Minggu , 26 Januari 2020
iden

Kampanye

Pemerintah dan DPR didesak demokratis & transparan dalam pembahasan omnibus law

Jakarta, 19 Desember 2019- Indonesia for Global Justice menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akar rumput. Pemerintah hanya melibatkan kelompok pengusaha, yang tentu dapat dipastikan RUU tersebut berpihak pada kepentingan mereka. Kepentingan rakyat kecil akan semakin termarjinalkan. Rahmat Maulana Sidik, Koordinator Riset dan Advokasi IGJ menegaskan bahwa “Pemerintah dan DPR sepertinya sudah …

Read More »

Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM

  Tim Penyusun: Rahmat Maulana Sidik Teguh Maulana Rachmi Hertanti Jakarta, 20 November 2019. Ramai dibicarakan publik, seolah-olah titah Pak Jokowi soal Omnibus Law terkait Undang-undang Cipta Karya Lapangan Kerja dan UMKM dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu menjadi seperti sebuah sihir. Belum selesai publik memprotes RUU kontroversial menjelang pelantikannya, tiba-tiba kembali hadir rencana penyusunan sebuah undang-undang baru …

Read More »

Kalah Dari Gugatan Amerika dan Brazil di WTO, Pemerintah Akan Revisi Undang-undang Terkait Pangan

  **Artikel ini merupakan ringkasan dari Seri Diskusi Keadilan Ekonomi yang diadakan IGJ pada 28 Mei 2019, dengan mengundang Narasumber Dr.Ahmad Redi, salah satu tim ahli yang membahas rencana revisi undang-undang di sektor pangan. Pada November 2017 Pemerintah Indonesia harus menelan pil pahit ketika menerima putusan Panel Dispute Settelment Body (DSB) World Trade Organization (WTO) yang menyatakan bahwa Indonesia telah …

Read More »

Isu Kontroversial Tidak Diatur, Tapi Masih Terbuka Untuk Ditinjau Ulang

Update Perundingan RCEP: Jakarta, 28 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice melakukan audiensi pada 25 Oktober 2019 dengan Direktur Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Dr. Ir.Donna Gultom, M.Sc. Dalam kesempatan ini digunakan oleh IGJ untuk menggali informasi perkembangan perundingan RCEP hingga di tahun ke-7 sejak 2013 perundingan ini digulirkan. Perwakilan IGJ yang hadir dalam audiensi ini, …

Read More »

Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat

  Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 25 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kemenangan kecil perjuangan kelompok masyarakat sipil yang terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memasukan mekanisme ISDS ke dalam perjanjian perdagangan dan investasi internasional yang …

Read More »

Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan

Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa industrialisasi pangan yang didorong oleh pemerintah telah mengancam kedaulatan pangan rakyat. Industrialisasi pangan semakin meminggirkan petani kecil dan nelayan tradisional dari ruang kehidupannya. Negara tidak benar-benar sadar bahwa petani kecil dan nelayan tradisional adalah produsen pangan yang mencukupi pangan. Sehingga …

Read More »

Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara

  Kompilasi Kisah Kasus ISDS di Indonesia Untuk memfasilitasi investasi asing, kebijakan pro-investor sering diberlakukan oleh Pemerintah. Mulai dari menerapkan kebijakan upah rendah, melegalkan perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, hingga melegalkan izin investasi tanpa analisis dampak lingkungan. Namun, ketika ada kebijakan yang dianggap menghambat investasi, investor dapat dengan mudah mempertahankan hak-hak mereka yang dilanggar oleh Pemerintah melalui mekanisme sengketa …

Read More »

Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa

Rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa   Download >>>Rilis tim advokasi untuk demokrasi(1)

Read More »

UU Pertanian Lindungi Korporasi

Undang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan korporasi ketimbang pengembangan petani. JAKARTA – Polemik soal Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) terus berlanjut. Setelah jaringan petani menolak aturan baru tersebut pemerintah mela­lui Kementerian Pertanian (Ke­mentan) bersama Asosiasi Per­benihan Indonesia (Asbenindo) menegaskan regulasi baru itu untuk melindungi petani kecil. “Pengesahan undang-un­dang ini …

Read More »

Laporan Dari Acara ASEAN PEOPLE’S FORUM (APF) Bangkok,Thailand,17-19 September 2019

Isu Perlindungan Masyarakat ASEAN Terhadap Dampak Investasi Jadi Fokus Utama APF Jakarta, 29 Agustus 2019, Derasnya arus investasi ke kawasan ASEAN, baik yang dihasilkan dari berbagai perjanjian perdagangan bebas maupun pembiayaan proyek infrastruktur kenyataannya lebih berdampak negatif bagi masyarakatnya. Bahwa isu-isu seperti impunitas korporasi, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan selalu menyertai ketika investasi masuk. Oleh karena itu muncul desakan agar …

Read More »