Selasa , 17 Juli 2018
iden

news

Perjanjian Dievaluasi Diharapkan Berpihak Pada Kepentingan Nasional

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana mengevaluasi 67 perjanjian kerja sama investasi bilateral. Rencana itu harus dicermati. Jangan sampai revisi materi perjanjian justru memperkuat dominasi investor sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan, pemerintah berencana mengevaluasi sedikitnya 67 perjanjian kerja sama investasi bilateral (BIT) yang sebelumnya telah ditandatangani. Menurut Riza, kebijakan ini perlu direspons karena …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia – Uni Eropa (CEPA) Di Tengah Propganda Nasionalisme Ekonomi Menjelang Pemilihan Presiden 2014

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Pemerintahan SBY secara mengejutkan mengambil kebijakan untuk tidak memperbaharui Perjanjian Kerjasama Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) antara Indonesia dengan Belanda. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengevaluasi sedikitnya 67 BIT yang sebelumnya sudah ditandatangani. BIT adalah perjanjian perlindungan Investasi tingkat tinggi, yang melindungi investor asing dari segala bentuk nasionalisasi, kerugian, dan gangguan politik lainnya. Sebagai mana …

Read More »

10 Agenda Politik Perempuan

Read More »

Warisan Utang 2014

Setidaknya kita boleh sedikit lega bahwa dua pasangan capres 2014, Prabowo- Hatta dan Jokowi-JK memiliki keprihatinan mendalam terkait terus membengkaknya utang pemerintah negeri ini. Dalam visi-misi, kedua pasangan tersebut, secara tegas akan menekan rasio utang terhadap PDB, dengan cara mengurangi pinjaman luar negeri baru, baik multilateral maupun bilateral. (Koran SINDO , 22/5/2014) Sebenarnya, keprihatinan tersebut, sudah cukup lama disuarakan secara …

Read More »

Mengakhiri kebijakan luar negeri SBY

KLAIM keberhasilan kebijakan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dituliskan Juru Bicara Presiden Teuku Faizasyah di harian Kompas (26/4) dan Tempo (27/4), menarik untuk dicermati manfaat dan konstitusionalitasnya. Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan kebijakan luar negeri Indonesia pada dua kepentingan utama (national interest). Pertama, guna memantapkan pelayanan negara ke dalam (negeri): melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan …

Read More »

LSM : Jangan Lupa Hulu Perikanan MEA

Jakarta, (Antara Sumbar) – Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta tidak melupakan upaya pendukung sektor hulu perikanan, terutama bantuan pengembangan produksi bagi nelayan ikan tangkap dan budidaya menjelang integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, kata LSM “Indonesia for Global Justice”. “Tidak ada strategi khusus dari pemerinttah untuk petani dan nelayan yang semakin terpinggirkan karena industrialisasi,” kata Manajer Riset dan Pengamatan Indonesia …

Read More »

LSM: Ekonomi Daerah Harus Dipastikan Siap Hadapi MEA

Jakarta (Antara Kalbar) – Pemerintah harus memastikan keterlibatan dan kesiapan ekonomi daerah, terutama wilayah yang menjadi pintu masuk arus barang dan jasa dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MAE), kata Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia for Global Justice. “Pemerintah harus miliki kemampuan edukasi kepada nelayan dan petani di wilayah perbatasan, kemudian perlu sosialsiasi di daerah, terutama yang rentan terhadap mobilisasi …

Read More »

IGJ : INDONESIA BELUM SIAP HADAPI MEA 2015

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera berlangsung pada akhir 2015. Dalam pasar bebas ini, baik kualitas produk maupun keterampilan tenaga kerja menjadi penentu apakah sebuah negara yang ikut dalamnya mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini tidak terkecuali dalam sektor perikanan dan pertanian, MEA akan mendorong liberalisasi pangan melalui integrasi kedua sektor tersebut. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai …

Read More »

Siapkah Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015?

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang tinggal tersisa waktu kurang dari 2 tahun, Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal kesiapan dan harmonisasi standardisasi produk. Padahal, Indonesia tidak memiliki pilihan selain harus ikut serta dalam arus perdagangan bebas regional guna meraih peluang ekspor lebih besar di pasar global, yang selalu berlaku prinsip survival of the fittest, …

Read More »

Pasar Bebas ASEAN, Bahaya buat Rakyat Kecil?

NEFOSNEWS, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) khawatir saat Masyarakat Ekonomi ASEAN dimulai 2015, rakyat kecil akan kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Sebab, menurut IGJ, dalam menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi kepentingan rakyat kecil seperti petani, buruh, nelayan, dan pedagang tradisional. “Seakan mereka dibiarkan sendirian menghadapi …

Read More »