Selasa , 12 Desember 2017
iden

Kampanye

Perjanjian Perdagangan Bebas tidak Lindungi Petani

JAKARTA — Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut. “Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di WTO tidak dibuat untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia,” kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti dalam rilis di Jakarta, Selasa(21/11). Menurut Rachmi, indikasi …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Beri Perlindungan Petani

LEMBAGA Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut. “Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di WTO tidak dibuat untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia,” kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Selasa (21/11). Menurut Rachmi, indikasi hal itu dapat …

Read More »

Keputusan Appelate Body WTO Ancam Kedaulatan Pangan RI

JAKARTA — Keputusan Appelate Body World Trade Organization yang memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait pembatasan RI untuk impor produk hortikultura, produk hewan, dan turunannya dinilai bakal mengganggu kedaulatan pangan di dalam negeri. Appelate Body World Trade Organization (WTO) telah memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan General …

Read More »

KETENTUAN BATASAN IMPOR SAPI RI: Pengamat Mulai Urai Kemungkinan Dampak Kemenangan Gugatan AS & Selandia Baru

JAKARTA —  Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Rachmi Hertanti mengungkapkan Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasional dengan aturan GATT, menyusul diterimanya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru atas beleid pembatasan impor hewan dan hortikultura.. Apabila tidak dilakukan maka Selandia Baru AS dapat meminta kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia. “Tentunya kekalahan …

Read More »

Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group Jenewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif dalam pertemuan ketiga Open-Ended Intergovernmental Working Group on TNCs And Other Bussines Enterprises with Respect and Human Right di Jenewa yang digelar pada 23—27 Oktober 2017. “Pertemuan ini sangat penting bagi dunia, terlebih Indonesia, di mana aktivitas bisnis khususnya perusahaan transnasional menujukkan relasi yang sangat jelas dengan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Budi …

Read More »

A Paper of IGJ for The Human Rights Treaty on TNCS and Other Business

THE TNCS CRIMES IN INDONESIA’S MINING INVESTMENT: “THE NEED OF BINDING TREATY” Indonesia’s economy has been depending on its natural resources such as agriculture (food, fishery, forestry, and plantation) and mining (oil, natural gas, minerals and coal). These sectors have given significant contribution to Indonesia’s economy. Agriculture sector contributes 14.3% to the country’s Gross Domestic Product. Whereas, mining sector contributes …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Report on the first session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, with the mandate of elaborating an international legally binding instrument

Summary The Human Rights Council, in its resolution 26/9, decided to establish an open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, and mandated theworking group to elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises. In the resolution, the …

Read More »

Point penting dari diskusi Panel Dalam First Session IGWG Meeting on Binding Treaty for TNCs (6-10 July 2015):

Panel 1 Intinya tidak ada pertentangan antara The GP dengan legally binding treaty process, karena keduanya kompelementer. Legally binding treaty process bukan untuk menggantikan The GP, bahkan proses ini akan memperkuat komitmen Negara dalam mengimplementasikan Natinal Action Plans on Business and Human Rights. Pernyataan Pemerintah Indonesia sangat serupa, dan hendak menjadikan proses ini sebagai bagian dari penyusunan National Action Plans …

Read More »