Jakarta, [19 Mei 2025] – Menjelang pelaksanaan Konferensi Pembiayaan untuk Pembangunan ke-4 (UN FfD4) pada 30 Juni – 3 Juli 2025 di Sevilla, Spanyol — yang menjadi pertemuan pertama sejak 2015 — berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam mendorong reformasi sistem keuangan global yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
UN FfD4 adalah forum PBB untuk menyusun kebijakan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini menjadi krusial di tengah krisis utang, ketimpangan fiskal global, dan minimnya pendanaan iklim, yang menyoroti perlunya sistem keuangan internasional yang lebih inklusif dan demokratis, terutama bagi negara-negara berkembang.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu keuangan negara Indonesia — termasuk utang, pajak, dan anggaran yang berkeadilan — berkumpul untuk memperkuat suara bersama dalam menyikapi krisis struktural yang mengancam pembangunan berkelanjutan. Beberapa organisasi masyarakat sipil diantaranya; Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KrUHA), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan The Prakarsa.
Kami telah berkomitmen untuk 1) Mengawal kebijakan utang publik agar tidak menjadi beban generasi mendatang dan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat, 2) Mendorong reformasi sistem perpajakan global dan nasional yang progresif dan mengurangi ketimpangan, 3) mencerminkan alokasi anggaran publik yang berpihak pada pemberian hak-hak dasar rakyat dan pelestarian lingkungan hidup.
Kami juga melihat pentingnya momentum FfD4 bagi pemerintah Indonesia untuk:
- Mendorong kembali peran PBB dalam sistem pembentukan kebijakan-kebijakan arsitektur keuangan global. Serta mendorong semangat komunitas global untuk berfokus kepada situasi Global South yang mencerminkan tantangan nyata dalam kebijakan global saat ini dengan meningkatnya kritik terhadap pendekatan pembangunan yang dianggap terlalu berorientasi Barat, dan sering kali mengabaikan konteks lokal dan historis di Global South.
- Secara aktif mendukung negosiasi pembentukan United Nations Framework Convention on Sovereign Debt atau Konvensi Kerangka PBB tentang Utang Negara, sebagai langkah nyata membangun mekanisme rekonstruksi utang negara yang adil dan transparan di bawah naungan PBB.
- Mengadvokasi keadilan pajak global melalui dukungan terhadap pembentukan United Nations Tax Convention atau Konvensi Pajak PBB yang memperkuat posisi negara-negara berkembang serta memberikan ruang setara bagi negara-negara berkembang dalam perumusan kebijakan perpajakan global, yang selama ini didominasi oleh forum eksklusif seperti OECD
- Menjamin anggaran publik dengan memprioritaskan belanja publik yang produktif dan menjamin pengalokasian dalam memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan agenda iklim nasional.
“Isu utang, pajak, dan anggaran bukan hanya soal angka. Ini soal kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan masa depan bumi,” tegas [Komang Audina Permana Putri, Program Koordinator Indonesia for Global Justice]. Selain itu isu-isu keuangan juga bukanlah risiko yang terisolasi melainkan ancaman sistemik terhadap pembangunan Indonesia.
Kami juga tegaskan bahwa momentum UN FfD4 harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan pembenahan struktural, bukan sekedar komitmen kosong. Kami menyatakan Pemerintah Indonesia untuk berpihak pada rakyat dan berani mendorong perubahan di tingkat global. Saatnya Indonesia mengambil peran strategis untuk membangun masa depan keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Maka, Indonesia harus berdiri bersama negara-negara berkembang lainnya untuk memastikan bahwa krisis utang di masa mendatang diselesaikan dengan keadilan, bukan penghematan. Selain itu, penting untuk mendorong reformasi pajak global sebagai langkah konkret untuk menciptakan keadilan fiskal secara global dan memastikan setiap negara memiliki kapasitas untuk membiayai agenda pembangunan berkelanjutan.
Narahubung:
- Komang Audina Permana Putri, Indonesia for Global Justice (IGJ), audina@igj.or.id
- Meliana Lumbantoruan – Publish What You Pay Indonesia (PWYP) Indonesia – meliana@pwypindonesia.org
- Sigit Karyadi Budiono, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), sigit@kruha.org
- Siska Barimbing, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), siska.bar1mb1ng@gmail.com
- Bona Tua Parlinggomon P. – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) – bona@infid.org
- Ema Kurnia Aminnisa – The PRAKARSA – eaminnisa@theprakarsa.org