Kamis , 22 Februari 2018
iden

EU Indonesia Cepa

Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Aktivis Ingin Rakyat Berdaulat

Jakarta, Gatra.com – Menjelang Perundingan Indonesia-EU CEPA tanggal 19-23 Februari 2018 di Solo Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi. Sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »

Masyarakat Sipil Gugat UU Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA – Jelang perundingan Indonesia-EU CEPA pada19-23 Februari 2018 di Solo, Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang a quo. Pendaftaran uji materi Undang-Undang Perjanjian Internasional oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi telah …

Read More »

UU Perjanjian Internasional Inkonstitusional

Jakarta, 14 Februari 2018 – Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan …

Read More »

CATATAN AWAL TAHUN 2018 INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

Daya Saing Indonesia Dalam Perdagangan Global Mengandalkan ekspor bahan mentah tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kopetitif lainnya.   Sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berjalan cenderung stagnan tanpa adanya akeselerasi, dibandingkan tahun 2016. Struktur perekonomian masih didominasi oleh kekuatan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,1 %. Secara umum perkembangan Indonesia mengalami kenaikan …

Read More »

Petisi IEU-CEPA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE)

Kepada seluruh kawan-kawan Masyarakat Sipil, Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan liberalisasi dan akses pasar untuk perdagangan barang, jasa dan investasi yang telah digodok sejak 2010. Perundingan IEU-CEPA telah berlangsung sebanyak tiga putaran dan putaran keempat akan berlangsung pada 13-19 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Penting untuk memastikan bahwa perundingan yang akan berjalan berkontribusi terhadap pembangunan yang adil …

Read More »

Serikat Buruh Harus Tahu Dampak Perdagangan Bebas

JAKARTA 20 Desember 2017 – Indonesia for Global Justice (IGJ) bekerja sama dengan CNV International dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengadakan pelatihan dasar mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas untuk pengurus pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada 9 Desember 2017. Pelatihan dasar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada serikat buruh mengenai dampak perdagangan bebas terhadap kehidupan buruh. Pelatihan dasar …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Terindikasi Mengancam HAM, Pemerintah Perlu Tinjau Ulang CEPA

Negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa lewat Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) saat ini telah memasuki tahap ketiga. Negosiasi tahap ketiga tersebut berlangsung sejak 11-25 September 2017 di Brussel, Belgia. Berdasarkan laporan terbaru dari Indonesia for Global Justice (IGJ), The Transnational Institute (TNI),dan Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), substansi perjanjian tersebut memiliki …

Read More »

Isu Pembangunan Berkelanjutan Dan Sawit Indonesia Dalam Indonesia-EU FTA

Perundingan ke-3 Indonesia-EU CEPA Jakarta, 22 September 2017. Perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) telah memasuki putaran ke tiga, yang berlangsung di Brusels, Belgia, pada 10-15 September 2017. Rachmi Hertanti perwakilan dari IGJ dan Sulistri Afrileston perwakilan dari KSBSI memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Komisi Uni Eropa dan Tim negosiator Indonesia di Brusels untuk mendiskusikan beberapa isu yang muncul …

Read More »