• id Indonesia
  • en English
Jumat, Mei 26, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home IGJ On Media

Rachmi Hertanti: Jokowi Harus Tuntut Azevedo Selesaikan Isu Pertanian

April 15, 2016
in IGJ On Media
Reading Time: 2 mins read
Jokowi Sets to Start Indonesia-EU Negotiations
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, GATRAnews– Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai, kunjungan Dirjen WTO, Roberto Azevedo, ke Indonesia dalam rangka untuk memperkuat dukungan negara-negara Asia kepada dirinya dalam pemilihan Dirjen WTO pada Desember tahun ini.

Kedatangan Dirjen WTO ke Indonesia, merupakan bagian dari lawatannya ke berbagai negara-negara anggota berkembang dan negara terbelakang WTO. Seperti Afrika, Asia, Karibia, dan Amerika Selatan. Setelah Indonesia, tujuan selanjutnya adalah Malaysia.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menyatakan,  kunjungan Dirjen WTO ini sangat kental dengan nuansa kepentingan pribadi Azevedo yang ingin terpilih lagi menjadi Dirjen WTO pada Desember 2016. Ia pun melihat bahwa seharusnya hal ini bisa dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk mendesakan tuntutan Indonesia terhadap isu pertanian dan cadangan publik yang belum tercapai di WTO.

“Presiden Jokowi harusnya bisa mendesakan kepentingan pertanian kita di WTO kepada Azevedo agar dapat segera dituntaskan. Karena selama menjadi Dirjen, Roberto Azevedo selalu membela kepentingan negara maju, khususnya Amerika Serikat, ” terang Rachmi di Jakarta, Rabu (13/4) .

Bahkan, lanjut Rachmi, tidak maksimal dalam memperjuangkan isu pertanian dalam beberapa perundingan KTM WTO baik di Bali pada 2013 maupun di Nairobi pada 2015 yang lalu.

Berdasarkan hasil monitoring IGJ selama dua putaran perundingan WTO di Bali dan Nairobi, rekam jejak kepemimpinan Roberto Azevedo di WTO sangat buruk dan sangat pro terhadap kepentingan negara maju ketimbang negara berkembang, seperti Indonesia.

Misalnya, Paket Bali yang dihasilkan pada KTM ke-9 di Bali tahun 2013 hanya menghasilkan kesepakatan Perjanjian Trade Facilitation yang merupakan kepentingan Negara Maju. Dan melupakan penyelesaian perundingan isu pertanian dan cadangan pangan publik yang sangat penting bagi negara berkembang.

Di Nairobi pun mengalami hal yang sama. Bahkan Azevedo mendorong terjadinya kesepakatan yang hendak meninggalkan penyelesaian Putaran Doha. Serta memaksakan masuknya isu Singapura ke dalam negosiasi WTO. Kepentingan Indonesia atas Special Product dan Special Safeguard Mechanisme pada isu pertanian pun tidak tercapai.

“Kita tidak butuh pujian Azevedo. Seharusnya pertemuan ini dipergunakan untuk mendesak Azevedo agar konsisten memperjuangkan kepentingan pertanian negara berkembang, khususnya Indonesia, di WTO,” tambahnya.

Roberto Azevedo merupakan Dirjen WTO terpilih sejak tahun 2013 yang Desember 2016 masa akhir jabatannya. WTO akan memulai pemilihan kembali untuk menentukan jabatan Dirjen WTO.


Reporter: Adit
Editor: Arief Prasetyo

PDF 📄
Previous Post

Gov’t Ready to Accelerate Trade Negotiation With EU

Next Post

JOKOWI HARUS TUNTUT AZEVEDO SELESAIKAN ISU PERTANIAN

Related Posts

HATI-HATI: ADA POTENSI KERENTANAN DOMINASI SURAT UTANG DOMESTIK PEMERINTAH INDONESIA
Artikel

HATI-HATI: ADA POTENSI KERENTANAN DOMINASI SURAT UTANG DOMESTIK PEMERINTAH INDONESIA

Mei 22, 2023
Pengujian Formil UU No. 6/2023 tentang Penetapan PERPU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, Esensinya adalah Menguji Putusan MK itu Sendiri
Gerak Lawan

Pengujian Formil UU No. 6/2023 tentang Penetapan PERPU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, Esensinya adalah Menguji Putusan MK itu Sendiri

Mei 17, 2023
Load More
Next Post
JOKOWI HARUS TUNTUT AZEVEDO SELESAIKAN ISU PERTANIAN

JOKOWI HARUS TUNTUT AZEVEDO SELESAIKAN ISU PERTANIAN

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2741 shares
    Share 1096 Tweet 685
  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2723 shares
    Share 1089 Tweet 681
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2239 shares
    Share 896 Tweet 560
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1211 shares
    Share 484 Tweet 303
  • Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang

    1203 shares
    Share 481 Tweet 301
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.