Sabtu , 21 September 2019
iden

Briefing Paper

IGJ Menyoal Isu Pangan Dalam Debat PilPres 2019

  Disusun oleh: Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ Jakarta, 13 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa persoalan pangan di Indonesia paling tidak perlu dilihat dari 2 aspek, yaitu pertama, dampak kedaulatan pangan akibat kebijakan ekonomi terbuka; dan Kedua, pembangunan sektor pangan, khususnya pertanian, belum memiliki  strategi  yang  baik  khususnya  terkait  dengan  pelibatan  pelaku  utama  produksi  pangan (petani, nelayan, …

Read More »

Brief Position Catatan Awal Tahun IGJ 2019 : Agenda Keadilan Ekonomi Indonesia Dalam Pemilu 2019

“Pemilu 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara structural bagi Indonesia dengan mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat” Jakarta, 31 Januari 2019. Kinerja perdagangan di tahun 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang 5 tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai factor khususnya tekanan perekonomian global. Indonesia for Global Justice …

Read More »

Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO

  Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market Accsess) Apa dan Mengapa Kelompok G-33 Sekilas tentang GATS (General Agreement Trade in Services) / Perjanjian Umum di Bidang Jasa Sekilas tentang WTO ( World Trade Organisation ) Sekilas tentang Perjanjian Perjanjian Pertanian WTO-AoA (Agreement on Agriculture) Read more : …

Read More »

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Pendahuluan Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap …

Read More »

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement

Critical Review Towards Act No.24 Year 2000 on International Agreement: “Indonesian Law about Power Binding Towards International Agreement and International Trade Agreement” Key Points: • The use of word ‘ ratification by an act in UUPI has caused misunderstanding towards the process of binding to international agreement. • Regulation Article 10 and Article 11 Verse (1) has no avail to …

Read More »

Critical Analysis of Indonesia- EU CEPA Negotiations, Learning From Vietnam

Critical Analysis of Indonesia- EU CEPA Negotiations, Learning From Vietnam Foreign Private Monopoly Efforts To the Electricity Supply of New & Renewable Energy. Introduction Jokowi’s Government proclaimed for economic growth of 7% to 2019. An ambitious target in the midst of weakening world economy. Naturally, the economic growth is based on trading and investment activities. In order to increase the …

Read More »

Critical Analysis of Indonesian Negotiations – EU CEPA, Learning From Vietnam

Critical Analysis of Indonesian Negotiations – EU CEPA, Learning From Vietnam Risking of Indonesian Natural Resources Sovereignty on the Access of Raw Materials for the European Union Economic growth targets of 7% in 2019 which has been targeted by Jokowi’s Government inevitably participates in government efforts to encourage the increase activities of trade and investment, including through the trade or …

Read More »

Tinjauan Kritis Atas UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional dan UU No 7/2014 tentang Perdagangan

Kegagalan Undang-Undang Dalam Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atas Pengikatan Kepada Perjanjian Perdagangan Bebas.   Ketika rakyat merasa dirugikan atas pengikatan negara kepada sebuah perjanjian internasioal dan menganggap bahwa perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945, apa yang harus dilakukan? Apakah system hukum nasional bisa menjawabnya ? Selengkapnya  Download disini  Atau Baca di Bawah ini

Read More »

ISU DIGITAL DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DALAM PERUNDINGAN FTA

Digital Rights??? Penggunaan massif internet oleh publik secara tidak sadar telah menyerahkan data-data pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan publik. Tentunya hal ini menjadi sangat rentan jika data ini digunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam perjanjian perdagangan bebas tentang E-commerce yang telah digagas baik dalam Perjanjian TPP, maupun di dalam beberapa FTA yang …

Read More »

THE DIGITAL ISSUES IN INDONESIA AND ITS CHALLENGES IN FTA NEGOTIATIONS

FTA & DIGITAL TRADE The mobile data revolution that supported by the development of information and communication technology (ICT) have promoted the significant changes in the world’s economic model knows as The Digital Economy. In the International trade, the growing of the information technology has positive impact on the accretion of international services trade. World Trade Organization (WTO) statistics data …

Read More »