• id Indonesia
  • en English
Kamis, Februari 2, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home IGJ On Media

Menteri ESDM ke Freeport, IGJ: Bukti Pemerintah Masih Berada di Bawah Kendalinya

Juli 31, 2017
in IGJ On Media, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
Menteri ESDM ke Freeport, IGJ: Bukti Pemerintah Masih Berada di Bawah Kendalinya

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menegaskan, tarif tenaga listrik tidak akan naik hingga akhir tahun ini. (ilustrasi/aktual.com)

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, Aktual.com – Indonesia for Global Justise (IGJ) menilai kedatangan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia.

Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009.

Pertemuan Menteri ESDM dengan Freeport McMoran di Houston, AS, kata dia, memang mencari titik temu mengenai empat isu krusial, yakni tentang perpanjangan masa operasi PT FI, pembangunan fasilitas pemurnian, divestasi saham, dan ketentuan fiskal.

“Tapi pertemuan itu masih jauh dari keberhasilan dalam perspektif masyarakat sipil karena antara lain, proses itu tidak menunjukkan adanya terobosan baru dalam sikap pemerintah terhadap Freeport,” ujar Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Indonesia for Global Justic (IGJ), Budi Afandi dalam keterangan yang diterima, Minggu (30/7).

Selanjutnya, dia menegaskan, negosiasi yang dilakukan pemerintah juga jauh dari keterbukaan pada publik, negara dan korporasi seakan tidak merasa perlu bersikap transparan.

Ia mencontohkan, isu pembangunan smelter yang menjadi kewajiban perusahaaan tambang seharusnya sudah selesai dengan pengaturan Permen ESDM No.1 Tahun 2014. Apalagi untuk menunjukkan komitmen dalam membangun smelter itu sudah diatur sebelumnya, namun tetap tidak dipenuhi.

“Lalu apa yang dimaksud dengan kesepakatan pembangunan smelter sekarang? Apa kembali ke model lama yang hanya dengan memberikan dana jaminan kesungguhan untuk pembangunan smelter? Tentu akan lucu kalau kembali pada model lama, karena itu tidak berhasil menekan perusahaan bangun smelter,” tandas dia.

Bahkan, kata dia, dengan perubahan kontrak karya (KK) menjadi IUPK, posisi pemerintah harus siap. “Mestinya, mereka mau mengubah KK menjadi IUPK itu karena mereka mau mengikuti syarat dari kita, bukan syarat mereka yang mengendalikan kita,” tandasnya.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menambahkan, ada yang janggal dari hasil pertemuan antara Jonan Freeport McMoran itu. Di tengah anggapan adanya kemajuan dari proses negosiasi, Freeport tetap meminta adanya perjanjian kerjasama kedua pihak sebagai bentuk jaminan kepastian investasi.

“Mestinya, permintaan Freeport untuk membuat perjanjian kerjasama secara terpisah harus ditolak oleh Pemerintah Indonesia karena tidak diatur di dalam UU. Kan sudah ada IUPK, yaitu penetapan dari Menteri ESDM yang dijamin oleh UU. Dan Pemerintah harus konsisten dengan bentuk hukum yang telah disepakati dan diatur di dalam UU itu,” tuturnya.

Menurut Rachmi, Perjanjian Kerjasama secara terpisah hanya akan menempatkan Pemerintah Indonesia dibawah kendali Freeport. Apalagi, secara logika hukum perjanjian itu akan mengikat Pemerintah Indonesia secara perdata.

“Dan menjadi konsekuensi logis dimana para pihak akan menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketanya, yang biasanya lebih memilih arbitrase internasional. Itu yang akan merugikan Indonesia,” kata dia.

(Busthomi)

(Andy Abdul Hamid)

PDF 📄
Previous Post

IGJ Nilai Negosiasi Dengan Freeport Masih Jauh dari Harapan – Industri Pertambangan

Next Post

Belajar Dari Rakyat: “investasi Pertanian Yang Bertanggung Jawab”

Related Posts

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)
Artikel

Letter To EU Decision-Makers_Indonesia Malaysia (Bahasa)

Desember 22, 2022
Load More
Next Post
Pak @jokowi : Resist Trans Pacific Partnership (TPP) Trade Agreement!

Belajar Dari Rakyat: “investasi Pertanian Yang Bertanggung Jawab”

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2597 shares
    Share 1039 Tweet 649
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2585 shares
    Share 1034 Tweet 646
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1104 shares
    Share 442 Tweet 276
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.