Selasa , 14 Agustus 2018
iden

Kampanye

Rilis Media IGJ : Kedaulatan Pangan Indonesia Terancam Demi Lolos Dari Retaliasi AS

Jakarta, 9 Agustus 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikulturan dan produk daging di WTO akan dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. …

Read More »

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 Bangkok, 2018

  RCEP Hanya Muluskan Agenda Korporasi dan Investor Bukan Agenda Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Bangkok, 23 July 2018-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi merupakan gabungan dari Civil Society Organization(CSOs) Indonesia ikut menyoroti perundingan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ke-23 di Bangkok, Thailand. Beberapa perwakilan CSOs yang ikut ke Bangkok, Thailand diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan, …

Read More »

Surat EU-Komisi tentang TRIPS Plus

  Kepada: Ibu Cecilia Malmstrom, Komisioner, Perdagangan, Komisi Eropa CC: Direktur Jenderal Perdagangan, Jean-Luc Demarty Deputi Direktur Jenderal, Maria Helena Konig Deputi Direktur Jenderal, Sandra Gallina   Ibu Komisioner Malmstrom, Indonesia for Global Justice dan Indonesia AIDS Coalition merupakan organisasi non-pemerintah yang focus terhadap isu akses terhadap obat. Di sini kami ingin menyampaikan posisi kami terhadap perundingan Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Diskusi Akses Terhadap Obat Dalam AEPF

Asia-Europe People’s Forum on Trade Justice & Corporate Accountability Thematic Circle diselenggarakan pada 18-23 Februari 2018 di Jakarta dan Solo. Agenda ini bertepatan dengan negosiasi CEPA UE-Indonesia ke-4 di Indonesia pada 19-23 Februari 2018, di Solo, Jawa Tengah. AEPF Week of Actions di Jakarta yang diselenggarakan pada 18-23 Februari 2018 telah menjadi proses penting untuk mengkonsolidasikan kembali gagasan masyarakat di …

Read More »

Menyoal Kebijakan Pangan di Indonesia

Problematik impor pangan di Indonesia sangat kompleks, tidak hanya disebabkan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia baik Bilateral, Regional maupun Multilateral. Melainkan, tata kelola niaga impor dalam negeri juga menemukan masalah yang serius. Terlebih, ketika pada Maret 2018 lalu adanya laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam IHPS II 2017 telah menemukan 10 kesalahan dalam tata niaga impor pangan di …

Read More »

Negara Berkembang Tuntut Implementasi Fleksibilitas TRIPS

Dalam sidang WTO yang dilakukan pada bulan Februari 2018, terdapat tarik-menarik kepentingan antara negara-negara berkembang versus negara maju. Tuntutan yang dilayangkan oleh negara-negara berkembang dan LDCsd terkait penerapan fleksibilitas TRIPS adalah untuk memastikan kelancaran pasokan obat generik dengan harga yang terjangkau. Selain itu mereka juga menuntut negara maju untuk melakukan transfer teknologi. Download Artikel >>>ARTIKEL MONITORING IGJ 2018-NEGARA BERKEMBANG TUNTUT …

Read More »

Peran Parlemen Dalam Mengkontrol Isi FTA Yang Berdampak Terhadap Akses Publik Atas Obat

Trade Agreement/FTA) yang sedang dirundingkan  oleh Pemerintah Indonesia telah menjadi target prioritas. Hal ini karena, dampak FTA khususnya terhadap isu kesehatan publik sangatlah besar. Sehingga peran parlemen sangat penting untuk memastikan bahwa isi FTA tidak bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak dasar publik. Download Artikel >>>ARTIKEL MONITORING IGJ 2018-Peran Parlemen Dalam Mengkontrol Isi FTA

Read More »

Pandangan IGJ: Kondisi Hak Atas Pangan di Indonesia

Pada 9-18 April 2018 Hilal Elver selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan (Special Raporteur United Nations on The Right to Food) melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat kondisi hak atas pangan di Indonesia. Dalam misi kunjungan nya ke Indonesia, Hilal Elver bermaksud mendengar dan melihat langsung kebijakan pangan di Indonesia dari stakeholder terkait Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Masyarakat …

Read More »

CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa?

Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) pada 2021. Keputusan itu diambil setelah Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan renewable energy yang ramah lingkungan, tertuang dalam “Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources”. Parlemen juga …

Read More »

Investor Gugat Negara, Buruh Makin Sengsara

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 masih menyisakan persoalan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebuah kebijakan yang tidak adil dan semakin mengekang hak upah bagi buruh. Selama ini peninjauan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten dilakukan satu tahun sekali walaupun kenaikan upah tidak begitu signifikan dengan harga kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Sebaliknya PP ini mengatur peninjauan kenaikan …

Read More »