Bisnis & Ham
Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit
Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan...
Read more
Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA
Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar...
Read more
Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS
Kertas Posisi Indonesia for Global Justice Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS Jakarta, 13 Maret 2019 –...
Read more
Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional
Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional Jakarta, 25 November 2018. Pada 22 November 2018,...
Read more
Laporan Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives, Semarang, 1-4 September 2018.
Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri Asia Pasifik Gathering on Human...
Read more
Investasi Asing Meningkatkan Praktik Perbudakan di Atas Kapal?
Trubus.id -- Tanggal 22 Februari menjadi pertemuan keempat pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA di Solo, Jawa Tengah, mengenai perdagangan bebas dengan Uni...
Read more
Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA
Bisnis.com, JAKARTA -- Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan...
Read more
Keputusan Appelate Body WTO Ancam Kedaulatan Pangan RI
JAKARTA — Keputusan Appelate Body World Trade Organization yang memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait pembatasan RI untuk...
Read more
KETENTUAN BATASAN IMPOR SAPI RI: Pengamat Mulai Urai Kemungkinan Dampak Kemenangan Gugatan AS & Selandia Baru
JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Rachmi Hertanti mengungkapkan Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasional dengan aturan GATT,...
Read more
Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group Jenewa
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif dalam pertemuan ketiga Open-Ended Intergovernmental Working Group on TNCs And Other Bussines Enterprises...
Read more
Popular Post
-
Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM
-
Menyoal Kebijakan Pemerintah Tentang Krisis Multidimensi & Omnibus Law ditengah Pandemi Covid19
-
Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Mengadopsi Pasar Tenagakerja Berbasis Revolusi Industri 4.0
-
Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional
-
Penenggelaman Kapal Asing
