• id Indonesia
  • en English
Kamis, Februari 9, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Kampanye

Seruan untuk menandatangani surat terbuka kepada Komisi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia

April 26, 2022
in Kampanye
Reading Time: 2 mins read
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

No to UPOV in Indonesia – Dukungan untuk Hak Petani dan Keanekaragaman Hayati

Rekan-rekan yang terhormat

UE terus menuntut agar negara-negara Selatan memperkenalkan hak perlindungan varietas tanaman menurut UPOV 91 dalam perjanjian perdagangan bebas. Hal ini juga yang dilakukan UE dalam negosiasi CEPA yang sedang berlangsung dengan Indonesia, mencoba untuk menghilangkan fleksibilitas Indonesia untuk menerapkan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya sendiri.

Undang-undang perlindungan varietas tanaman menurut UPOV 91 sangat bertentangan dengan hak petani sebagaimana tercantum dalam Deklarasi UNDROP dan juga menghambat implementasi komitmen internasional di bidang keanekaragaman hayati. Untuk mencegah hal ini, kami menulis surat terbuka kepada Komisi Uni Eropa (letters to the EU Commission) dan Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).

Kami ingin mengundang Anda untuk menandatangani bersama surat-surat ini sehingga suara kita bersama tidak dapat diabaikan.

Silakan ikuti tautan ini untuk menandatangani surat: https://bit.ly/3uUu3yJ .

Setelah mengikuti tautan tersebut, silahkan pilih Bahasa Indonesia di bagian kanan atas, supaya Anda bisa membaca versi surat-surat tersebut dalam Bahasa Indonesia. Anda dapat menandatangani surat-surat tersebut hingga tanggal 10 Mei – surat-surat itu akan dikirim pada hari-hari setelahnya. Untuk informasi latar belakang lebih lanjut lihat: Briefing paper “The reasons why Indonesia should not (be forced to) join UPOV”.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi maulanasidik55@gmail.com dan f.hernandez@bothends.org atau organisasi penandatangan lainnya di bawah ini.

Terima kasih banyak atas dukungan

Rahmat Maulana, Indonesia for Global Justice (IGJ)
François Meienberg, APBREBES
Burghard Ilge, Both ENDS
Sangeeta Shashikant, Third World Network

PDF 📄
Previous Post

Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perundingan Indonesia EU-CEPA

Next Post

Rilis Bersama Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Hari Buruh Sedunia 2022

Related Posts

Kampanye

Tanpa Partisipasi Publik,Perundingan Indonesia-EU CEPA Berpotensi Menimbulkan Krisis Multidimensi di Indonesia

Februari 9, 2023
LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
IGJ On Media

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB

Februari 6, 2023
Load More
Next Post
Rilis Bersama Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Hari Buruh Sedunia 2022

Rilis Bersama Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Hari Buruh Sedunia 2022

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2607 shares
    Share 1043 Tweet 652
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2593 shares
    Share 1037 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.