Yth. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Bpk. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Menjelang acara pelantikan calon presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2024, kami, Indonesia for Global Justice sebagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, menyampaikan keprihatinan kami terkait pengelolaan fiskal Indonesia, terutama dalam hal meningkatnya beban utang negara dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika mengacu pada stagnasi pendapatan negara dan kemampuan negara untuk membayar beban utang Indonesia setiap tahunnya, nilai beban utang maupun pinjaman negara Indonesia telah mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serta tindakan serius. Oleh karena itu, kami mengajukan beberapa tuntutan berikut untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan fiskal Indonesia, yaitu:
1. Menyadari Beban Utang yang Tinggi di Indonesia
Kami mendesak Anda untuk menyadari bahwa beban utang negara semakin meningkat dan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Baik utang dalam maupun luar negeri, baik dalam bentuk Surat Utang maupun Pinjaman, nilai utang harus dilihat secara menyeluruh dengan melihat kemampuan negara atas kewajiban utang tidak hanya pada 5 tahun masa penjabatan namun jauh lebih dari itu.
2. Menggunakan Rasio Utang yang Lebih Relevan
Menggunakan rasio utang terhadap PDB sebagai satu-satunya tolok ukur keberlanjutan utang tidak memadai. Tolok ukur ini dapat menutupi risiko nyata yang disebabkan oleh kewajiban utang yang meningkat. Kami menuntut penggunaan indikator yang lebih relevan, seperti “debt service to revenue”, “interest to revenue”, dan “debt to revenue ratio” sebagai alat utama dalam menilai keberlanjutan utang. Rasio-rasio ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan pemerintah mengelola dan membayar kewajiban utangnya tanpa membebani anggaran negara.
3. Pembenahan Kinerja BUMN
Perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan, terutama mengingat peran sentral mereka dalam proyek infrastruktur besar. Beberapa BUMN yang sedang berada dalam tekanan utang berpotensi memberi tekanan pada APBN. Hal ini secara tidak langsung membebani publik melalui pajak atau penurunan layanan publik secara kesuluran. Kami menuntut adanya reformasi agar BUMN lebih akuntabel dan efisien.
4. Meninjau Ulang Program-Program Berisiko Tinggi Terhadap APBN
Program-program yang membawa risiko fiskal tinggi harus ditinjau ulang, terutama yang secara tidak proporsional meningkatkan beban anggaran negara. Kami mendesak prioritas diberikan kepada program yang efektif dan produktif, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan hanya pengeluaran sementara atau bermotif politik.
5. Menghentikan Perjanjian Perdagangan yang Merugikan Industri Domestik
Kami menuntut penghentian perjanjian perdagangan dan pengaturan lainnya yang dapat merugikan ekonomi domestik. Perjanjian perdagangan yang ditentukan dengan minimnya keterlibatan publik dan terburu-buru dapat menguntungkan pihak asing secara sepihak, khususnya jika mengatur secara tidak proporsional di antara kepentingan perlindungan investasi termasuk hak-hak insentif yang diberikan kepada investor dengan harus pengorbanan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan negara secara luas. Hal ini juga termasuk program “bantuan untuk perdagangan” atau “aid for trade” yang juga perlu dievaluasi kembali, karena sering kali tidak sejalan dengan prioritas ekonomi Indonesia dan hanya menguntungkan negara pemberi bantuan.
6. Memantau Program Berbasis Utang seperti JETP dan ETM
Penting untuk tidak lengah dalam memantau potensi dampak negatif sosial, ekonomi, dan politik dari program berbasis utang seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM). Pelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa program utang yang dikelola buruk dapat memiliki dampak negatif jangka panjang. Tinjauan yang cermat diperlukan untuk mencegah dampak buruk.
7. Meningkatkan Pengetahuan tentang Mekanisme Debt Swap
Kami mendesak peningkatan pengetahuan dan harmonisasi pengelolaan upaya perlindungan alam dalam mekanisme pertukaran utang atau debt swap mechanism. Inisiatif ini tidak hanya dapat dilihat semata-mata bagian dari mekanisme keringanan utang yang menguntungkan negara Indonesia. Mekanisme ini nyatanya belum terbukti secara ilmiah dapat mendorong sistem keberlanjutan utang yang baik maupun penanganan krisis iklim. Mekanisme ini harus sejalan dengan cita-cita dalam target pengurangan emisi dan ekonomi hijau Indonesia yang dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat area sekitar maupun masyarakat marginal. Sehingga, mekanisme ini harus dilakukan secara serius dan hati-hati agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.
Masih ada beberapa mekanisme nyata selain mekanisme pertukaran utang dalam upayan pencegahan dan restrukturisasi utang global yang harus terus didorong, khususnya penghapusan utang bagi negara-negara selatan yang berada dalam tekanan utang. Selain itu agenda global dalam peningkatan pendanaan hijau dengan prinsip Common But Differentiated Responsibilities (CBDR).
Surat terbuka ini dapat menjadi wadah untuk mendorong kebijakan fiskal yang bertanggung jawab, memastikan bahwa tekanan utang itu dampaknya nyata yakni dapat memberikan manfaat dengan adanya pertumbuhan ekonomi namun di lain sisi dapat mengorbankan masa depan rakyatnya.
Kami berharap Anda mempertimbangkan tuntutan ini dengan serius. Masa depan kita bersama bergantung pada pengelolaan fiskal yang bijaksana, transparansi, dan komitmen yang tidak tergoyahkan untuk kesejahteraan publik.
Hormat kami,
[Atas nama Organisasi Masyarakat Sipil, Indonesia for Global Justice]
.