• id Indonesia
  • en English
Kamis, Februari 9, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home IGJ On Media

Pemilu 2019 : Harus Ada Perubahan Model Ekonomi

Februari 1, 2019
in IGJ On Media, news, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
Pemilu 2019 : Harus Ada Perubahan Model Ekonomi

Cetak surat suara Pemilu 2019 di PT Aksara Grafika Pratama-Bisnis - Felix Jody Kinarwan

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pemilihan umum serempak 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA- Pemilihan umum serempak 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam rangka memberikan catatan terhadap kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2018 dalam catatan awal tahun.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti mengatakan bahwa kinerja perdagangan pada 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang 5 tahun terakhir.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya tekanan perekonomian global. Laporan BPS menunjukan bahwa disepanjang 2018, perdagangan Indonesia mencatat rekor defisit terburuk yaitu mencapai minus US$8,56 miliar.

Defisit perdagangan disebabkan oleh tingginya nilai impor migas yang mencapai US$29,8 miliar, dan mencatatkan defisit di sektor migas sebesar minus US$12,4 miliar, namun disisi lain surplus non-migas sebesar US$3,83 miliar masih tidak mampu menutupi defisit migas.

“Kami menilai penurunan kinerja perdagangan Indonesia di sepanjang 2018 bukan sekedar persoalan kasuistis yang dipengaruhi oleh kondisi global semata, tetapi ini juga merupakan efek jangka panjang dari kebijakan salah kelola perekonomi nasional dimana Pemerintah Indonesia tidak mampu menyusun strategi penguatan ekonomi nasional atas dampak dari kebijakan ekonomi terbuka,” ujarnya, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, persoalan yang melingkupi kebijakan perdagangan Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah1967, di mana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam dan merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neo-liberal yang terus dipertahankan Pemerintah Indonesia sejak jaman orde baru, reformasi, hingga rezim saat ini.

Maka, sudah saatnya untuk Pemerintah Indonesia ke depan segera mengkaji kembali strategi kebijakan ekonomi terbuka yang dipilih selama ini, desak Rachmi.

Rachmi juga berpandangan bahwa Pemilu 2019 jangan hanya menjadi proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki.

Dalam Pemilu 2019 ini, harus mampu mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit-elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat banyak.

IGJ, tuturnya, mendesak agar agenda keadilan ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dalam perdebatan arah bangsa, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia.

Dua agenda keadilan ekonomi yang didesakan IGJ, yaitu mengenai arah kebijakan perdagangan Indonesia; dan perlindungan kepentingan rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. FTA.

Sumber >>>

https://kabar24.bisnis.com/read/20190131/15/884476/pemilu-2019-harus-ada-perubahan-model-ekonomi

 

PDF 📄
Tags: EkonomiFREETRADEPasar Bebas
Previous Post

Brief Position Catatan Awal Tahun IGJ 2019 : Agenda Keadilan Ekonomi Indonesia Dalam Pemilu 2019

Next Post

Indonesia Perlu Berdayakan Industri Lokal ke Tingkat Global

Related Posts

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945
Publikasi

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945

Juli 22, 2021
Rangkaian Pertemuan IGJ Dengan Anggota Parlemen dan Politisi Indonesia
Laporan

Rangkaian Pertemuan IGJ Dengan Anggota Parlemen dan Politisi Indonesia

Juni 11, 2021
Load More
Next Post
Indonesia Perlu Berdayakan Industri Lokal ke Tingkat Global

Indonesia Perlu Berdayakan Industri Lokal ke Tingkat Global

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2608 shares
    Share 1043 Tweet 652
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2594 shares
    Share 1038 Tweet 649
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2237 shares
    Share 895 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.