• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home ASEAN Economic Community 2015

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

Oktober 6, 2017
in ASEAN Economic Community 2015, Publikasi, RCEP, Rilis Media, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina

25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya dibawah Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Komitmen anggota parlemen ASEAN ini merupakan hasil dari acara “Dialogue on RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Negotiations and its Impacts to Human Rights and Environment: Role of Parliamentarians and Stakeholders” pada 24-25 September 2017 di Hotel Century Park, Jakarta, yang diselenggarakan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), dan ETO Consortium. Kegiatan itu dikuti sejumlah anggota parlemen dari negara-negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa sampai saat ini proses perundingan RCEP sangat rahasia dan tidak transparan, sehingga mempersulit partisipasi publik.

“tidak hanya rakyat ASEAN yang sulit mengakses teks perundingan, bahkan anggota parlemen di ASEAN pun tertutup aksesnya. Padahal ada materi-materi perjanjian yang berpotensi mendegradasi kuasa negara dalam membuat peraturan, dan ada kecenderungan RCEP menghendaki adanya sinkronisasi regulasi domestik yang menjadi kewenangan parlemen,” jelas Rachmi.

Sementara itu salah satu expert dalam Dialogue, Joseph Puruganan, Koordinator Kantor Perwakilan Filipina Organisasi Focus on The Global South, mengatakan RCEP merupakan rencana kerjasama yang sangat ambisius dan memiliki potensi dampak pada kehidupan masyarakat.

“Namun informasi yang sampai kepada masyarakat sangat sedikit, karenanya kita perlu mendorong anggota-anggota parlemen di ASEAN untuk mendesakkan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam proses tersebut,” kata dia.

Ia menambahkan, Parlemen ASEAN harus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, agar proses negosiasi RCEP tidak dibangun hanya untuk kepentingan korporasi.

Terlebih, tambahnya, ada penolakan kuat terhadap RCEP dari berbagai kalangan, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat serta para pegiat HAM.
“Untuk itu kami mendesak anggota parlemen ASEAN untuk mendengarkan tuntutan masyarakat terkait RCEP,” pungkasnya.

Oleh karena itu, peran parlemen ASEAN akan menjadi sangat penting dalam melakukan monitoring bahkan melakukan evaluasi terhadap kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Parlemen ASEAN harus bisa mendesakan sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan bagi parlemen untuk dapat mereview teks perundingan RCEP yang dianggap melanggar hak-hak dasar publik”, tutup Rachmi.***

Narahubung:
Rachmi Hertanti, Direktur IGJ: +628174985180 or rachmihertanti@gmail.com
Joseph Puruganan, Focus on the Global South di Filipina: +639228299450 or josephp@focusweb.org

Sekretariat IGJ:
Jl.Duren TIga Raya No.9, Pancoran, Jakarta Selatan
Website: www.igj.or.id / Email: igj@igj.or.id

PDF 📄
Tags: ASEANKebijakan Luar NegeriRCEP
Previous Post

Terindikasi Mengancam HAM, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang CEPA

Next Post

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement

Related Posts

Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi
Publikasi

Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi

Februari 24, 2021
Briefing Paper

Fact Sheet Perjanjian RCEP

Februari 9, 2021
Load More
Next Post
Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.