Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi
Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) Jakarta, 24 Februari 2021. RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership telah...
RCEP
Ekonomi Rakyat Terdampak, DPR Harus Menjalankan Amanat Konstitusi Dalam Membahas Perjanjian RCEP
Rilis Merespon Perjanjian RCEP Jakarta, 17 November 2020 – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mengecam tindakan Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian...
RCEP Akan Memperburuk Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi
Siaran PersKoalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi14 November 2020 Indonesia saat ini telah berada pada kondisi resesi berdasarkan laporan Badan Pusat...
Ambisi Indonesia di RCEP, Terlibat Dalam Global Value Chain dan Penarikan Investasi
Update Monitoring RCEP Jakarta, 15 September 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mengadakan audiensi dengan Ibu Dr. Ir....
RCEP Justru akan Memperburuk Krisis Kesehatan dan Ekonomi di Tengah Pandemi
Rilis RCEP Jakarta, 11 Juni 2020 - Wabah Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 7 juta orang, dan menyebabkan kematian lebih...
Isu Kontroversial Tidak Diatur, Tapi Masih Terbuka Untuk Ditinjau Ulang
Update Perundingan RCEP: Jakarta, 28 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice melakukan audiensi pada 25 Oktober 2019 dengan Direktur Perundingan...
Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat
Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 25 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme...
Waspadai Potensi Eksploitasi oleh Asing dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional
JAKARTA, KOMPAS — Perundingan perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang kini hampir selesai, berpotensi diumumkan pemerintah jilid...
Surat Terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 – 2024
Dengan hormat, Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (selanjutnya disebut Koalisi) mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Joko...
Popular Post
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade
-
Penenggelaman Kapal Asing
-
Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang
-
DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”
