harus segera diimplementasikan dalam perundingan perjanjian kemitraan komprehensif IEU-CEPA yang telah memasuki tahapan keempat perundingan ini.

Paul mengatakan kondisi untuk proses negosiasi tersebut yaitu memberikan transparansi penuh, meratifikasi dan melaksanakan konvensi inti ILO terkait pekerja.

Kemudian, deklarasi dukungan untuk perjanjian PBB tentang bisnis dan hak azasi manusia yang mengikat untuk menangani pelanggaran oleh investor. Selain tiu memastikan masukan pemangku kepentingan yang seimbang, melakukan dan mengungkapkan penilaian dampak terhadap hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan dan mengakhiri penggundulan hutan.

Sementara itu, Rachmi Hartanti, Indonesia Executive Director for Global Justice (IGJ) sekaligus representative Asia untuk International Organizing Committee of the AEPF, mengatakan negosiasi yang sedang berlangsung tidak didesain untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat.

“Perjanjian perdagangan Indonesia dan EU akan mendorong akses pasar tidak terbatas dan hukum khusus untuk investor asing dan kemungkinan akan menghasilkan konsentrasi pasar dan modal lebih lanjut. Hal ini berkontribusi terhadap perkembangan sosioekonomi yang tidak adil di dalam dan di antara negara-negara dan karena itu bukan jalan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dia mengatakan untuk memastikan perlindungan hak dasar masyarakat dalam perjanjian perdagangan bebas, transparansi penuh dan keterlibatan publik dalam proses negosiasi bersifat wajib.

“Transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat harus merupakan syarat wajib yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memantau negosiasi dan menimbulkan perhatian atas ketentuan yang bertentangan dengan hak dasar rakyat,” jelasnya.

Tag : perundingan ieu-cepa

Editor : Linda Teti Silitonga
Sumber berita >>>
http://industri.bisnis.com/read/20180219/12/740293/masyarakat-sipil-minta-transparansi-mengenai-ieu-cepa
Baca juga :
http://industri.bisnis.com/read/20180219/12/740322/masyarakat-sipil-minta-cpo-keluar-dari-topik-negosiasi-ieu-cepa-
PDF 📄
Tags: AEPFEvent IGJFTAWTO
Previous Post

Masyarakat Sipil Gugat UU Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi

Next Post

Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Aktivis Ingin Rakyat Berdaulat

Related Posts

Babak Baru Perundingan TRIPS Waiver, dimulainya Negosiasi Berbasis Teks
Publikasi

Babak Baru Perundingan TRIPS Waiver, dimulainya Negosiasi Berbasis Teks

Juli 22, 2021
Photo by Susmita Saha on Unsplash
Pres Release & Statement

Pernyataan Sikap Bersama Kelompok Masyarakat Sipil dan Organisasi Nelayan Terhadap Negosiasi Subsidi Perikanan di WTO

Juli 15, 2021
Load More
Next Post
“Jelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”

Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Aktivis Ingin Rakyat Berdaulat

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2741 shares
    Share 1096 Tweet 685
  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2723 shares
    Share 1089 Tweet 681
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2239 shares
    Share 896 Tweet 560
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1211 shares
    Share 484 Tweet 303
  • Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang

    1203 shares
    Share 481 Tweet 301
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.