• id Indonesia
  • en English
Kamis, Maret 30, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Fokus Pemantauan Alternatif Ekonomi

NELAYAN KECIL : Indonesia Pertahankan Subsidi

Desember 13, 2017
in Alternatif Ekonomi, Uncategorized
Reading Time: 1 min read
NELAYAN KECIL : Indonesia Pertahankan Subsidi
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Kompak dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia di Buenos Aires, Argentina, pekan ini, bertahan pada posisi memperjuangkan agar subsidi perikanan tetap dapat diberikan kepada nelayan kecil.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan Indonesia bahkan mendorong supaya subsidi perikanan dikaitkan dengan upaya setiap negara menghentikan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing(IUUF).

Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya perikanan di setiap negara agar dijadikan salah satu rujukan untuk menetapkan kriteria pemberian subsidi perikanan di masing-masing negara.

“Artinya, Indonesia tidak mendukung pemberian subsidi bagi kapal-kapal perikanan yang berskala komersial, industri, berukuran besar, karena tidak sebanding dengan kemampuan negara berkembang memberikan subsidi yang sama,” katanya kepada Bisnis, Senin (11/12).

Indonesia, lanjutnya, sangat berkepentingan untuk mempertahankan reformasi perikanan yang sudah berjalan 3 tahun terakhir, mulai dari pembatasan ukuran kapal perikanan hingga larangan alih muatan (transhipment) internasional.

Pemerintah mengklaim kebijakan reformasi itu telah mengerek stok ikan dan menguntungkan nelayan kecil. “Penangkapan ikan oleh nelayan kecil sekarang mendapatkan hasil lebih banyak sebelumnya,” ujar Nilanto.

Sebelumnya, 13 LSM yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mendesak agar penghapusan subsidi perikanan dikecualikan pada aktivitas penangkapan ikan skala kecil, penangkapan ikan secara artisanal, dan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif.

Nelayan kecil Indonesia membutuhkan dukungan pemerintah berupa alat dan kapal penangkapan; biaya operasional untuk melaut, seperti subsidi BBM, skema permodalan dan asuransi untuk nelayan, pembebasan pajak dan retribusi; sarana dan prasana pendukung hasil tangkapan; serta bantuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan.

“Kami menilai posisi Indonesia yang mendorong penguatan terhadap disiplin S&D [special and differential treatment untuk negara berkembang dan LDCs [least development countries] adalah langkah yang tidak dapat ditawar,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti. (Sri Mas Sari).

PDF 📄
Previous Post

Di KTM Ke-11 WTO, KMSI Inginkan Isu Subsidi Perikanan Jadi Mandat Doha

Next Post

Keanggotaan di WTO Malah Menyandera Kedaulatan Indonesia

Related Posts

KEPAL : DPR SAHKAN PERPPU CIPTA KERJA, INI MERUPAKAN PELANGGARAN KONSTITUSI
Pres Release & Statement

KEPAL : DPR SAHKAN PERPPU CIPTA KERJA, INI MERUPAKAN PELANGGARAN KONSTITUSI

Maret 26, 2023
Intervention on US-IPEF at Bali Nusa Dua
Kampanye

Intervention on US-IPEF at Bali Nusa Dua

Maret 21, 2023
Load More
Next Post
Keanggotaan di WTO Malah Menyandera Kedaulatan Indonesia

Keanggotaan di WTO Malah Menyandera Kedaulatan Indonesia

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2699 shares
    Share 1080 Tweet 675
  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2682 shares
    Share 1073 Tweet 671
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2237 shares
    Share 895 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1195 shares
    Share 478 Tweet 299
  • Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang

    1153 shares
    Share 461 Tweet 288
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.