Sabtu , 21 September 2019
iden

Kampanye

Kalah dengan Brasil di WTO, Indonesia Korbankan Label Halal

JAKARTA, KOMPAS — Kekalahan Indonesia dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO membuat pemerintah menerbitkan aturan baru. Aturan baru tersebut menghapuskan kewajiban pencantuman label halal. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, aturan ini diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap WTO …

Read More »

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  

Siaran Pers  Jakarta, 04 September 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus menggelembung. Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati …

Read More »

Workshop Kampanye Publik untuk Penguatan Isu Akses Obat-Obatan Murah Terdampak FTA   

Jakarta, 14 Juli 2019. Begitu peliknya masalah akses obat murah belum didukung oleh gerakan yang massif untuk mendorong advokasi terhadap rezim perjanjian perdagangan bebas dan regulasi yang merugikan hak rakyat atas kesehatan. Namun demikian, advokasi terhadap isu ini belum banyak dipahami secara serius kelompok pasien. Padahal dengan pemahaman memadai, hal ini dapat mendorong penguatan advokasi kebijakan terhadap penolakan FTA dan …

Read More »

GERAK LAWAN Gerakan Rakyat Melawan Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme

“SEMBILAN RENUNGAN, MENJELANG PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI 16 AGUSTUS 2019” Pidato “Visi Indonesia” yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019 di Sentul Bogor, merupakan ilusi tentang kemakmuran Indonesia. Pembangunan ekonomi mendorong industrialisasi mempercepat pembentukan kota-kota. Karena kota adalah pertumbuhan ekonomi bercorak kapitalistik. Karena kota membangun kultur individualistis yang sangat jauh dari karakter Indonesia. Sehingga kita menjadi tahu, siapa …

Read More »

Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak Petani

Jakarta, 14 Agustus 2019. Pemerintah Indonesia semakin gencar merundingkan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur paten benih untuk korporasi. Padahal, kriminalisasi petani pemulia jagung di JawaTimurpada 2005 masih menjadi trauma. Bahkan, praktek kriminalisasi serupa kembali terjadi terhadap petani di Kabupaten Aceh Utara tahun ini. Kasus kriminalisasi tersebut diakibatkan oleh aturan perlindungan paten benih yang diadopsi dari perjanjian WTO.  Aturan tersebut membatasi …

Read More »

Kertas Kebijakan Indonesia for Global Justice Agustus 2019 Kerjasama Indonesia-Australia CEPA

Kertas Kebijakan Indonesia for Global Justice Agustus 2019 Analisis Kritis Kerjasama Indonesia-Australia CEPA: “Berpotensi Besar Meningkatkan Impor, Ketimbang Ekspor” Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variable tariff tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Australia. Selama ini, hambatan perdagangan Indonesia ke Australia dipengaruhi oleh faktor tindakan non-tarif. IA-CEPA dipastikan akan memperdalam defisit perdagangan antara Indonesia dan Australia yang dari 2014 ke 2018 …

Read More »

Rilis Koalisi MKE Menyikapi Perundingan RCEP, Beijing, 2-3 Agustus 2019

Mekanisme Sengketa Investasi Dalam RCEP Menghilangkan Perlindungan Hak Rakyat Dari Kesewenangan Investor Jakarta, 2 Agustus 2019. Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menandatangani Perjanjian RCEP. Alasannya, mekanisme sengketa investasi yang diatur di dalamnya hanya akan melindungi kepentingan investor ketimbang kepentingan rakyat kecil. Untuk itu, perlindungan hak rakyat akan semakin diabaikan oleh Negara. Apalagi prioritas Presiden Jokowi …

Read More »

Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani

  “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”  Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih di Kediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah Reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, adalah contoh nyata lemahnya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. …

Read More »

Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor

  Sengketa Investasi Bikin Negara Tekor oleh: Rachmi Hertanti, SH., MH Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)   Berita kemenangan Pemerintah Indonesia atas perusahaan tambang asal India, India Metal & Ferro Alloys Ltd.(IMFA) pada 29 Maret 2019 lalu, terus menggema. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga menang atas Rafat Ali Rizvi dan Churcill Mining. Para investor asal Inggris itu menyeret Indonesia …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »