• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home news

Surat Pernyataan Bersama Indonesia Focal Point Untuk Advokasi Kejahatan Korporasi

Agustus 12, 2016
in news, Rilis Media
Reading Time: 3 mins read
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Surat Pernyataan Bersama

Indonesia Focal Point Untuk Advokasi Kejahatan Korporasi

 “Revolusi Sistem Penegakan Hukum Indonesia”

Jakarta, 11 Agustus 2016. Indonesia Focal Point untuk Advokasi Kejahatan Korporasi (IFP) menilai pengungkapan Haris Azhar atas kejahatan yang melibatkan institusi penegak hukum Indonesia menunjukan tentang “bobroknya” sistem penegakan hukum Indonesia. Terlebih keterlibatan institusi penegak hukum Indonesia semakin memperkuat asumsi mengenai gagalnya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran hukum diberbagai konflik sumber daya alam dan sektor lainnya.

Sehingga, situasi ini harus bisa mendorong perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan, terutama mengenai kejahatan korporasi yang melibatkan tidak hanya institusi penegak hukum, melainkan juga pejabat pemerintahan.

Bagi Indonesia Focal Point, hal ini harus dapat menjadi momentum untuk terus mengungapkan ketidakadilan atas Praktik eksploitasi dan kontrol korporasi atas sumber daya alam Indonesia yang selama ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak rakyat seperti: perampasan lahan, pengrusakan lingkungan, mengkriminalisasi petani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat, mengeksploitasi buruh tanpa upah yang layak, menggelapkan pajak, bahkan hingga pembunuhan yang tidak pernah terungkap kebenarannya.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam mengungkapkan kejahatan, harus menjadi fondasi utama dalam perbaikan sistem penegakan Hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum terhadap korporasi yang selama ini tidak pernah tersentuh hukum dan “dilegitimasi” oleh Negara.

Indonesia Focal Point (IFP) hadir sebagai perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia di UNHRC sejak 2015 dalam proses perumusan UN Binding Treaty on Business and Human Rights for TNCs sebagai pelaksanaan UNHRC Resolution No.26/9. Resolusi ini hendak memastikan mekanisme penegakan hukum yang efektif bagi kejahatan yang dilakukan korporasi dalam kasus-kasus Bisnis dan HAM.

Selain itu, IFP hadir untuk memperkuat perjuangan terhadap kejahatan korporasi di Indonesia melalui kerja-kerja kolektif advokasi yang mendorong pertanggungjawaban Negara untuk menjamin kepastian penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM agar keadilan bagi masyarakat korban dapat terwujud.

Untuk itu, IFP mendesak agar proses perbaikan sistem penegakan hukum Indonesia tidak hanya dilakukan pada satu kasus tertentu, tetapi perbaikannya harus juga dilakukan pada kasus-kasus lain, khususnya yang terkait dengan isu Bisnis dan HAM.

Tertanda:

 

Rachmi Hertanti, IGJ: 08174985180 Maryati Abdullah, PWYP Indonesia: 082125238247
Ridwan Dharmawan, IHCS: 081286728337 Puspa Dewi, Solidaritas Perempuan:085260241597
Nur Hidayati, WALHI: 081316101154 Muhammad Reza, KruHA: 081370601441
Mugiyanto, INFID: 081399825960 Merah Johansyah, JATAM: 081347882228
Jefri Saragih, Sawit Watch: 081320062233 Martin Hadiwinata, KNTI: 081286030453
M.Ananto, KONTRAS: 081908871477  

 

——————————————————————————————————————————————————

Anggota Indonesia Focal Point:

Indonesia for Global Justice (IGJ)- Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) – Mining Advocacy Network (JATAM) – Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) – People’s Coalition For The Right To Water Indonesia (KRuHA) – Pusaka – Sawit Watch – Bina Desa – Peoples Coalition for Fisheries Justice (KIARA) – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) – WALHI – KontraS – Publish What You Pay (PWYP) –Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) – Woman Solidarity

 

PDF 📄
Previous Post

ASEAN dan 6 Negara Mitranya Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Next Post

NGOs warn against dispute mechanism in Asian free-trade pact

Related Posts

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
IGJ On Media

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB

Februari 6, 2023
TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Load More
Next Post
NGOs warn against dispute mechanism in Asian free-trade pact

NGOs warn against dispute mechanism in Asian free-trade pact

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2605 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.